Liputan Pers mengenai aksi damai Masyarakat Indonesia untuk Kebebasan Beragama di Berlin, Jerman
Deutsche Welle, 15 Februari 2011
Aksi Damai WNI berkait serangan terhadap warga Ahmadiyah dan gereja di Temanggung
Anda bisa mendengar wawancara sama Boni Hargens di sini (mp3, 2,4 MB)
Radio Nederland Wereldomroep, 15 Februari 2011
Jangan Puji Demokrasi Indonesia Jika Laskar Jihad Masih Ada
Oleh Alfons Lasedu (Foto: © Watch Indonesia)
Selasa (15/02) puluhan pemerhati situasi dan kondisi politik Indonesia di Jerman berkumpul di Brandenburgtor Berlin. Mereka menyampaikan kemarahan akan kekerasan sipil seperti perusakan gereja-geraja yang masih terus berlangsung di Indonesia. Eropa tidak perlu memuji demokrasi di Indonesia selama integrasi sosial masih parah, seperti semakin merebaknya laskar-laskar garis keras yang melanggar hukum dan tidak ditindak. Demikian Boni Hargens, pengamat politik dari Jakarta yang tengah melanjutkan studi di Jerman. Boni Hargens (BH): Warga negara Indonesia, aktivis pro-demokrasi, sahabat dan simpatisan dari Jerman berkumpul di Brandenburgertor membacakan sikap bersama mengenai kekerasan sipil yang berulang-ulang terjadi belakangan di Indonesia. Radio Nederland Wereldomroep (RNW): Di Cikeusik dan Temanggung? BH : Ya, dan juga beberapa perusakan rumah ibadah gereja di Indonesia.
Masalah Demokrasi
RNW : Mengapa aksi protes ini dilakukan di Berlin? BH : Sebetulnya karena kami yang punya perasaan yang sama-sama marah dengan kenyataan seperti ini, kebetulan ada di Jerman. Kita berkumpul dan kemudian memutuskan untuk mengadakan aksi semacam ini. Tetapi ada poin lain yang ingin kami capai bahwa Eropa mungkin tidak perlu memuji-muji Indonesia dalam hal demokrasi seperti misalnya yang dilakukan oleh Amerika dengan hasil studi freedom house yang me-ranking kebebasan sipil di Indonesia cenderung positif setelah tahun 2004. Padahal kenyataannya, integrasi sosial Indonesia sangat parah. Muncul laskar-laskar garis keras yang bahkan melampaui hukum. Kami juga ingin, minimal pemerintah Jerman dan beberapa negara Eropa melihat bahwa ternyata ada persoalan demokratisasi di Indonesia, kerukunan beragama, hak azasi manusia belum ditegakkan secara kualitatif. Kami ingin negara-negara Eropa tidak hanya berpikir soal hubungan ekonomi dengan Indonesia tetapi harus juga memikirkan dorongan terhadap demokratisasi. Terutama supaya civil liberties betul-betul ditegakkan.
Pujian
RN : CNN dan juga Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memuji demokrasi di Indonesia terutama dikaitkan belakangan ini dengan perkembangan di Mesir. BH : Betul. Orang juga mulai membicarakan Indonesia dan beberapa negara lain dengan skala Mesir. Mereka mengatakan Indonesia jauh lebih baik. Indonesia demokrasi. Oke, secara formal kita perlu akui bahwa Indonesia setelah 1998 sudah menerapkan sebuah sistem demokrasi yang modern tetapi secara kualitatif kalau kita kaji ke dalam, demokratisasi yang terjadi di Indonesia lengkap secara prosedural tetapi secara substansial banyak masalah yang kita jumpai. Misalnya persoalan kemiskinan, pengangguran dan sekarang kita berhadapan dengan kebebasan sebagai bagian dari Hak Azasi Manusia yang ternyata tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok minoritas di Indonesia. Penegakkan hukum masih berjalan secara parsial dan pincang karena aparat kepolisian misalnya tidak bisa menciptakan ketertiban umum ketika berhadap dengan laskar-laskar garis keras. Laskar-laskar garis keras ini sering sekali melakukan adegan kekerasan dihadapan otoritas negara dihadapan aparat hukum tetapi tidak ada satu pun institusi resmi negara yang bisa menertibkan mereka.
Macam apa?
