Marzuki: Penolakan Studi Banding Lecehkan DPR

GATRAnews, 27 November 2012

http://www.gatra.com/politik/21402-marzuki-penolakan-studi-banding-lecehkan-dpr.html

 

Marzuki Alie (ANTARA/Reno Esnir) Jakarta, GATRAnews – Ketua DPR Marzukie Alie menilai, penolakan kunjungan kerja DPR oleh sejumlah WNI di Jerman, merupakan satu bentuk pelecehan terhadap lembaga wakil rakyat. „Ini pelecehan, kerena berulang-ulang terjadi. Ini hanya terjadi di Jerman. Saya protes kepada Menlu, kenapa ini terjadi?“ tegas Marzuki, dalam dialog TvOne, di Jakarta, Selasa (27/11).

Marzuki juga memastikan, pihaknya tidak menerima surat permohonan dari Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman yang meminta diikutsertakan memantau kunjungan anggota DPR. ... baca semuanya

Posted on 14:29 in Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen

UU Pilpres Perlu Mengatur Investigasi Terhadap Capres

Kementrian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan, 26 November 2012

http://bpp.kemendagri.go.id/index.php?action=content&id=2012112610553314 

Selama ini perdebatan tentang Rancangan Undang-undang Pemilihan Presiden (RUU Pilpres) lebih didominasi pada ambang batas bagi calon presiden (capres) agar bisa diusung (presidential threshold). Padahal, ada hal yang lebih substansial ketimbang presidential threshold, yakni syarat-syarat bagi figur yang bisa diusung sebagai capres.

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini memimpin lembaga kajian Seven Strategic Studies, Mulyana Wira Kusumah, menyatakan bahwa syarat-syarat substantif bagi capres/cawapres harus diperketat.  “Misalnya tidak pernah ... baca semuanya

Posted on 23:13 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, hukum, konstitusi/UUD, Komisi Pemilihan Umum (KPU), sistem pemilu

Tiga Organisasi di Jerman Tolak Kunjungan Pansus RUU Keinsinyuran DPR

Gatra, 17 November 2012

http://www.gatra.com/politik/20920-tiga-organisasi-di-jerman-tolak-kunjungan-pansus-ruu-keinsinyuran-dpr.html

 Jakarta, GATRAnews – PPI Berlin, PCI NU Jerman, dan Watch Indonesia menolak kunjungan Panita Khusus Rancangan Undang-Undang Keinsinyuran DPR RI ke Jerman yang akan dilakukan mulai 17 sampai dengan 23 November 2012. “Merujuk tuntutan PPI Berlin dan PCI NU Jerman, atas kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Jerman pada April 2012 lalu yang belum terpenuhi dan untuk mengantisipasi rencana kunjungan kerja ini, maka kami PPI Berlin, PCI NU Jerman, dan Watch Indonesia! menyatakan penolakan ... baca semuanya

Posted on 14:02 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, aksi protes

PPI, PCI, WI, Tolak Studi Banding DPR ke Jerman

kabarcepat.com, 17 November 2012

http://kabarcepat.com/2012/11/17/ppi-pci-wi-tolak-studi-banding-dpr-ke-jerman

 

Iwan H

Jakarta – Rencana Badan Legislatif DPR melakukan studi ke Jerman pada 17-23 November 2012, mendapat penolakan dari Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman. Tidak hanya itu, Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Nahdlatul Ulama (NU) dan Watch Indonesia! (WI) di Jerman, juga menyampaikan hal serupa.

“Merujuk pada tuntutan PPI Berlin/Jerman dan PCI NU Jerman atas kunjungan kerja DPR RI Komisi I ke Jerman pada April 2012 lalu yang belum terpenuhi dan untuk mengantisipasi rencana Kunjungan ... baca semuanya

Posted on 06:27 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Jerman, Indonesia, aksi protes, administrasi

Masyarakat Indonesia di Jerman Tolak Kunker DPR

Okezone, 17 November 2012

http://news.okezone.com/read/2012/11/17/339/719440/masyarakat-indonesia-di-jerman-tolak-kunker-dpr

 oleh Tegar Arief Fadly

JAKARTA – Kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan oleh beberapa anggota DPR RI ke Jerman tampaknya akan kembali menuai protes keras dari berbagai kalangan.
 
