Jokowi Dituntut Masyarakat dan Aktivis Hak Asasi Jerman
Gbrak News, 24 September 2014
http://www.gebraknews.com/2014/09/jokowi-dituntut-masyarakat-dan-aktivis.html
GebrakNews – Situs Deutsche Welle memberitakan, kelompok masyarakat dan aktivis hak asasi manusia di Jerman menuntut pemerintahan Jokowi agar lebih serius dalam menegakkan hak asasi manusia. Mereka menyerukan Indonesia agar lebih serius dalam mengangani kasus pembunuhan Munir.
Sepuluh tahun kematian aktivis hak asasi manusia itu diperingati lewat konferensi selama dua hari, yang mendatangkan Suciwati, janda almarhum Munir, ke ibu kota Berlin.
Pada Senin lalu (22/9), Suciwati yang juga merupakan aktivis hak asasi bertemu dengan Kementerian Luar Negeri Jerman dan setelah itu dijadwalkan juga akan menggelar pertemuan dengan anggota parlemen pekan ini.
Suciwati dalam rangkaian pertemuan itu akan memberikan informasi langsung perkembangan kasus Munir dan situasi penegakan hak asasi secara umum di Indonesia.
Ia bersama aktivis Kontras Indria Fernida dan pihak organisasi Watch Indonesia! di Berlin dalam pertemuan itu mendorong pemerintah Jerman dan negara-negara Eropa lainnya untuk lebih memperhatikan isu hak asasi manusia di Indonesia. Juga melakukan tindakan konkret untuk mendukung penegakan hak asasi.
Tahun ini, misteri kasus pembubuhan Munir menginjak sepuluh tahun. Dalang utama pelaku masih berkeliaran bebas dan hukum hanya bisa menyentuh Pollycarpus, pilot Garuda Indonesia, sebagai pelaku tunggal yang bertanggung jawab.
Pengadilan telah membebaskan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara, Muchdi Purwoprandjono, dari segala tuntutan. Bahkan, Kepala BIN saat Munir dibunuh, yakni AM Hendropriyono, kini digadang-gadang menjadi penasihat Jokowi apabila jadi presiden.
Inilah yang menjadi sumber keprihatinan masyarakat Jerman dan Eropa untuk bersolidaritas dalam penegakan isu hak asasi manusia di Indonesia. Mereka mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hak asasi dan kasus Munir dianggap sebagai bukti bahwa pembunuhan atas seorang aktivis masih bisa terjadi, meski Indonesia kini dianggap sebagai negara yang demokratis.
“Penuntasan Kasus Munir menjadi ujian atas komitmen visi dan misi pemerintahan Jokowi-JK dalam penegakan hak asasi di Indonesia. Ini tantangan mereka, apakah akan diwujudkan, mengingat para pelaku pelanggar hak asasi ada di kubu mereka. Sementara itu, penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi secara komprehensif adalah syarat terwujudnya negara yang bermartabat,” demikian isi siaran pers yang diterima Deutsche Welle. (PWD)