Maka kita berpikir, demokrasi macam apa yang sekarang terjadi di Indonesia dan bagaimana kita bisa mengatakan bahwa demokratisasi di Indonesia berjalan dengan baik? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa pemerintahan SBY berpihak pada demokrasi sementara kenyataannya, adegan kekerasan terjadi berulang-ulang sejak tahun 2004 sampai sekarang dan itu berlangsung secara sistematis dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang sudah bisa kita deteksi tetapi negara tidak pernah mengambil sikap tegas. Kita menuduh pemerintah Indonesia juga punya komitmen terhadap kekerasan, crime by omission telah dilakukan pemerintah karena membiarkan itu semua terjadi. RN : Membiarkan karena tidak mampu ataukah karena tidak mau?
Rakyat Merdeka, 15 Februari 2011
Warga Indonesia di Jerman Minta SBY Tegas Lindungi Minoritas
Laporan: Hendry Ginting
RMOL. Aksi solidaritas terhadap kebebasan beragama di Indonesia tidak saja dilakukan masyarakat dalam negeri. Masyarakat Indonesia di Jerman juga melakukan hal yang sama. Mereka yang tergabung dalam dalam Die indonenesische Gesellschaft für Glaubensfreiheit atau Masyarakat Indonesia untuk Kebebasan Beragama, Selasa (15/2) pukul 14.00 waktu Jerman, di Brandenburger Tor, Berlin, menggelar aksi bersama menyikapi kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah dan pengrusakan rumah ibadah yang terjadi di Tanah Air. Menurut penggagas dan koordinator aksi Alex Flor, dalam aksi hari ini mereka menuntut sikap tegas pemerintah dalam mengatasi kekerasan sipil. “Dan pemerintah harus menjamin hak-hak minoritas,” kata Alex dalam rilis yang dikirim dari Jerman. Sementara di Jakarta, aksi-aksi serupa sudah dilakukan warga sepekan belakangan. terkahir, pada Senin kemarin (14/2) Kelompok Pluralisme Plus menemui Ketua MPR Taufiq Kiemas untuk menyampaikan keprihatinan mereka atas kegagalan pemerintahan SBY dalam melindungi warganegara. Kasus kerusuhan di Cikeusik dan Temanggung merupakan bukti dari kegagalan itu.[ald]
Reformata.com, 16 Februari 2011
Dari Jerman Kecam Pemerintah
Reformata.com – Kemarin, 15/02/2011, pukul 14.00, di Brandenburger Tor, Berlin, Jerman, masyarakat Indonesia untuk Kebebasan Beragama di Jerman (Die indonenesische Gesellschaft für Glaubensfreiheit), mengadakan aksi bersama menuntut pemerintah Indonesia. Reaksi ini terjadi, sebagai sikap atas peristiwa 6 Februari 2011, di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, sejumlah pengikut Ahmadiyah diserang dan tiga dibunuh dengan tragis. Esoknya di Temanggung terjadi lagi aksi perusakan sejumlah rumah ibadah. Aksi ini bertujuan menuntut sikap tegas pemerintah Indonesia, dalam mengatasi persoalan kekerasan sipil dan dalam menjamin hak-hak minoritas. Dalam konteks ini, Masyarakat Indonesia untuk Kebebasan Beragama, bersatu untuk menyatakan sikap dalam rangka mengundang perhatian dunia internasional supaya turut memberikan tekanan kepada pemerintah Indonesia dalam menegakkan demokrasi, terutama kebebasan sipil. Dalam aksi demo di Jerman, warga itu menyerukan bahwa pemerintah Indonesia telah gagal melindungi dan menjamin hak asasi manusia dan kebebasan beragama di Indonesia. Mereka mendesakpemerintah Indonesia harus bertanggungjawab atas segala bentuk kekerasan atas nama agama yang telah terjadi berulang-ulang. Karena bersikap diam, pemerintah merupakan Crime by Ommision, kejahatan karena pembiaran. Mereka juga mendesak pemerintah untu segera cabut SKB Tiga Menteri karena dinilai membatasi hak warga negara dalam menjalankan keyakinan dan atau ajaran agama, terutama bagi kelompok minoritas. Dihimbau juga agar aparat keamanan Negara Republik Indonesia harus bertindak tegas terhadap ge rombolan dan / atau organisasi massa (ormas) yang merusak ruang publik, mengganggu ketertiban umum, menciptakan keresahan di tengah masyarakat, dan bertindak di luar koridor Konstitusi Negara Republik Indonesia. Ada pun Tim Deklarasi aksi itu adalah: Alex Flor (Watch Indonesia! di Berlin); Pipit D Kartawidjaja (Dewan Pengurus Watch Indonesia!/Pemerhati Masalah Administrasi Pemerintahan Indonesia); Boni Hargens (Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia); Dina Sihombing (Watch Indonesia!) ; Reni Isa-Ruhijat (Dosen Humboldt Universität); Dina Zenitha (Alumna/tamatan Humboldt Universität); Asep Ruhiyat (Watch Indonesia!); Ketut Santrawan (Mahasiswa); Marianne Klute (Watch Indonesia!); Monika Schlicher (Watch Indonesia!) Lidya
detik fotoNews; Rabu, 16 Februari 2011
Fotografer – asp
WNI di Jerman Aksi Dukung Kebebasan Beragama
Mereka tergabung dalam Die indonenesische Gesellschaft für Glaubensfreiheit atau Masyarakat Indonesia untuk Kebebasan Beragama. Dalam aksi yang berlangsung 2 jam tersebut, mereka menyatakan bahwa perbedaan agama di Indonesia sudah menjadi benih konflik.
