Press release seminar „Reformasi Birokrasi di Indonesia“
Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia (IASI) di Jerman, 04 September 2008
Tempat : KJRI Hamburg – Jerman
Waktu : Sabtu 30 Agustus 2008, jam 14.00 – 18.00 waktu Jerman
Penyelenggara: Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia (IASI) di Jerman
Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia (IASI) di Jerman telah mengadakan seminar dengan tema reformasi birokrasi di Indonesia. Pembicara dalam seminar ini adalah Hok An, Pipit Rochiyat, empat pejabat dari Kementrian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan satu orang perwakilan dari Koalisi Masyarakat Pengawasan Pemerintahan yang baik dan bersih (Komwas PBB). Komwas PBB adalah sebuah LSM di Indonesia yang bergerak di bidang edukasi dan advokasi untuk menciptakan sistem pemerintahan Indonesia yang memihak kepentingan publik.
Dalam sambutannya, Yayat Sugiatna yang mewakili KJRI Hamburg mengharapkan agar masyarakat Indonesia di Jerman dapat memberikan masukan positif bagi pembangunan di Indonesia. Yayat Sugiatna menambahkan bahwa seminar reformasi birokrasi yang diadakan oleh IASI ini merupakan salah satu wujud sumbangan masyarakat Indonesia yang tinggal di Jerman bagi perbaikan Indonesia. Sementara itu Wajid Fauzi selaku kuasa usaha KBRI Berlin menyatakan senang sekali bila reformasi birokrasi dijalankan dengan baik di Indonesia karena dapat menunjang kegiatan ekonomi dan menunjang kelancaran program pemerintah terutama di birokrasi tingkat bawah yang merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat.
Dalam presentasinya, Hok An memberikan informasi mengenai efek positif dari reformasi birokrasi dalam bidang ekonomi di Indonesia. Dengan dijalankannya reformasi birokrasi, maka hambatan-hambatan dunia usaha akan diatasi karena reformasi birokrasi akan menempatkan pejabat publik ke posisi idealnya yaitu sebagai pelayan masyarakat. Diharapkan proses perijinan dapat berjalan lancar dan dunia usaha juga akan mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan dengan mudah. Bila reformasi birokrasi berhasil dijalankan dengan baik, maka akan ada kenaikan pertumbuhan pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar 2,25 – 2,5% sehingga pertumbuhan PDB Indonesia bisa mencapai 8 – 8,5% bila kita menggunakan acuan pertumbuhan PDB tahun 2007. Reformasi birokrasi juga akan memberikan akselerasi kegiatan investasi yang kompetitif di Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga. Jadi reformasi birokrasi sangat berguna bagi pemerintah dan pengusaha untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di sektor riil yang menciptakan tempat kerja baru bagi masyarakat sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Data Bank Dunia tahun 2007 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 100,7 juta jiwa penduduk miskin dari total sekitar 230 juta jiwa penduduk Indonesia. Tahun 2007 Indonesia memiliki pendapatan per kapita sebesar 1918 USD, jauh tertinggal dibandingkan Singapura (35160 USD), Brunei Darussalam (32167 USD), Malaysia (6807 USD), dan Thailand (3851 USD).
Sementara itu Pipit Rochiyat menggarisbawahi bahwa reformasi birokrasi juga diperlukan oleh PNS baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sebagai contoh, selama ini PNS mengalami ketakutan apabila menolak perintah dari atasannya sehingga banyak bawahan yang ikut terjerat kasus korupsi hanya karena mengikuti perintah sang atasan. Dengan dijalankannya reformasi birokrasi, maka diharapkan seorang bawahan dapat menolak perintah atasan apabila perintah atasan tersebut bertentangan dengan undang-undang tanpa ada ketakutan kalau jabatannya dicopot. Reformasi birokrasi juga dapat memberikan keamanan karir bagi PNS karena sekarang ini banyak PNS yang mempunyai kekuatiran akan masa depan mereka apabila terjadi pergantian pemerintahan. Banyak PNS yang digeser dari jabatannya oleh PNS lain yang mempunyai kedekatan dengan partai politik tertentu di saat suatu partai politik tersebut memenangkan pemilu di tingkat daerah ataupun pusat.
Sehubungan dengan reformasi birokrasi maka saat ini pemerintah sedang menggodok rancangan undang-undang administrasi pemerintah (RUU AP). Diharapkan RUU AP ini dapat memberikan garis kebijakan yang sangat jelas dalam melakukan reformasi struktur dan peran PNS di Indonesia termasuk juga untuk menciptakan kestabilan pemerintahan, pelayanan publik dan ketatanegaraan yang lebih baik.
Kontak email kepada pembicara:
Hok An: hokan@t-online.de
Pipit Rochiyat: watchin@snafu.de
