Muhibah Tanpa Lampu Aladin
GATRA, 15 April 2006
Tujuh belas anggota Badan Kerja Sama Antar- ParlemenDPR-RI berkunjung ke Jerman. Meski menyedot biaya ratusan juta rupiah, tak ada target yang hasilnya bisa dilihat.
BEGITU keluar dari lambung putih burung besi Lufthansa, musim semi Frankfurt, Jerman, menyambut mereka, 26 Maret lalu. Hawa dingin menyergap 15 anggota dewan dan dua stafnya yang berbungkus jaket tebal. Betapa tidak, perbedaan suhu iklim tropis dengan iklim musim semi cukup ekstrem. Suhu musim semi lebih menusuk tulang daripada di Puncak, Cianjur, Jawa Barat.
Staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia menyambut rombongan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP). Setelah membereskan barang bawaan, rombongan dewan menuju pusat kota Frankfurt. Dari dalam bus, mereka melihat kemegahan gedung pencakar langit, seperti Deutsche Bank dan Bundes Bank. Frankfurt am Main memang pusat perbankan Jerman.
Karena hari libur, mereka tak dapat melakukan kunjungan resmi apa pun. Rombongan dewan melanjutkan perjalanan ke Koeln, dan menginap di Hotel Hyatt Regency Cologne selama sehari. Tarif menginap semalam US$ 350 atau sekitar Rp 3 juta. Setelah makan pagi, mereka checkout, dijemput bus perusahaan Bayer menuju Leverkusen, perjalanan selama 20 menit.
Bayer adalah perusahaan kimia raksasa. Produksinya yang terkenal di seluruh dunia adalah Aspirin. Di Indonesia, perusahaan ini masih lekat citranya dengan produk pembasmi nyamuk. Jajaran petinggi Bayer Indonesia menyambut rombongan BKSAP tersebut. Seharian mereka mengikuti program kunjungan ke pabrik Bayer itu, termasuk presentasi produk.
Mereka juga keliling pabrik, sampai mengunjungi pengolahan dan pembuangan limbah. Sore hari, mereka langsung ke Bandara Cologne, dan terbang menuju Berlin. Acara di Bayer benar-benar padat dan ketat.”Makan siang pun dilakukan di kantin perusahaan itu,” kata sumber GATRA.
Rombongan BKSAP juga menyempatkan diri bertemu masyarakat Indonesia di dua kota di Jerman. Di Berlin, rombongan bersua anggota parlemen Jerman. Di Muenchen, rombongan bertatap muka dengan kalangan intelektual Indonesia di Jerman.
Yanti Kreissig, Ketua Indonesia Muenchen eingetragener Verein (yayasan), mengatakan bahwa pertemuan Muenchen merupakan gagasan ormas pimpinannya. Indonesia Muenchen e.V. adalah organisasi yang beranggotakan orang Indonesia yang tinggal di kota Muenchen dan sekitarnya. Kegiatan mereka banyak mengangkat tema budaya antar-kedua negara, dan dialog yang mengangkat isu sosial kemasyarakatan.
Menurut Yanti, pertemuan yang digelar di Hotel Koenigshof, Muenchen, itu berlangsung apik. Peserta pertemuan yang telah lama tinggal di Jerman sangat antusias ingin mengetahui lebih banyak mengenai keadaan Tanah Air. Acara dilanjutkan dengan membagi para peserta dalam kelompok diskusi. „Sampai-sampai para anggota dewan membatalkan makan malam,” kata Yanti.
Meskipun ada yang merasakan manfaat kunjungan itu, toh besarnya rombongan juga mengundang kritik. Alex Flor, Ketua Watch Indonesia, LSM yang berpusat di Berlin, tidak bisa menutupi keheranannya. Dari segi jumlah, bagi parlemen Jerman, rombongan itu amat besar. Kalau parlemen Jerman mengunjungi negara lain, jumlahnya paling tiga atau empat anggota. „Mungkin karena Pemerintah Jerman tak punya banyak uang, ya?” Flor berseloroh.
Abdillah Toha, Ketua BKSAP, mengakui bahwa biaya kunjungan itu cukup besar. Dia menyebut muhibah seminggu itu menghabiskan duit Rp 891 juta. Tahun ini, BKSAP menerima kucuran APBN Rp 16 milyar. Para peserta mendapat jatah uang harian ke Jerman sebesar US$ 270. „Itu sudah termasuk uang saku,” kata anggota DPR dari Partai Amanat Nasional itu.
Anehnya, kunjungan itu tidak memasang target. Abdillah mengatakan tidak ada target khusus yang ingin diraih. Kunjungan tersebut hanya untuk mempererat persaudaraan. Efektivitasnya tidak bisa langsung dirasakan. „Kalau mau hasil kongkret, ya, bawa lampu Aladin saja,” katanya.
Tapi anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan, Irmadi Lubis, menyatakan ada hasil kunjungan itu. Antara lain saat bertemu anggota parlemen dari partai oposisi. Dari situ diketahui, di Eropa berkembang wacana bahwa Indonesia tidak konsisten menjalankan MoU Helsinki dengan mengulur pembahasan RUU Pemerintahan Aceh. „Kami jelaskan, Indonesia tetap konsisten. Pembahasan RUU terlambat karena masuknya draf dari pemerintah juga terlambat,” ujarnya.
MIRANTI SOETJIPTO, LUKY SETYARINI (KIEL), DAN ARIEF ARDIANSYAH
