Himbauan: Berhati-hatilah dalam menghadapi ancaman eskalasi kekerasan di Papua!
05 Agustus 2005
Tanggal 15 Agustus 2005 kemungkinan akan dicantumkan sebagai Hari Perdamaian dalam sejarah Indonesia. Alasannya, dua hari sebelum perayaan HUT RI ke-60 itu pemerintah Indonesia akan menandatangani kesepakatan perdamaian dengan GAM. Konflik berdarah memperebutkan Aceh selama 30 tahun dengan demikian diharapkan akan berakhir dan tinggal jadi bagian sejarah.
Watch Indonesia! menyambut baik kesepakatan RI-GAM itu dan menghimbau semua pihak supaya mendukung secara konstruktif segala jerih payah dalam menerapkan isi kesepakatan.
Tanggal 15 Agustus 2005 pula merupakan tanggal penuh arti untuk daerah krisis Papua, namun dalam arti sebaliknya. Kecewa karena UU Otsus tidak berhasil diterapkan secara menyeluruh, Dewan Adat Papua telah memutuskan untuk „mengembalikan“ Otsus kepada pemerintah RI di Jakarta. Penduduk Papua pun diajak untuk melakukan aksi protes damai. Adapun maksud pemberlakuan Otonomi khusus sejak 1.1.2002 itu sebenarnya untuk mendukung pencarian jalan keluar konflik di Papua secara damai.
Rasa kecewa penduduk Papua atas penerapan Otsus yang penuh kekurangan dapatlah dimengerti. Situasi perekonomian dan sosial tidak berangsur membaik. Berulang kali anggota satuan Polisi maupun Militer terlibat dalam aksi pelanggaran HAM berat. Keinginan politis untuk menerapkan UU Otsus secara konsekuen dari pihak penentu di Jakarta, seperti Departemen Dalam Negeri, juga terlihat lemah.
Tapi juga pemerintah daerah dibawah pimpinan penduduk asli Papua ikut bertanggung jawab untuk situasi krisis di Papua. Dana dalam jumlah besar yang diberikan Jakarta habis ditelan birokrasi dan meninggalkan kesan kepada penduduk setempat seakan-akan Otsus sama sekali tidak membawa perkembangan yang berarti untuk Papua.
Tindakan „pengembalian“ Otsus kepada pemerintah RI ternyata juga telah menghidupkan harapan tidak realistis penduduk Papua, supaya pihak ketiga (Belanda, AS, PBB) memperjuangkan kemerdekaan Papua. Menurut sumber terpercaya, harapan-harapan ini secara sengaja dan tidak bertanggung jawab telah dipicu oleh pihak tertentu, sementara pihak lainnya tanpa sadar melalui tindakannya secara langsung terlanjur ikut memperkuat harapan-harapan belaka ini. Keresahan kini semakin merebak di kalangan pemerintahan maupun satuan keamanan. Militer pun sudah mulai siap siaga. Semakin mendekati hari penentuan, ketegangan semakin meningkat demikian juga ketakutan bahwa eskalasi kekerasan akan meletus.
Eskalasi kekerasan tidak hanya merugikan Papua dalam jerih payah mencari solusi terbaik, namun juga membahayakan proses perdamaian di Aceh yang masih muda dan rapuh itu. Dengan menyetujui kesepakatan perdamaian di Aceh, pemerintah Indonesia telah menawarkan suatu kemungkinan menyelesaikan konflik secara politis yang dapat dijadikan contoh penyelesaian konflik di daerah-daerah konflik lainnya.
Semua pihak kami minta supaya berhati-hati dalam bertindak dan berusaha sekuat tenaga untuk mencegah segala bentuk eskalasi kekerasan. <>
