Pelepasan mantan pemimpin milisi Eurico Guterres dari penjara mengakhiri proses peradilan yang tidak masuk akal

Surat Bersama

Pemimpin Milisi Eurico Guterres 1999

Foto: Jörg Meier

1 Juni 2008

Kepada Yang Terhormat
Ban Ki-Moon
Sekretaris Jenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa
1 United Nations Plaza
New York, New York 10017-3515

Dengan hormat,

Pelepasan mantan pemimpin milisi Eurico Guterres dari penjara oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia mengakhiri proses peradilan Indonesia yang tidak masuk akal. Keadilan yang bermakna bagi rakyat Timor Leste yang melalui penderitaan panjang, sudah terlambat lama. Kami mendesak Anda untuk menegakkan rule of law dan memperkuat transisi demokratik di Indonesia dan Timor Leste. Sudah saatnya bagi PBB dan komunitas internasional untuk memenuhi komitmen lama mereka memastikan keadilan ditegakkan atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Timor Leste.

Seperti Anda ketahui, Eurico Guterres diadili oleh Pengadilan Ad Hoc Indonesia dengan dakwaan pembunuhan dan persekusi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dengan 17 terdakwa lainnya. Semua terdakwa itu kini bebas. Indonesia menciptakan pengadilan ini untuk menghindari tuntutan dibukanya sebuah pengadilan internasional. Komisi Ahli PBB melakukan analisis mendalam tentang Pengadilan Ad Hoc, dan menggambarkannya “jelas tidak memadai.” Komisi Ahli itu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan mendasar itu sebagai ketiadaan komitmen di pihak penuntut, penyelidikan yang lemah, pemeriksaan bukti-bukti yang tidak memadai, dan suasana ruang pengadilan yang tidak melahirkan keyakinan pada pengadilan itu dalam benak publik, putusan-putusan yang tidak konsisten, dan ketidakmauan menggunakan yurisprudensi yang baik. Komisi Ahli itu menyimpulkan bahwa Pengadilan Ad Hoc “tidak menegakkan keadilan secara efektif,” dan mengungkap “kurangnya penghargaan dan kesesuaian dengan standar-standar internasional yang relevan.” Bahkan salah seorang hakim dalam Pengadilan Ad Hoc mengakui bahwa pengadilan itu “tidak memberikan kontribusi penting untuk memperkuat rule of law di Indonesia.” Dalam konteks inilah, pelepasan Guterres dari penjara hanya menegaskan kelemahan dari proses tersebut.

“Perangkat prinsip yang diperbarui untuk perlidungan dan pemajuan hak asasi manusia melalui tindakan memerangi impunitas,” [E/CN.4/2005/102/Add.1], menyatakan:

“Kenyataan bahwa seseorang sudah pernah diadili dalam hubungannya dengan kejahatan serius di bawah hukum internasional semestinya tidak menghalangi penuntutan lain terhadap perbuatan yang sama jika tujuan dari peradilan sebelumnya justru melindungi orang tersebut dari tanggung jawab pidana, atau jika peradilan itu tidak dilakukan secara independen dan imparsial sesuai dengan norma-norma proses yang memuaskan sesuai dengan hukum internasional dan dilaksanakan dengan cara yang, dalam lingkup tersebut, konsisten dengan tujuan menegakkan keadilan terhadap orang yang bersangkutan.”

Kami berpendapat bahwa kedua pengecualian itu berlaku bagi Pengadilan Ad Hoc, yang berarti bahwa orang-orang yang dibebaskan masih dapat dihadapkan pada pengadilan yang kredibel. Kami mendesak Anda untuk bekerja untuk menegakkan proses hukum yang bermakna untuk mengadili mereka yang bertanggungjawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan serius lainnya yang dilakukan pasukan-pasukan Indonesia selama menduduki Timor Leste.

Dili 1999

Foto: Jörg Meier

Laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang dibentuk Indonesia dan Timor, dan penuh kelemahan itu, semestinya tidak menjadi kata terakhir mengenai masalah-masalah ini. Kami menyambut baik keputusan pendahulu Anda – yang diulangi oleh Anda – untuk tidak memberikan legitimasi kepada KKP. Hak untuk tahu, hak atas kebenaran dan hak atas keadilan tidak dapat diingkari, dan menjadi pertahanan yang kokoh terhadap budaya impunitas yang ditampilkan oleh Pengadilan Ad Hoc dan KKP.

Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) dan Komisi Ahli PBB sama-sama merekomendasikan pembentukan “pengadilan ad hoc internasional untuk Timor Leste” jika Indonesia, dalam kerangka waktu yang ketat, terus gagal mengadili para perwira seniornya yang bertanggung jawab atas penghancuran pada 1999 secara memuaskan. Pembebasan Guterres menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat menegakkan keadilan. Karena itu kami menyerukan kepada Anda untuk bekerja menuju pembentukan pengadilan ad hoc pidana internasional bagi mereka yang paling bertanggungjawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sejak 1975, dan bukan hanya pada 1999. Jika ini tidak dapat dilakukan, maka kami mendesak Anda untuk kembali menyelenggarakan proses Kejahatan Serius, dan memberikan sumber daya serta dukungan yang cukup. Langkah ini harus dilakukan sesuai dengan rekomendasi 7.1.1. dan 7.1.2 dalam Laporan CAVR – yakni bahwa PBB, dan bukan sistem peradilan Timor Leste, yang harus menyediakan sumberdaya dan tenaga yudisial. Indonesia yang kini merupakan anggota Dewan Keamanan dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang mengekstradisi para terdakwa untuk diadili oleh peradilan Kejahatan Serius.

Aileu 1999

Foto: Jörg Meier

Ada dukungna berlimpah untuk penegakan keadilan terhadap kejahatan masa lalu di dalam Timor Leste, khususnya dari gereja, masyarakat sipil dan perhimpunan korban. Kelompok-kelompok masyarakat sipil Indonesia juga tegas mendukung agenda keadilan, dan melihatnya sebagai sesuatu yang vital bagi transisi demokratik di negeri mereka. Kami mengingatkan Anda akan komitmen-komitmen Dewan Keamanan yang disampaikan lebih dari tujuh tahun lalu dalam Resolusi 1264 dan 1272, untuk membawa mereka yang bertanggungjawab ke pengadilan.

Timor Leste menghadapi kesulitan luar biasa besar untuk memimpin dalam urusan keadilan ini karena menghadapi perlawanan dari tetangganya yang sangat kuat. Komunitas internasional, yang mewujud dalam Perserikata Bangsa-Bangsa, harus dilibatkan untuk menangani kejahatan-kejahatan ini, yang melanggar hukum pidana internasional, Piagam PBB dan resolusi-resolusi Dewan Keamanan.

Hormat kami,

Pedro Pinto Leite, Secretary
International Platform of Jurists for East Timor

Shulamith Koenig, Founding President
Recipient of the 2003 UN Human Rights Award
People’s Movement for Human Rights Learning (PDHRE)

Paul van Zyl, Executive Vice President
International Center for Transitional Justice

Brad Adams, Executive Director
Asia Division, Human Rights Watch

Charles Scheiner
International Secretariat
International Federation for East Timor

Robert O. Varenik, Acting Executive Director
Open Society Justice Initiative.

International League for Human Rights

Matt Easton
Director, Human Rights Defenders Program
Human Rights First

Land is Life

David McReynolds, former Chair
War Resisters International

Xisto do Santos, Board Member
Timor-Leste National Alliance for an International Tribunal (ANTI)

Yasinta Lujina, Justice coordinator
Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis (La’o Hamutuk)

Timotio de Deus, Executive Director
Judicial System Monitoring Program (JSMP)
Dili, Timor-Leste

Jose Luis de Oliveira, Director
Edio Saldanha Borges, Manager Upholding Justice Division,
Association HAK
Dili, Timor-Leste

Mericio Akara, Program Coordinator
Luta Hamutuk, Timor-Leste

Joao Pequinho,
Executive Coordinator
FORUM TAU MATAN, Timor-Leste

Titi Irawati
Fortilos (Forum Solidarity For East Timor)

Suraiya IT
International Forum for Aceh

Nel Pattinama, Supervisor
Moluccan Human Rights Organization “Maluku Masa Depan ”

Gustaf Dupe
Chairman, Association of Prison Ministries
Chairman, Law Enforcement Watch
Head, International Communication Department of the LPR KROB (Institute of Struggle for the Rahabilitation of Victims of the New Order Regime)
Jakarta, Indonesia

Friends Of The Third World
Sri Lanka

Ruki Fernando
Coordinator, Human Rights in Conflict program, Law & Society Trust (LST)
Sri Lanka

Kyo Kageura
Japan East Timor Coalition

Maire Leadbeater, Spokesperson
Indonesia Human Rights Committee
Auckland, New Zealand

