Pemilu 2004 Masih Pemilu „Mudah-mudahan“
Kompas, 16 Oktober 2004
Pipit Rochijat Kartawidjaja
Usai sudah Pemilihan Umum 2004 yang diakui paling kompleks itu. Yang tersisa kini adalah keharusan mengevaluasi pelaksanaan tiga kali pemilu itu. Salah satu aspek yang kerap luput adalah aspek teknis pemilu.
DARI sedikit orang yang tekun mencermatinya, muncul nama Pipit Rochijat Kartawidjaja, pendiri Watch Indonesia di Berlin. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mulyana Wira Kusumah, mengakui, pria Indonesia asli kelahiran Bandung, 30 Agustus 1949, yang sejak tahun 1971 sudah bermukim di Berlin itu merupakan penulis buku paling produktif mengenai Pemilu 2004. Persoalan yang diangkat Pipit senantiasa membawa pada pemahaman mendalam mengenai segi teoritik dan aspek teknikalitas pemilu. Khusus tahun ini, sudah tiga kali Pipit berada di Indonesia untuk melihat dari dekat kehebohan Pemilu 2004. Padahal, biasanya rata-rata hanya sekali setahun pria eksentrik ini pulang ke Indonesia, menjenguk keluarga yang sebagian besar masih tinggal di Surabaya. Berikut petikan perbincangan Kompas dengan Pipit yang sebagian besar dilakukan di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada penghujung September 2004 menjelang kembalinya Pipit ke Jerman.
Apa yang Anda lihat dari pelaksanaan Pemilu 2004 ini?
Pemilu hanya merupakan salah satu bagian sistem ketatanegaraan republik yang demokratis dan mengacu hukum. Sayangnya, banyak elemen teknis pemilu yang masih perlu diperbaiki. Yang dulu tidak terpikir, sekarang jadi masalah. Mungkin dulu banyak yang tertidur waktu undang-undang (UU) dibahas.
Apa kelemahan teknis yang Anda temukan itu?
Banyak, mulai masalah alokasi kursi DPR, penetapan caleg, cara pencoblosan, kampanye, sampai organisasi penyelenggara pemilu. Peran KPU (pusat) unik, terlalu dominan, bisa membuat semua peraturan dan petunjuk teknis. Penetapan daerah pemilihan gabungan juga membawa masalah. Pada daerah pemilihan yang bukan merupakan hasil penggabungan, konflik internal partai politik (parpol) bisa ditekan. Tetapi, penggabungan itu malah memancing konflik internal parpol. Uang bisa pegang peranan. Kalau kondisinya begitu, kita boleh khawatir karena caleg yang kelak terpilih tentu pertama kali mencari cara balik modal. Sistem keparpolan kita bisa terus terpuruk. Yang kelihatan sekali bermasalah adalah soal alokasi kursi DPR. Itu persoalan tersulit di dunia. Kita ini suka mengotak-atik angka, parpol pun sering ngalap berkah dari otak-atik angka. Problem kalkulus pemilu itu kan tidak jauh beda dengan hitungannya orang yang meramal nasib. Tetapi, begitu masuk ke hitungan pemilu, kita kacau.
Alokasi kursi yang bermasalah teknis menjadi kelemahan mencolok undang-undang pemilu?
Soal alokasi kursi, kita malah diajari melanggar aturan main yang kita buat. Pelanggaran dibikin enteng, KPU dipaksa main akal-akalan, sementara yang membuat UU lempar batu sembunyi tangan. Akibatnya, jatah kursi Sumatera Utara, Lampung, dan Sumatera Selatan „dicuri“ dengan memberi legitimasi istilah kursi yang bisa digerak-gerakkan, mirip iklan toko obat kuat saja.
Perbaikan lain yang Anda pikirkan?
