Tuyul ambang batas DPR
Merdeka.com, 04 Oktober 2013
http://www.merdeka.com/khas/tuyul-ambang-batas-dpr.html
Kolom Sableng
Penulis: Pipit Kartawidjaja
Alokasi kursi House of Representatives (DPR AS) 1880-1907 beraroma mistis. Sehabis Alabama Paradox, mbrojol Population Paradox dan New State Paradox. Sebab ambang batas parlemen, di Indonesia beken sebagai Parliamentary Threshold (PT), patutlah keduanya disimak.
Beda dengan alokasi kursi DPR-RI 2009 dan 2014 hasil usilan asal-asalan, per 10 tahun kursi DPR AS mesti direalokasi sesuai azas OPOVOV (one person one vote one value) dan demi jumlah wakil Dewan Elektoral, pemilih presiden.
Tahun 1901, kursi DPR AS akan dinaikkan antara 350 s/d 400 lewat metoda kuota Hamilton, di Eropa beken sebagai Hare dan Niemeyer, yang juga dipakai di Indonesia saat ini.
Legislator DPR negara bagian (setara provinsi) Maine, John E Littelfield, ada berang. “God help the State of Maine when mathematics reach for her and undertake to strike her down,” kutipan ujarannya oleh Michael L. Balinski dan Peyton Young dalam Fair Representation.
Jika kursi DPR 350-382, porsi Maine 3. Kalau 383-385, dapat 4. Pas 386, jadi 3. Naik 4, bila kursi DPR 387-388. Tapi jadi 3, jika 389-390. Naik lagi 4, kalau 391-400. Apesnya, kursi DPR ditetapkan 386. Maine kebagian 3.
Nambah dan nggembosnya kursi kondang sebagai Population Paradox, hasil oper-operan kursi antara Virginia dengan Maine berkah perbedaan tingkat pertambahan populasi, termanifestasikan dalam tingkat kuota sisa suara. Di Indonesia lebih unik: perbedaan tingkat pertambahan penduduk dasarnya pengalokasian kursi DPRD 2009 dan alokasi tambahan 10 kursi DPR 2009 sesuai aturan permainan dakon.
Maka, sejak 1901 khasiat metoda kuota Hamilton, sang pemikat tuyul, diharamkan di AS.
Meski sudah gak dipakai, tahun 1907, berkat pemekaran wilayah, Oklahoma menjadi provinsi. Akibatnya, kursi DPR AS tambah jadi 391. Kalau berdasarkan metoda kuota Hamilton, Oklahoma kebagian 5, Maine 4 dan New York 37 kursi. Padahal, pada pra pemekaran wilayah saat kursi DPR masih 386, Maine berkursi 3 dan New York 38 serta jumlah penduduknya konstan. New States Paradox alias paradoks pemekaran wilayah julukannya.
“What is the explanation for these paradoxes,” tanya Balinski dan Young. Ulahnya pesugihan sisa suara terbanyak. Bila disupranaturalkan, paradox itu tuyul, penggangsir kursi secara gaib.
Tak pelak, pencarian metoda penghitungan suara yang sesuai tuntutan paranormal matematika, yaitu konsisten, lantas digalakkan. Supreme Court (MK AS) 1992, mengukuhkan metoda divisor Hill-Huntington, berformula akar (n-1) *n, yang dimainkan sejak 1941.
Sehabis ditekuk di AS, dikiranya, enyahlah itu tuyul-tuyul. Tapi ternyata gak begitu. Tuyul populasi ada kepergok di pemilu Bundestag (DPR Jerman) 2005. Saat itu, pemilu di satu dapil provinsi Sachsen harus diulang. Cuma, karena hasil pemilu sudah bocor, maka orang mulai ngetung-ngetung. Jika partai CDU ngebut 41.300 suara, maka kursinya di provinsi Nordrhein Westfallen (NRW) akan pindah ke provinsi Sachsen.
Maka hasutannya, simpatisan CDU gak usah nyoblos. Untungnya, CDU hanya sanggup meraup 38.202 suara. Transfer gaib prediksianpun batal. Cuma, karena porsi suara tersebut, 1 kursi CDU di NRW malah nyeberang ke provinsi Saarland. Kasusnya mirip Maine.
Maka, 03/07/2008, Bundesverfassungsgericht (MK Jerman) menganumertakan metoda kuota Hare-Niemeyer. Alasan: “Satu sistem pemilu pelolos raibnya kursi akibat pertambahan suara membikin hasil pemilu semau gue dan persaingan demokratik gak masuk akal.”
Semarga tuyul populasi dan tuyul pemekaran wilayah itu Tuyul Threshold, produk metoda kuota campur PT. Terjegalnya satu partai, penyebab kiamatnya perolehan kursi partai lain. Apakah PT itu gerangannya Palakan Tuyul?
Agaknya, di tanah Raden Baron Drakula Rumania, guna mengusir Tuyul Threshold, metoda divisor d’Hondt, di AS bekennya Jefferson, jadi hakimnya sisa kursi. Di Indonesia, Tuyul Threshold justru merdeka blusukan kala pemilu DPR 2009.
Bisa jadi, banyaknya legislator DPR terlibat korupsi itu karena kerasukan Tuyul Threshold. Sayang, fakta gaib ini diabaikan KPK.
