Kecil, Peluang Caleg untuk Lampaui BPP
Kompas, 16 Februari 2004
Jakarta, Kompas – Peluang calon anggota DPR dan DPRD untuk meraih suara melebihi bilangan pembagi pemilih diprediksi sangat kecil. Karenanya, meski sistem yang dipakai proporsional daftar terbuka, pembagian kursi parpol – terutama yang diperoleh berdasar perhitungan sisa suara terbanyak-akan tetap menguntungkan calon legislator di nomor urutan atas.
Demikian pendapat Ketua Dewan Pengurus Watch Indonesia Pipit R Kartawidjaja yang hadir bersama anggota KPU, Anas Urbaningrum, di talkshow, Sabtu (14/2), di Jakarta.
Berdasarkan UU No12 Tahun 2003, bilangan pembagi pemilih (BPP) diartikan sebagai bilangan yang menentukan perolehan kursi parpol peserta pemilu. BPP diperoleh dengan membagi jumlah suara sah dengan jumlah kursi yang diperebutkan.
Pipit menekankan, Pemilu 2004 di Indonesia kali ini berbeda dengan kebanyakan negara demokrasi maju. Pemilu nasional dan lokal yang dilaksanakan bersamaan tidak memungkinkan caleg „menjual diri“ secara maksimal agar nama mereka dipilih, selain partai. Apalagi dengan minimnya sosialisasi. „Ibaratnya tim sepak bola, ada striker di depan, ada kiper di barisan belakang. Para caleg lebih dulu harus berjuang bersama untuk memastikan parpolnya menang. Setelah itu baru kursinya dibagi-bagi meskipun yang diuntungkan ya yang nomor jadi,“ kata Pipit.
Pada Pemilu 2004, penentuan perolehan jumlah kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setiap parpol peserta pemilu didasarkan atas seluruh hasil penghitungan suara sah yang diperoleh parpol. Penetapan perolehan kursi dilakukan dengan membagi jumlah suara parpol dengan BPP.
Namun, anggota KPU, Anas Urbaningrum, menyebutkan, persoalan BPP dan nomor urut caleg tak perlu dibesar-besarkan. Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari parpol didasarkan pada perolehan kursinya. Calon yang perolehan suaranya mencapai angka BPP langsung ditetapkan. Nomor urut hanya penting untuk calon yang tak mencapai angka BPP. (dik)