Edwina Hughes, Coordinator
Peace Movement Aotearoa

Dr. Clinton Fernandes
Australian Coalition for Transitional Justice in East Timor

Ms Jude Conway
Asia Pacific Support Collective (APSC)

Rob Wesley-Smith, spokesperson
Australians for a Free East Timor, Darwin

Brian T. Manning
Campaign for an Independent East Timor, Darwin

Dr Vacy Vlazna, Former Coordinator
East Timor Justice Lobby
Acheh Human Rights Online

Dave Arkins, Secretary
Australia West Papua Association South Australia

Celine Massa, Campaign Organiser
SEARCH Foundation, Australia

Australia-East Timor Friendship Association (SA) Inc.

Australia-East Timor Association (Victoria)

Mary Waterford
Wendy Whitton
Blue Mountains East Timor Sisters
Australia

Joe Collins, Secretary
Andrew Johnson
Australia West Papua Association (Sydney)

United Nations Association of Australia (South Australian Division)
Adelaide, Australia

Amanda and Michael Freund
Australia West Papua Association – Newcastle

Jess Agustin
Development and Peace, Canada

Glenn Raynor, Executive Director
Pacific Peoples’ Partnership
Victoria, BC, Canada

Larry Colero, Moderator
WestPAN: Canada’s West Papua Action Network

Seh Ching Wen, President
Canadians Committed to Ethnic Voice in Indonesia (CCEVI)

Green Lotus International
Toronto, ON, Canada

Gabriel Jonsson, Chairman
Swedish East Timor Committee

Carmel Budiardjo. Co-director
TAPOL, Promoting Human Rights Peace and Justice in Indonesia

Dr. Steve Kibble, Advocacy Coordinator Africa, Middle East, Asia
Progressio

Bruno Kahn and Antonio Dias
Agir pour Timor, Paris

Carlos Semedo
France-Timor Leste

Jose Ignacio Alguero Cuervo, Secretario General
Sindicato Comisiones Obreras en La Gomera, Canary Islands, Spain

Prof. Dr. Jaume Saura, President
Human Rights Institute of Catalonia
Barcelona, Spain

Frank Willems
Stichting Zelfbeschikking West-Sahara
The Hague, Netherlands

Marie Frison
Association solidarité enfants sahraouis
France

Dr Teresa Cunha, President
Action for Justice and Peace – World March of Women
Portugal

Ronny Hansen, Chairman
Norwegian Support Committee for Western Sahara
Oslo, Norway

Sara Eyckmans,
Solidariteitsgroep Westelijke Sahara,
Belgium

Monika Schlicher,
Watch Indonesia!, Working Group for Democracy, Human Rights and Environmental protection in Indonesia and East Timor, Germany

Noam Chomsky
M.I.T.

Shirley Shackleton
Activist for Timor Leste since 1975

Frank Ruddy
U.S. Ambassador (ret.)
Washington, DC

Roger S. Clark, Board of Governors
Professor, Rutgers University School of Law
Camden, New Jersey

Marco Perduca, Senator
Radicals-Democratic Party, Italy

Dr. Karin Arts
Associate Professor in International Law and Development
Institute of Social Studies, The Hague, The Netherlands

Geoffrey C. Gunn, Professor of International Relations, Faculty of Economics, Nagasaki University, JAPAN

Prof G Peter King
Senior Associate Member, St Antony’s College
Oxford, UK

Sylvia Lawson
Adjunct Professor, Faculty of Humanities and Social Sciences
University of Technology, Sydney, Australia

Dr. Brad Simpson, PhD
Assistant Professor of History
Princeton University
Director, Indonesia and East Timor Documentation Project

Eduardo Trillo de Martin-Pinillos
Professor of International Law
Uned University
Madrid, Spain

John M. Miller, National Coordinator
East Timor and Indonesia Action Network (ETAN)

Ed McWilliams
West Papua Advocacy Team

(Rev.) James Kofski, M.M.
Asia/Pacific and Middle East Issues
Maryknoll Office for Global Concerns

Mark Harrison
United Methodist Church, General Board of Church and Society

Rev. Dr. Dennis M. Davidson
President, Unitarian Universalist Peace Fellowship

The Borneo Project
Berkeley, CA

Marie Lucey, OSF
LCWR Associate Director for Social Mission
Leadership Conference of Women Religious

Rev. John Chamberlin, National Coordinator
East Timor Religious Outreach

Green Delaware

Peace Action (United States)

Peace Action Wisconsin

Vicky Steinitz, Co-coordinator
Cambridge (MA) United for Justice with Peace

Sister Eileen Brady
Maryknoll Sisters

Joao Crisostomo, President
Luso American Movement for East Timorese Auto Determination
(LAMETA)

Peter Bohmer,
Olympia (WA) Movement for Justice and Peace
Faculty, Economics, The Evergreen State College

Daniel Muller, Executive Director
Peace Action Maine

Georgy Katsiaficas
President, Peace Island Foundation, USA

Carol Jahnkow, Executive Director
Peace Resource Center of San Diego

Liz Ryder
West Papua Action Network

Sebastian Dettman
Committee to Protect Journalists

Elaine Donovan co-founder
Concerned Citizens for Peace
Hemlock, NY

Carolyn Scarr, Program Coordinator
Ecumenical Peace Institute/CALC

Bill Ramsey, Coordinator
Human Rights Action Service
St. Louis, MO

Sharon Silber and Eileen Weiss, co-founders
Jews Against Genocide

Rosemarie Pace, Director
Pax Christi Metro New York

Jeff Ballinger, Director
Press for Change

Diana Bohn
Nicaragua Center for Community Action
Berkeley, CA

John Witeck
Philippine Workers Support Committee

Dr. Wm. Joseph Farnon
East Timor and Indonesia Action Network/Philadelphia

G. Simon Harak, S. J., Director
Marquette University Center for Peacemaking
Milwaukee WI

William R. Seaman, Coordinator
East Timor Action Network / Portland

Mariza Cabral
Seattle International Human Rights Coalition

Vivek Ananthan
VIS-CCA, Philadelphia, Pa

Windyn Hines
ETAN and YWCA Middle Rio Grande
Albuquerque, New Mexico

Jim Haber, Coordinator
War Resisters League-West
San Francisco, CA

Carlos Wilson, Executive Director
U.S.-Western Sahara Foundation
San Diego, CA

Polly Mann
Women Against Military Madness
Minneapolis, MN

Emmanuel Martinoli, physician,
ARSO, Association de soutien a un referendum libre et regulier au Sahara Occidental Switzerland

Aleksandr Zerebko
Lawyer
Klaipeda, Lithuania

Iain Scobbie
Sir Joseph Hotung Research Professor
in Law, Human Rights and Peace Building in the Middle East
School of Oriental and African Studies, University of London

Stephanie Koury
Senior Research Fellow and lawyer
School of Oriental and African Studies, London

Jose Manuel Pureza
Member, International Council of IPJET
Professor, International Law and International Relations, University of Coimbra, Portugal

Maria Ines David
Research Assistant
Centre for the Studies of Migration and Ethnic Minorities
Lisbon

Thomas Skouteris
Lecturer and Academic Program Coordinator
Master’s in Advanced Studies in Public International Law
Grotius Center, Faculty of Law, Leiden University
The Hague

Dr David Webster
Department of History and Asian Institute
University of Toronto

Jørgen Johansen
Transcend Peace University
European Peace University
Centre for Peace and Reconciliation Studies, Coventry University

Lorna Bowles
Sydney Australia

Jean-Yves Hamel
Human Development Report Office/UNDP
New York, NY

Wout Albers
Netherlands

Khatab
representing myself as an Acehnese living in US

Kaye Paton
Blue Mountains City Council Community Access Bus Bookings Officer
and concerned citizen, Australia

Mr Dimitrios Tsironis
Melbourne, Australia

Artien Utrecht
Delft, the Netherlands

Suzana Braz
Student, IPJET, Portugal

Jean Inglis
Hiroshima

Julie Byrnes Enslow
Milwaukee, WI

Sue Severin
San Anselmo, CA

Mrs Jane Wilson
Adelaide, Australia

Glenn Humphreys, Member
Community & Public Sector Union NSW
Australia

Esther Anderson
Boroondara, Australia
Kate Gillespie-Jones
Canterbury, Victoria Australia

Monica O’Wheel
Australia

Related posts:

1. (English) IFET letter to UN Secretary General on the appointment of Eurico Guterres ...
2. (English) IFET: United Nations urged to establish international tribunal ...
3. (English) East Timor Federation Urges International Tribunal on Timor Vote Anniversary Calls Case for Tribunal “Irrefutable” ...
4. (English) IFET demands UN Secretary General to support an International Tribunal for East Timor ...
5. (English) Letter to UN Security Council on Justice and Accountability ...