Dari Isu Utama Buruh ke Isu Demokrasi dan HAM
Sinar Harapan, 29 Oktober 2008
40 Tahun FES di Indonesia
JAKARTA – Nama Friedrich Ebert telah mendunia. Bukan saja karena ia merupakan presiden pertama Jerman, tapi juga karena namanya disandang oleh Yayasan Friedrich Ebert (disingkat FES dalam bahasa Jerman).
Yayasan ini memulai kegiatannya di Jerman dengan memberikan beasiswa bagi pelajar dari keluarga yang berlatar belakang kelas pekerja.
Sebagai yayasan politik di Jerman, FES nyaris sepenuhnya didanai Pemerintah Jerman lewat alokasi anggaran tahunan yang jumlahnya ditentukan parlemen. Meski menerima dana publik dan memiliki hubungan khusus dengan partai politik Jerman, Partai Sosial Demokrat (SPD), FES tetap mengklaim diri sebagai badan independen.
Setelah aktif kembali usai Perang Dunia ke-2, FES tidak hanya memberikan beasiswa, tapi juga pendidikan politik dan konsultasi di Jerman. Lebih jauh lagi, FES memperluas kegiatannya ke lebih dari 100 negara di dunia.
Di Indonesia, FES memulai kegiatan tahun 1966 dengan mengundang delegasi serikat buruh ke Jerman untuk mempelajari masalah-masalah dalam hubungan industrial. Tahun berikutnya, program FES dilanjutkan dengan kursus-kursus untuk para anggota serikat buruh dan pejabat Direktorat Koperasi yang diadakan di Indonesia.
Program FES awal ini dimungkinkan karena Menteri Tenaga Kerja saat itu, Awaloeddin Djamin, yang kemudian menjadi Duta Besar RI untuk Jerman, tertarik dengan sistem pendidikan politik dari pusat pendidikan pelatihan (residential college) milik FES di Jerman dan ia ingin menerapkan sistem tersebut di Indonesia. Selanjutnya program FES mendapat dukungan dari Menteri Luar Negeri saat itu, Adam Malik yang memiliki hubungan personal dengan Kanselir Jerman, Willi Brandt.
Alhasil di Juli 1968, FES dan Pemerintah Indonesia menandatangani kerangka perjanjian pertama, yang menjadi basis kerja sama selanjutnya.
Dengan paradigma Perang Dingin, FES tidak menjalin kerja sama dengan kekuatan oposisi di Indonesia selama Soeharto berkuasa. Program dengan aktor nonpemerintah seperti serikat buruh organisasi perempuan dan petani hanya dilakukan dalam frekuensi yang terbatas. Ini mengingat dengan menerima dana publik Jerman, kegiatan FES tidak boleh berpengaruh negatif terhadap hubungan Jerman dengan negara tuan rumah.
Setelah Tembok Berlin runtuh di 1989, barulah kerja sama FES dengan aktor-aktor pro-demokrasi meningkat secara signifikan.
Pasca-Soeharto
Setelah Soeharto turun sebagai presiden Indonesia, kelompok masyarakat sipil Indonesia berkembang pesat yang menyebabkan spektrum kemitraan FES menjadi lebih luas. Maka pasca-1998, FES menjadikan isu-isu hak asasi manusia (HAM), demokratisasi, media independen, kebebasan berserikat bagi buruh dan reformasi pemilu sebagai topik utama.
Dengan mengusung mandat eksplisit dari Konfederasi Serikat Buruh Jerman (DGB) untuk mewakili gerakan serikat buruh Jerman di luar negeri, wilayah kerja utama FES adalah mendukung serikat buruh. Misi ini diwujudkan hampir di setiap negara, termasuk di Indonesia yang dimulai di 1969 dengan proyek BINAKOP di Sumatera Utara. Saat itu FES membantu pendirian serikat buruh para pekerja di desa-desa.
Di samping peningkatan kapasitas organisasi serikat buruh, FES juga mendukung upaya memantau dan mewujudkan standar pekerja di industri tekstil dan sepatu serta penyedia barang bagi pembeli Jerman seperti Adidas dan Karstadt/Quelle.
Kini FES telah memperluas program ke wilayah baru seperti Reformasi Sektor Keamanan (SSR) dan pencegahan konflik. FES juga berkontribusi pada penyelesaian konflik di tingkat internasional yang bekerja sama dengan West Papua Network dan Watch Indonesia di 2003.
Yang tak kalah pentingnya, sebagai yayasan politik demokrasi sosial, FES berkontribusi pada penyeimbangan dan pengarusutamaan gender di dalam dan melalui kantor-kantornya di luar negeri serta keterwakilan politik perempuan.
(mega christina)