Pemilu setahun tiga kali itu kan gila. Padahal, kita kan macam-macam milihnya. Tidak harus dirombak total memang, tetapi perbaikan elemen teknisnya harus. Ketika tingkat partisipasi turun, orang masih bisa bilang kita tetap lebih tinggi daripada Amerika Serikat. Padahal, itu hanya di tingkat nasional, tingkat daerah lebih tinggi. Itu harus dilihat juga dong, justru daerahnya lebih penting. Kalau dipisah, rakyat dipicu untuk tetap dalam posisinya sebagai penagih janji. Kalau lokal dipisah, masyarakat bisa lebih tahu apa kebutuhannya. Dengan digabung, caleg daerah kan bisa memanipulasi, hanya numpang caleg pusat saja. (John) Kerry (calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat) saja berkeliling ke mana-mana, sementara kita pada ke mana?
Langkahnya….
Kita harus membuat UU pemilu sekarang untuk lima tahun ke depan. Alokasi kursi dengan kuota pasti bermasalah, jumlahnya pasti membengkak. Kalau UU siap lebih cepat, caleg punya kesempatan panjang untuk menawarkan jualannya. Para begawan pemilu mancanegara bilang, sistem pemilu jangan digonta-ganti dulu, harus diteliti dengan sabar.
Di Jerman, untuk sampai pada kesimpulan sistem pemilu memenuhi harapan atau tidak, perdebatannya sejak tahun 1949 sampai tahun 1965. Yang jelas, pencoblosan itu merupakan ekspresi kontan rakyat terhadap peserta pemilu.
Kita ini mau membangun parpol, tetapi kalau masyarakat terus emoh sama parpol sebagai penyambung lidah rakyat itu, bagaimana nasib demokrasi? Demokrasi hanya berfungsi dengan kehadiran organisasi sebagai wakil kepentingan kolektif. Di sini politik kayak sesuatu yang „di luar sana“. Padahal, kita negara republik yang mengaku demokratis, bukan negara feodal. Pemilu 2004 itu baru awal setelah kita mendapatkan konstitusi baru hasil amendemen. Pemilu kemarin kan penuh dengan „mudah-mudahan“. Mudah-mudahan dapat caleg bagus, dapat presiden bagus. Ya kita lihat saja nanti.
Pemilu presiden-wakil presiden juga termasuk pemilu „mudah-mudahan“?
Sekarang ini sebenarnya ujian terhadap pemilu baru dimulai. Sejak pencalonan, koalisi yang membingungkan dalam pemilu presiden memperkuat kecenderungan „penghancuran“ parpol. Bisa-bisanya Partai Demokrat bergandengan dengan Golkar, terus Golkar dengan sebagian PKB, PDI-P dengan sebagian PKB juga. Golkar didemo mahasiswa, dicela Gus Dur yang saktinya kayak apa, tetapi tetap tegar. Baru sekarang ini parpol kocar-kacir. Golkar rusak, kemudian PDI-P.
SETIAP kali pulang ke Indonesia, sebagai selingan, Pipit selalu menyempatkan diri mencari segala terbitan yang berbau misteri dan supranatural. Prinsipnya: semakin aneh-aneh, semakin menimbulkan pertanyaan, justru semakin menarik sebagai hiburan. Dari bacaan jenis ini, Pipit pun tahu bahwa Susilo Bambang Yudhoyono kalau dirunut-runut merupakan keturunan Ki Ageng Buwono Keling, putra Raden Brawijaya, Majapahit. „Entah bener atau tidak, itu yang ditulis di sini. Mungkin saja banyak yang percaya,“ kata Pipit sembari menunjukkan sebuah tabloid terbitan akhir September. „Ini yang di Jerman sana tidak ada. Di sini, ada-ada saja,“ kata Pipit dengan tawa berderai.