Aksi dilakukan di Brandenburger Tor, Berlin, Selasa, pukul 14.00 waktu setempat. Mereka menyatakan seharusnya kelompok yang bersalah dihukum menurut undang-undang dan tidak dengan melakukan kekerasan oleh kelompok yang merasa diri benar.
Selain itu mereka juga menyatakan bahwa kekerasan sipil berjubah agama ini selain karena ada aktor politik yang memainkannya di belakang layar juga mencermikan dengan telanjang kelemahan pemerintah dalam menjamin ketertiban umum dan hak kelompok minoritas. Puluhan warga negara Indonesia (WNI) yang bermukim di Jerman menggelar aksi dukungan kebebasan beragama di tanah air. Aksi damai ini menarik masyarakat setempat.
Antara, 17 Februari 2011, dan (dengan naskah yang persis sama) Republika.co.id, 17 Februari 2011
WNI di Jerman Tuntut Tindak Ormas Anarkhis
Depok (ANTARA)– Sejumlah Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam masyarakat Indonesia untuk kebebasan beragama dan bermukim di Jerman mengharapkan pemerintah tegas terhadap organisasi massa yang bersifat anarkhis. “Aparat keamanan Negara Republik Indonesia harus bertindak tegas,” kata seorang WNI yang bermukim di Jerman, Boni Hargens, melalui surat elektroniknya, Rabu. WNI ini tergabung dalam Die Indonenesische Gesellschaft fur Glaubensfreiheit atau masyarakat Indonesia untuk Kebebasan Beragama. Aksi tersebut digagas dan dikoordinasi oleh Alex Flor sebagai Direktur Watch Indonesia di Berlin. Sejumlah WNI yang berada di Jerman turut hadir seperti, Pipit D Kartawidjaja (Dewan Pengurus Watch Indonesia/Pemerhati Masalah Administrasi Pemerintahan Indonesia), Dina Sihombing (Watch Indonesia!) Selanjutnya Reni Isa-Ruhijat (Dosen Humboldt Universitat), Dina Zenitha (Alumna/tamatan Humboldt Universitat), Asep Ruhiyat (Watch Indonesia), Ketut Santrawan (Mahasiswa). Mereka mengadakan aksi damai di Brandenburger Tor, Berlin, Herman untuk menuntut sikap tegas pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan kekerasan sipil. “Ini merupakan aksi reaktif terhadap kekerasan terhadap Ahmadiyah dan pengrusakan sejumlah rumah ibadah agama tertentu yang terjadi belakangan,” kata Boni yang juga dosen Politik UI dan sedang melanjutkan studi di Jerman. Sebelumnya tindakan anarkhis di Temanggung dipicu ketidakpuasan massa atas vonis yang dijatuhkan terhadap Antonius Richmond Bawenangan yang melakukan penistaan terhadap agama tertentu. Menurut Boni Ormas yang merusak ruang publik, mengganggu ketertiban umum, menciptakan keresahan di tengah masyarakat, dan bertindak di luar koridor Konstitusi Negara Republik Indonesia harus ditindak. Dikatakannya setelah Reformasi 1998, kehidupan sosial di Indonesia ternyata tidak mengalami kemajuan. Integrasi sosial antarkelompok masyarakat, entah kelompok etnik, agama, ataupun kelompok teritorial, masih lemah.
