Pemilu Banyak Diwarnai Konflik Internal Partai
Suara Merdeka, 03 November 2003
Pemilu 2004
JAKARTA – Konflik internal partai politik sulit dihindarkan dalam penentuan anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2004. Di samping itu, dalam pemilu mendatang keterwakilan 30% perempuan di legislatif juga sulit terlaksana.
Penilaian itu dikemukakan salah seorang anggota Komite Independen Pengawas Pemilu, Pipit Kartawijaya, di Jakarta akhir pekan lalu. „Sudahlah, yang laki-laki saja belum tentu semua terwakili untuk kecamatan, apalagi 30% perempuan,“ ujar Pipit yang juga merupakan perwakilan Komite Independen Pengawas Pemilu di Eropa.
Lebih jauh dia menjelaskan, konflik dalam tubuh partai terjadi karena penentuan keterwakilan suatu daerah berdasarkan daerah pemilihan. Adapun partai-partai umumnya berpatokan pada Pemilu 1999, di mana tiap kecamatan memperoleh jatah satu wakil di legislatif.
„Konflik ini rawan terjadi di daerah pemilihan yang merupakan gabungan kecamatan untuk DPRD kabupaten atau kabupaten/kota untuk DPRD Provinsi,“ tandasnya.
Dia memberi contoh pada daerah pemilihan DPRD kabupaten yang merupakan gabungan 10 kecamatan. Sementara itu di lain pihak, jatah kursi di daerah pemilihan ini hanya tujuh. Dampaknya, tiga kecamatan tidak akan memperoleh keterwakilan. Situasi ini jelas akan memicu konflik internal partai.
„Bagaimana tidak, pada pemilu lalu mereka mewakilkan satu orang, Sedangkan pada pemilu kali ini, dia tidak memiliki wakil sama sekali,“ tutur Pipit.
Melalui sistem sekarang, lanjut Pipit, kemungkinan besar akan banyak terjadi money politics untuk memperoleh urutan pertama dalam bursa calon. Sebab, calon yang masuk dalam urutan pertama memiliki kemungkinan besar menjadi anggota legislatif. (bn-64i)