Masuk ke Jerman Barat tahun 1971, setahun berikutnya Pipit kuliah di jurusan elektronika pada Technische Universitaet Berlin. Sepanjang di Jerman, Pipit aktif di organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI). Meskipun jauh di seberang, kritik keras terhadap perpolitikan Indonesia tidak surut. Bagi sebagian petinggi, beragam tulisan Pipit dalam bahasa satire selalu dianggap dibarengi maksud meledek. Buahnya, tahun 1987 paspornya sempat dicabut dan baru dikembalikan Pemerintah Indonesia sebelas tahun kemudian. Pipit yang tetap warga negara Indonesia itu menikah dengan Reni Patria Isa, orang Indonesia yang kini warga Jerman. Pasangan ini dikarunia putri tunggal, Indrawati (21 tahun). Sejak Mei 1992 hingga kini, Pipit merupakan staf Lembaga Negara untuk Pengadaan Pasar dan Struktur Kerja (Andesagentur fuer Struktur und Arbeit) pada Kementerian untuk Tenaga Kerja, Sosial, Wanita, dan Kesehatan (Ministrium fuer Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen) Negara Bagian Bradenburg. „Sebelum Jerman bersatu, saya pelayan restoran,“ cerita Pipit.
Bagaimana Anda melihat konstruksi pemerintahan Yudhoyono yang tidak mendapat dukungan mayoritas DPR?
Rakyat yang mendukung Yudhoyono bisa jadi musuh kalau janji waktu kampanye tidak terpenuhi. Janji menghapus pengangguran pasti akan mendapat reaksi pasar. Jangan dikira begitu presiden naik, rakyat langsung jadi makmur. Yudhoyono dipilih oleh sekitar 60 persen pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
Peta di parlemen nanti?
Koalisi parpol kecil-kecil itu akan berhadapan dengan Koalisi Kebangsaan yang menjadi mayoritas. Ini seperti presiden di Brasil setelah rezim militer lengser, presidennya dari parpol kelas menengah. Padahal, jangan lupa, eksekutif itu juga tergantung pada legislatif. DPR yang mau lengser tetapi ngebut menyelesaikan undang-undang, itu juga salah satu cara membebani pemerintahan Yudhoyono nanti. Itu cara Koalisi Kebangsaan mengganjal pemerintahan baru. Nantinya, blokade kubu mayoritas parlemen bisa terjadi kalau mereka menolak bulat-bulat kemauan eksekutif. Bisa juga dengan membolos sehingga sidang parlemen tidak kuorum.
Tidak ada celah?
Yudhoyono bisa akal-akalan menggunakan peluang mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU (perpu). Memang kemudian harus disetujui DPR, tetapi apa jadinya jika DPR diberondong perpu? Alasan keadaan memaksa kan bisa-bisanya saja. Sekarang bikin, besok masuk ke DPR. Kalau tidak disetujui, ubah sedikit dan dikembalikan lagi ke DPR. Kalau terus diberondong, bisa teler juga, tidak sempat diapa-apakan di DPR. Belum selesai satu, sudah dikasih yang lain.
Sepuluh tahun memerintah, (Presiden Argentina) Menem mengirim 545 dekrit ke parlemen dan 267 yang diakui parlemen. Di Brasil juga seperti itu. Sepanjang 1988-1995, Presiden Brasil mengeluarkan 1.249 dekrit dan 862-nya yang itu-itu juga.
Ada kiat agar pemerintahan mendatang bisa terus berjalan efektif?
Kalau mau semua janjinya terlaksana, koalisi harus dibentuk sejak awal agar Yudhoyono tidak diganggu parlemen. Presiden harus pintar-pintar melakukan kooptasi parlemen. Bisa saja beberapa orang dari Koalisi Kebangsaan direkrut jadi menteri sehingga mereka tidak bersatu-padu lagi. Cara lain yang paling gampang mencegah parlemen mogok ya dengan main sogok. Mogok sogok!
Jika ada rancangan UU yang direstui sebelum lengser, katanya sogokannya bisa sampai Rp 19 miliar. Lebih gampang cara ini karena anggota DPR kan sudah habis-habisan ketika masih menjadi caleg. Atau kalau Yudhoyono pintar, setujui saja penambahan kursi DPR jadi 700 atau 1.000 kursi sekalian. Semakin besar anggota, kinerjanya semakin buruk. Semakin banyak anggota DPR, semakin sulit mereka mengambil keputusan. Parlemen ribut sendiri. (Sidik Pramono)
