Suara Rakyat Terancam Hilang

Pikiran Rakyat online, 30 Januari 2009

http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=56182

JAKARTA, (PR).– Ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR dinilai akan semakin menghilangkan suara rakyat yang melalui pemilihan umum (pemilu). Padahal, misi pemilu adalah meningkatkan derajat keterwakilan masyarakat.

Hal itu dikatakan Pipit Rochijat Kartawidjaja yang menjadi saksi ahli dari pemohon dalam sidang uji materiil UU No. 10/2008 di Mahkamah Konstitusi, Jln. Medan Merdeka Barat Jakarta, Kamis (29/1). Materi yang diuji utamanya pasal 202 ... baca semuanya

Posted on 11:29 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, Pemilihan umum

Pemohon Tambah Pasal yang Diuji

hukumonline.com, 30 Januari 2009

Pengujian Parliamentary Threshold

Selain mempersoalkan ketentuan Parliamentary threshold, pemohon juga menguji sejumlah pasal yang mengatur cara penetapan perolehan kursi dalam UU Pemilu.

Sidang pengujian ketentuan Parliamentary Threshold (PT) dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif baru dua kali digelar. Namun, tanda-tanda persidangan akan berlangsung alot sudah mulai terlihat. Bila sebelumnya pemohon hanya mengajukan pengujian Pasal 202, kali ini para pemohon menambah enam pasal untuk diuji.

Pasal-pasal yang diajukan untuk ikut diuji itu ... baca semuanya

Posted on 10:29 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, Pemilihan umum

Diduga MK sudah punya putusan sebelum sidang ambang batas PT

Batakpos-online.com, 21 Januari 2009

Mahkamah Konsitusi (MK) diduga telah memiliki  keputusan sebelum sidang diperkarakan, hal itu terkait gugatan ambang batas Parliamentary Threshold (PT) yang disidangkan Kamis (22/1).

Pernyataan itu disampaikan  Koordinator kerja uji materi PT, Ratna Esther Tobing usai sidang.
Menurut Ratna, pernyataan Ketua Hakim, Abdul Mukhtie Fajar yang mengatakan sebaiknya sidang dipercepat dan Anda dapat kembali bekerja untuk memperoleh suara lebih dari ambang batas PT 2,5 persen bak keputusan sebelum keputusan. “Pernyataan itu kan seperti memberitahu,  MK akan memutuskan ... baca semuanya

Posted on 22:42 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, hukum, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan umum, sistem pemilu

Mekanisme Pencalonan:
Demokratiskah Sang „Penyambung Lidah“?

Kompas, 03 Desember 2008

„Yak opo iki pak wartawan.“

Begitu reaksi spontan seorang calon anggota DPR ketika daftar calon diumumkan. Pasalnya, dalam posisi sebagai calon, justru tak ada informasi yang jelas dan utuh, baik mengenai daerah pemilihan maupun nomor urut dalam daftar. Tak mengherankan jika calon anggota legislatif atau caleg itu kaget ketika tahu posisinya dalam daftar calon yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum.

Sang „calon mengaku, informasi awal, dirinya ditempatkan di nomor urut Y di daerah pemilihan A. Kabar yang beredar kemudian, ... baca semuanya

Posted on 23:41 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Jerman, Indonesia, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kursi Siluman Masih „Gentayangan“

Jurnal Nasional, 04 Agustus 2008

by : Arjuna Al Ichsan

RIBUAN warga Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tak banyak yang tahu jika suara yang mereka berikan dalam Pemilu 2004 tak mendapatkan keterwakilan yang layak di DPRD Kabupaten Nunukan. Pasalnya, dari kuota 13 kursi wakil rakyat yang seharusnya dialokasikan di kecamatan tersebut dengan jumlah penduduk mencapai 53 ribu lebih jiwa hanya diberikan 10 kursi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan saat penetapan hasil Pemilu ... baca semuanya

Posted on 12:52 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Pemilihan umum

Dapil 2009 Berpotensi Langgar UU

Banjarmasin Post, 31 Juli 2008

http://www.banjarmasinpost.co.id/content/view/43578/627/

Laporan: MI/Hendra Makmur

JAKARTA, BPOST – Basis data kependudukan yang akan digunakan KPU sebagai dasar untuk menetapkan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi dipertanyakan. Pasalnya data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari Depdagri belum final, padahal dapil dan alokasi kursi harus segera ditetapkan.

Koalisi LSM Gabungan Non Funding Organization (Ganofo) yang terdiri atas Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Indonesia, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Watch Indonesia mengingatkan, hal ini ... baca semuanya

Posted on 15:03 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Pemilihan umum

KPU Diminta Review Dapil Pemilu Anggota DPRD

Republika online, 10 Juli 2008

JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) didesak melakukan review menyeluruh terhadap daerah pemilihan (dapil) untuk pemilu anggota DPRD. Kekeliruan alokasi kursi dapil ditemukan pada sekurangnya 15 daerah. Asas proporsionalitas jumlah kursi dengan jumlah penduduk tak terpenuhi.

”Pada pemilu 2004, identifikasi masalah untuk dapil ini adalah ketidakjelasan basis data kependudukan dan batas waktu finalisasi dapil, serta kekeliruan dalam penghitungan alokasi kursi,” papar koordinator Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) August Mellaz, Rabu (9/7). August mengatakan data penduduk potensial ... baca semuanya

Posted on 16:07 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU Harus Kembalikan Kursi Hilang

Jurnal Nasional, 09 Juli 2008

by : Arjuna Al Ichsan

KPU bersikukuh tidak akan melakukan perubahan daerah pemilihan

Penetapan alokasi kursi DPRD di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota pada Pemilu 2004 dinilai telah terjadi kekeliruan akibat salah perhitungan. Berdasarkan catatan Sindikasi Pemilu dan Demokasi (SPD) dan Watch Indonesia setidaknya kekeliruan penetapan alokasi kursi itu terjadi di 15 daerah. Oleh sebab itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melakukan review menyeluruh terhadap alokasi kursi Pemilu 2004 sebelum menetapkan alokasi ... baca semuanya

Posted on 16:32 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Pemilihan umum

Kursi di 14 Dapil Bermasalah

Jurnal Nasional, 02 Juli 2008

Kesalahan alokasi kursi akan berdampak pada Pemilu 2009

Arjuna Al Ichsan

Penetapan jumlah kursi 14 DPRD provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan hasil Pemilu 2004 dinilai Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) bermasalah. Pasalnya, alokasi kursi untuk anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan (dapil) tidak sesuai dengan jumlah suara pemilih. Jika tidak segera diperbaiki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), kesalahan alokasi kursi DPRD ini akan berdampak pada Pemilu 2009.

Koordinator Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) ... baca semuanya

Posted on 12:44 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

(Deutsch) “Die Mühen der Ebene”

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 15:43 in 10 Years Reformasi: Democracy, Human Rights and Social Justice in Indonesia, Aktivitas, demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Studi dan Laporan bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Kebebasan Pers, Publikasi, Transitional Justice, Kegiatan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, kemiskinan, demokrasi, diktator Suharto, pembangunan, Indonesia, resolusi konflik, HAM, Papua, partai politik, kebebasan pers, kepastian hukum, reformasi, konflik daerah, agama, sektor keamanan dan pertahanan, state & nation building, transitional justice, Pemilihan umum, ekbis