Selain penolakan yang berasal dari dalam negeri, kunker 11 anggota Badan Legislasi (Baleg) juga mendapatkan penolakan dari luar negeri terutama mayarakat Indonesia di Jerman. Mereka yang tergabung Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman serta Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Nahdlatul Ulama (NU) dan Watch Indonesia! ... baca semuanya

Posted on 06:22 in demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Jerman, Indonesia, parlemen, aksi protes

Proses Pelaksanaan UU di Indonesia Semrawut

INDIEpenden, 13 Oktober 2012

Pipit Rochijat Kartawidjaja

 

Sejak 1971 Pipit Rochijat Kartawidjaja (63) melanjutkan studi elektro di Berlin, Jerman hingga sampai sarjana muda. Ketika menyaksikan otoritarian rezim orde baru Soeharto, bersama kalangan mahasiswa di Jerman, Pipit melakukan berbagai aksi perlawanan yang berakibat paspornya dicabut oleh pemerintah Indonesia. Selama di Jerman, dia bersinggungan dengan beragam pemikiran yang menjadikan dirinya begitu kritis dalam membaca dinamika Indonesia.

Sudah 21 tahun terakhir, Pipit bekerja di sebagai pejabat  publik yang melayani peluang kerja, dia juga ... baca semuanya

Posted on 21:03 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Jerman, diktator Suharto, Indonesia, keadilan, hukum, Orde Baru, Timor Leste, Timor Timur, administrasi, Pemilihan umum

Sistem pemilu terbuka sarat jual beli suara

WaspadaOnline, 13 Oktober 2012

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=241208:sistem-pemilu-terbuka-sarat-jual-beli-suara&catid=17:politik&Itemid=30

JAKARTA – Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Rochijat Kartawidjaja menilai sistem pemilihan terbuka rentan korupsi. “Karena biasanya akan diwarnai dengan jual beli suara antarcalon legislatif,” katanya, tadi malam, di Kompleks Taman Ismail Marzuki.

Menurut Pipit, di dalam sistem pemilihan terbuka, jual beli suara akan difasilitasi oleh partai sebagai pemegang otoritas apakah calon tersebut nantinya akan diberi suara atau tidak. “Tak heran setelahnya mereka akan berlomba-lomba mencari modal untuk mengembalikan mahar,” katanya.

Pipit menilai ... baca semuanya

Posted on 05:18 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, sistem pemilu

PT Capres Ulah Partai Besar

Suara Merdeka, 11 Oktober 2012

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/10/11/201820/PT-Capres-Ulah-Partai-Besar

JAKARTA – Dalam praktek ketatanegaraan di negara-negara demokrasi, tidak dikenal adanya ambang batas (Presidential Threshold/PT) bagi calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres. Konstruksi hukum tersebut juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 UUD 1945.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies Mulyana W Kusuma. “PT yang hanya memungkinkan seorang dengan dukungan 20 persen dari kursi parlemen, harus ditolak. Konstruksi hukum kita, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kekuatan hukum, dan ... baca semuanya

Posted on 22:59 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, sistem pemilu

Pakar: Tolak Presidential Threshold

suaramerdeka.com, 10 Oktober 2012

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/10/10/132347/Pakar-Tolak-Presidential-Threshold

JAKARTA, suaramerdeka.com – Dalam praktek ketatanegaraan di negara-negara demokrasi, tidak dikenal adanya Presidential Threshold. Konstruksi hukum Presidential Threshold juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 UUD 1945. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies Mulyana W Kusuma.

“Presidential Threshold yang hanya memungkinkan seorang dengan adanya dukungan 20 persen dari kursi parlemen, harus ditolak. Konstruksi hukum kita, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kekuatan hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum,” ... baca semuanya

Posted on 22:41 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), sistem pemilu

Empat Keberatan Penerapan “Presidential Treshold” WIB

Gatra.com, 10 Oktober 2012

http://www.gatra.com/politik-1/19058-empat-keberatan-penerpan-presidential-treshold-wib.html

 

Jakarta, Gatranews – Watch Indonesia! Berlin, mengungkapkan empat keberatannya terhadap penerapan “presidential thershold”, karena akhirnya parpol terkuat dalam koalisilah yang berhak mengajukan calon presiden. “Ada empat keberatan terhadap penerapan ‘presidential threshold’,” kata pengamat politik Watch Indonesia! Berlin, Pipit R Kartawijaya pada acara “Dialog Publik Menyoal Presidential Threshold Menjaring Capres Pilihan Rakyat” yang digelar 7 Strategic Studies di Jakarta, Rabu, (10/10).

Pipit merinci, keberatan tersebut, pertama, istilah ‘presidential threshold’ yang ‘dipasarkan’ di Indonesia salah kaprah seperti istilah ... baca semuanya

Posted on 15:18 in Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum