Hanya Soal Gelar Insinyur, Anggota DPR Kunker ke Jerman
Surabaya Post, 17 November 2012
http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=e7c69f195c707d71a6bd3e397e62921a&jenis=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
JAKARTA – Baru saja Badan Kehormatan (BK) DPR menyatakan akan melakukan pengkajian ulang terhadap mekanisme kunjungan kerja (kunker) keluar negeri. Namun lucunya kini sebanyak 11 anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR malah melakukan kunker ke luar negeri.
Tak tangung-tanggung, kali ini tujuan kunker mereka ke Jerman. Di negara panser tersebut, 11 anggota Baleg hanya melakukan study banding terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keinsinyuran. “Kami ke Jerman untuk study banding UU Keinsinyuran. Dari 17 sampai 23 November. Dipimpin Sunardi Ayub,” kata Ketua Badan Legeslatif (Baleg), Ignatius Mulyono, Jumat (16/11).
Ia mengatakan, alasan utama dilakukanya kunker tersebut karena selama ini Indonesia belum memiliki dasar kompetensi yang jelas terkait dengan keinsinyuran. “Karena insinyur Indonesia saat ini belum memiliki UU. Karena belum memiliki dasar kompetensi keinsinyuran oleh pihak asing tidak ditempatkan sepadan dengan insinyur luar negeri,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Ignatius, Indonesia juga harus memiliki pakem yang jelas terkait dengan jenjang dari sarjana teknik ke gelar insinyur. “Karena lususan Perguruan Tinggi itu S1 Sarjana Teknik itu perlu meningkat bisa disebut sebagai insinyur harus ada pendidikan dan pelatihan uji kompetensi. Jerman punya UU tentang itu. Yang sudah punya UU Keinsinyuran,” terangnya.
Selama melakukan kunker ke Jerman, para wakil rakyat yang terhormat tersebut akan mendatangi beberapa tempat, diantaranya adalah kampus-kampus yang fokus memberikan pelajaran Teknik serta organisasi keinsinyuran disana.
“Kita bertemu lima lembaga. Lembaga dewan keinsiyuran, Perguruan Tinggi teknik. Kita juga akan mendatangi organisasi insiyur Jerman kalau di Indonesia Persatuan Insiyur Indonesia. Terakhir kita menemui lembaga-lembaga yang menggunakan keinsyiran,” pungkasnya.
Sebelumnya, pada 3 September lalu, sebanyak 22 anggota Baleg juga telah melakukan kunker ke Denmark dan Turki. Kunker tersebut dilakukan hanya terkait perdebatan logo Palang Merah Indonesia (PMI).
Kunker yang dilakukan oleh beberapa anggota DPR ke Jerman tersebut akhirnya kembali menuai protes keras dari berbagai kalangan. Selain penolakan yang berasal dari dalam negeri, kunker 11 anggota baleg juga mendapatkan penolakan dari luar negeri terutama mayarakat Indonesia di Jerman.
Mereka yang tergabung Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman serta Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Nahdlatul Ulama (NU) dan Watch Indonesia! di Jerman menyatakan penolakan kunker itu. “Merujuk pada tuntutan PPI Berlin/Jerman dan PCI NU Jerman atas kunjungan kerja DPR RI komisi I ke Jerman pada April 2012 lalu yang belum terpenuhi dan untuk mengantisipasi rencana Kunjungan Kerja ini, maka PPI Berlin, PCI NU Jerman dan Watch Indonesia menyatakan penolakan rencana kunjungan kerja tersebut,” kata Ketua PCI NU Jerman, Suratno.
PPI, PCI NU, serta Watch Indonesia! berpendapat sebaiknya para anggota dewan tersebut lebih memfokuskan diri pada masalah-masalah di tanah air terutama yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPR. Pasalnya, wakil rakyat di parlemen tersebut sedang mendapatkan sorotan dan kritikan tajam dari berbagai pihak.
“Hendaknya mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hal yang akan mereka studi bandingkan dengan mengandalkan informasi-informasi serta kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait di dalam-negeri,” paparnya.
Menurut Suratno, seharusnya para pejabat negara terutama DPR harus mampu melakukan penghematan anggaran. “Hendaknya mereka memiliki sense of crises ditengah keterpurukan ekonomi bangsa dengan melakukan penghematan anggaran. Kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri merupakan bentuk pemborosan anggaran karena selama ini belum teruji efektivitas dan manfaatnya,” ungkapnya.
Kata dia, pihaknya menuntut adanya transparansi atas kunker, berupa tujuan, biaya perjalanan, akomodasi, jadwal, materi-materi yang di bicarakan dan partner kerja di tempat tujuan. Selain itu, masyarakat Indonesia di Jerman juga menuntut adanya publikasi hasil konkret dari kunker ke luar negeri yang selama ini dilakukan oleh DPR. Terutama dalam konteks kunjungan ke Jerman pada April 2012 lalu. okz,ins
