UU Pilpres Perlu Mengatur Investigasi Terhadap Capres

Jawa Pos National Network, 10 Oktober 2012

http://www.jpnn.com/read/2012/10/10/142833/UU-Pilpres-Perlu-Mengatur-Investigasi-Terhadap-Capres-  

Istilah Presidential Threshold Dianggap Salah Kaprah

JAKARTA – Selama ini perdebatan tentang Rancangan Undang-undang Pemilihan Presiden (RUU Pilpres) lebih didominasi pada ambang batas bagi calon presiden (capres) agar bisa diusung (presidential threshold). Padahal, ada hal yang lebih substansial ketimbang presidential threshold, yakni syarat-syarat bagi figur yang bisa diusung sebagai capres.

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini memimpin lembaga kajian Seven Strategic Studies, Mulyana Wira Kusumah, menyatakan bahwa syarat-syarat substantif bagi capres/cawapres ... baca semuanya

Posted on 04:33 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, hukum, Komisi Pemilihan Umum (KPU), sistem pemilu

“Presidential Threshold, Istilah Ngawur di Indonesia”

politik.pelitaonline.com, 10 Oktober 2012

 

Dalam UUD 45 Pasal 6A ayat 2 disebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan partai politik atau gabungan Parpol sebelum pelaksanaan Pemilu.

Jakarta, POL – PENGAMAT politik dari Watch Indonesia!, Berlin, Pipit R. Kartawidjaja mengatakan, penggunaan istilah presidential threshold (ambang batas pemilihan presiden) di Indonesia tidak hanya membingungkan rakyat, tapi juga istilah yang ngawur. Umumnya, yang dimaksud presidential threshold merupakan syarat seorang calon presiden untuk terpilih menjadi presiden.

“Misalnya di Brazil 50 persen plus satu, di ... baca semuanya

Posted on 03:22 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, partai politik, konstitusi/UUD, sistem pemilu

Dulu Akal-Akalan, Kini Asal-Asalan

Republika – Teraju, 07 Mei 2012

Alokasi Kursi dan Dapil

 oleh Harun Husein

Alokasi kursi Pemilu 1955 jauh lebih fair ketimbang alokasi kursi Pemilu 2004, 2009, maupun 2014. Momentum itu hilang sudah. Revisi Undang-Undang Pemilu Legislatif yang berlangsung dua tahun, gagal membereskan alokasi kursi DPR untuk setiap provinsi dan daerah pemilihan. Hasil akhirnya bak drama yang berakhir antiklimaks: kembali menggunakan alokasi kursi dan dapil seperti Pemilu 2009, tanpa perubahan sama sekali, alias copy paste. Semua karena masih kuatnya keinginan para ... baca semuanya

Posted on 11:57 in Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, Pemilihan umum

Koalisi Retak Tanggung Jawab Presiden

 

Kompas, 11 April 2012
Koalisi Pemerintahan

oleh Sidik Pramono

Rapat paripurna DPR yang membahas perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012, menjadi potret termutakhir mengenai tak solidnya koalisi pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi telah menonjolkan keretakan antar parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintahan Yudhoyono-Boediono. Dalam rapat paripurna DPR pada Jumat (30/3) hingga Sabtu (31/3) dini hari, lewat mekanisme pemungutan ... baca semuanya

Posted on 22:38 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Susilo Bambang Yudhoyono, administrasi

Pemilu Sistem Terbuka Dinilai Rentan Korupsi

Tempo.Co – 06 April 2012

http://www.tempo.co/read/news/2012/04/06/078395242/Pemilu-Sistem-Terbuka-Dinilai-Rentan-Korupsi

 

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Rochijat Kartawidjaja menilai sistem pemilihan terbuka rentan korupsi. “Karena biasanya akan diwarnai dengan jual beli suara antarcalon legislatif,” katanya pada Kamis, 5 April 2012 di Kompleks Taman ismail Marzuki.

Menurut Pipit, di dalam sistem pemilihan terbuka, jual beli suara akan difasilitasi oleh partai sebagai pemegang otoritas apakah calon tersebut nantinya akan diberi suara atau tidak. “Tak heran setelahnya mereka akan berlomba-lomba mencari modal untuk mengembalikan ... baca semuanya

Posted on 23:14 in demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, partai politik, Pemilihan umum

RUU Pemilu Dinilai Masih Tambal Sulam

Suara Karya, 31 Maret 2012

LEGISLASI 

JAKARTA (Suara Karya): Penyusunan undang-undang tentang pemilihan umum (pemilu) tidak pernah disusun secara komprehensif dan cenderung tambal sulam. Akibatnya, undang-undang pemilu selalu direvisi dalam menjelang penyelenggaraan pemilu.

Hal itu disampaikan Guru Besar Riset Ilmu Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris saat menjadi pembicara dalam dialog publik yang bertema ” Dialog Publik Menyongsong UU Pemilu Baru” yang digelar oleh Seven Strategic Studies, di Jakarta, kemarin.

Dalam diskusi itu, hadir pula Selain Syamsuddin, Wakil Ketua Pansus ... baca semuanya

Posted on 22:26 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, sistem pemilu

Menyempurnakan Dapil Pemilu 2014

Suara Pembaruan, 19 Maret 2012

AGUST RIEWANTO

DPR RI dan Pemerintah dan pemerintah tengah menggodok revisi UU Pemilu untuk pemilu 2014 dan salah satu isu krusial yang menimbulkan perdebatan sengit di kalangan elite parpol adalah soal penetapan daerah pemilihan (Dapil). Ada yang menginginkan 3-6 kursi (usulan Golkar), 3-8 (Demokrat), atau tetap 3-10 (parpol-parpol kecil). Dari alternatif itu, manakah yang cukup ideal diterapkan untuk pemilu tahun 2014?

Dapil elemen yang sangat urgen dalam pemilu, karena Dapil merupakan wilayah kompetisi bagi seluruh ... baca semuanya

Posted on 20:35 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, sistem pemilu

Pelanggaran Dapil, Siapa Peduli

Republika, 22 November 2011

Yang paling masif adalah pelanggaran dapil di tingkat DPRD, ada yang jumlah kursinya sampai 27.

Oleh Harun Husein

Benchmark Indonesia. Begitulah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomentar soal pembuatan daerah pemilihan (districting) menjelang Pemilu 2004. Betapa tidak. Sepanjang Republik ini berdiri, dapil memang selalu mengikuti wilayah administratif. Meski demikian, setelah dua pemilu berlalu, berbagai persoalan menyertai pembuatan dapil di Indonesia.

Sejak Pemilu 1955, dapil anggota DPR adalah provinsi, dan sejak Pemilu 1971 hingga Pemilu ... baca semuanya

Posted on 08:39 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Pemilihan umum

Pemilu dan Dikotomi Jawa – Luar Jawa

Republika, 15 November 2011

Sudah saatnya alokasi kursi menggunakan prinsip OPOVOV

Salah satu prinsip demokrasi adalah kesetaraan. Sejak Pemilu 1955, yang merupakan pemilu pertama di Indonesia, prinsip ini sudah diterapkan dalam mengalokasikan kursi untuk setiap provinsi. Tidak ada perbedaan antara Jawa yang berpenduduk padat dengan luar Jawa yang berpenduduk renggang. Semua dihitung dengan prinsip satu orang, satu suara, satu nilai alias one person, one vote, one value (OPOVOV). Saat itu, kuota yang ditetapkan adalah 300 ribu penduduk untuk satu kursi.

Dari 16 ... baca semuanya

Posted on 07:24 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum

Fungsi Partai Masih Keteteran

Republika, 01 November 2011

Saat orang partai sibuk ekspansi ke berbagai lembaga negara, fungsi-fungsi partai justru mengalami kemandegan. Alhasil, partai di Indonesia tak ubahnya layang-layang. Setiap saat ditengadahi rakyat karena tingkah-polahnya, tapi tak kunjung benar-benar membumi. Kian tak mengakarnya partai-partai di Indonesia, dikonfirmasi Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

Dalam surveinya, Mei lalu, LSI mengajukan pertanyaan „Apakah Anda merasa lebih dekat dengan partai tertentu?” Sebanyak 78,8 persen atau mayoritas, menjawab „Tidak”. Hanya 20 persen yang menjawab „Ya”, dan selebihnya menjawab „Tidak ... baca semuanya

Posted on 06:54 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum