SUARA MERDEKA, Jumat, 06 Mei 2005
BANTUL – Sebagai bagian dari negara republik, mestinya warga dan rakyat hidupnya harus selalu berpolitik, sebagaimana layaknya di negara-negara maju, seperti di Jerman maupun negara lainnya. Sebab, dengan kehidupan masyarakat dan rakyatnya yang mau berpolitik, niscaya pemerintah dan rakyat bisa saling mengontrol dalam menjalankan roda pemerintahan. Pakar pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemerintahan daerah (pemda) yang selama ini tinggal di Jerman, Dr Pipit Kartawijaya, mengatakan hal itu di hadapan peserta „Sarasehan Pilkada dan Prospek Pemberantasan KKN (Belajar Kepada Brasil)“ di Gedung Induk Lantai 3 Kompleks Pemkab Bantul, Rabu (4/5). Turut berbicara dalam sarasehan tersebut, budayawan Emha Ainun Nadjib; Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bantul, Arief Iskandar SE, dan Drs Harwanto Dahlan MA dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Namun sayang, acara yang diselenggarakan Himpunan Pemuda Islam (Hipis) tersebut tidak dihadiri para calon bupati Bantul, walau panitia sudah mencoba mengundang mereka. Ketiga pasang calon bupati periode 2005-2010 itu adalah, H Totok Sudarto-Drh Riswanto, Drs HM Idham Samawi-Drs Sumarno PRS, dan Drs GBPH Yudaningrat MM-KH Aziz Umar BA.
Cukup Parah
Emha Ainun Nadjib pada kesempatan itu menilai, kerusakan yang terjadi di Indonesia sudah cukup parah. Kebusukan itu terjadi mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, namun anehnya hampir semua merasa tidak tahu atau kalau tahu diam saja. Apakah hal itu disebabkan oleh rasa takut tidak kebagian. Kebusukan dan kerusakan yang terjadi itu, sebenarnya sudah diperingatkan dengan berbagai kasus bencana, mulai dari bencana alam sampai dengan bencana badai tsunami yang baru saja melanda Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) dan sekitarnya. (sgt-39ha)
