Aksi Serentak: Organisasi HAM di Berbagai Negara Menuntut Pemerintah Indonesia untuk Menjamin Kebebasan Pers di Papua
Berlin, 29 April 2015
Siaran Pers dalam rangka peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia
Berlin (29/4)-Organisasi hak asasi manusia berbasis di Berlin, Watch Indonesia!, akan mengadakan aksi protes terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang membatasi wartawan dan organisasi internasional untuk masuk ke Papua. Aksi protes ini dilangsungkan dalam rangka peringatan hari pers sedunia. Watch Indonesia! mengundang seluruh organisasi masyarakat sipil di Jerman, khususnya di Berlin, untuk menuntut pemerintah Indonesia membuka isolasi terhadap Papua yang berlangsung sudah lebih dari 50 tahun. Aksi protes tersebut akan diadakan di depan kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin pada hari Rabu, 29 April 2015 pukul 13.00-14.00. Aksi serupa akan diadakan di depan KBRI London pada pukul 12.00 siang serta di beberapa kota lainnya.
Aksi demo di depan KBRI Berlin
foto: Adriana Sri Adhiati
Dalam aksi di Berlin, Watch Indonesia! mengungkapkan bahwa persoalan pembatasan akses wartawan, organisasi maupun diplomat internasional untuk masuk ke Papua terkait erat dengan aspek sosial politik dan ekonomi. Papua yang kaya akan sumber daya alam menjadi magnet yang sangat kuat bagi perusahaan dari dalam maupun luar negeri. Salah satu contohnya adalah Freeport-McMoRan Incorporated, yang mengoperasikan tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga terbesar ke dua di dunia di Papua. Dampak kerusakan lingkungan dari aktivitas pertambangan ini berusaha untuk ditutup-tutupi untuk menjaga citra Freeport sebagai pembayar pajak terbesar di Indonesia.
Meskipun Papua selalu dikatakan kaya akan sumber daya alam, angka melek huruf di wilayah ini termasuk yang paling rendah di bandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Sebagian besar orang asli Papua tidak menikmati kekayaan alam tersebut. Sampai hari ini mereka masih harus menyaksikan bagaimana alam dan ruang hidup dan gerak mereka dibatasi dan direbut oleh aparat keamanan dan perusahaan dengan cara-cara kekerasan dan penipuan oleh aparat keamanan dan perusahaan.
Meliput tentang Papua memang bukan hal yang tidak mungkin, tetapi sangat berisiko besar. Jurnalis lokal Papua, Ardiansah Matrais ditemukan mati dibunuh di Merauke pada tahun 2010 setelah sebelumnya beberapa kali mendapatkan ancaman pembunuhan karena banyak meliput tentang pembalakan liar. Akses untuk wartawan internasional juga dipersulit. Seorang jurnalis internasional perlu mendapatkan persetujuan dari 18 kementrian dan lembaga pemerintahan untuk dapat meliput di Papua. Diplomat internasional pun tidak mendapatkan pengecualian. Pelapor khusus PBB untuk kebebasan berpendapat, Frank La Rue, pada tahun 2013 telah mendapatkan undangan untuk mengunjungi Indonesia. Sampai hari ini undangan tersebut ditangguhkan untuk alasan yang tidak diketahui. Pemerintah Indonesia dibawah Presiden Joko Widodo juga tidak bergerak dari kebijakan mengisolasi Papua. Padahal, dalam kampanyenya Jokowi pernah dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada yang disembunyikan di Papua.
Watch Indonesia! mendukung jaminan atas kebebasan pers di Papua dan menuntut pemerintah Indonesia untuk:
1. Membuka Papua untuk jurnalis, organisasi dan diplomat internasional, seperti yang berlaku di wilayah lain di Indonesia
2. Menjamin kebebasan media dan wartawan lokal maupun internasional. Para wartawan harus dijamin kebebasannya untuk melakukan dan menentukan tema liputannya mengenai Papua tanpa pengaruh dan pengawasan lembaga negara manapun.
3. Menjamin kebebasan berpendapat rakyat Papua. Pemerintah harus menjamin hak dan kebebasan individu maupun kelompok untuk memberikan informasi kepada media.Aksi yang berlangsung di Berlin ini juga dilakukan serentak pada hari yang sama di berbagai kota di seluruh dunia, yaitu di London (oleh tapol), Amsterdam, New York dan Sydney. Selain itu aksi ini sudah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik itu organisasi maupun individual dari berbagai negara. Pernyataan bersama untuk kebebasan pers di Papua dapat diunduh di: http://www.tapol.org/news/demonstration-open-access-papua
Berlin, 29.4.2015
Contact person Watch Indonesia!:
Basilisa Dengen
dengen@watchindonesia.org
