KIPP Minta Hati-Hati soal Kursi

Jawa Pos, 23 Juli 2003

PRESIDEN Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Kartawidjaya mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar hati-hati menentukan peraturan penetapan jumlah kursi anggota DPR untuk setiap provinsi. Dia menyarankan, sebaiknya penetapan kursi didasarkan jumlah penduduk dengan memperhatikan perimbangan yang wajar. Sebab, mengenai hal ini, dalam UU Pemilu sendiri ada beberapa pasal kontroversial.

“Banyaknya pasal kontroversial tersebut bisa membuat KPU melanggar UU Pemilu,” ungkap Pipit saat diskusi KIPP Indonesia soal proyeksi penetapan perolehan kursi di Cawang, Jakarta, kemarin.

Dia ... baca semuanya

Posted on 16:34 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penetapan Daerah Pemilihan Untungkan Golkar

Suara Pembaruan, 23 Juli 2003

JAKARTA – Penetapan daerah pemilihan, terutama di Pulau Jawa, akan menimbulkan persoalan besar. Penetapan daerah pemilihan dengan berapa pun jumlah kursi setiap daerah pemilihannya juga tetap akan menguntungkan partai-partai besar seperti Partai Golkar. Paling konkret hal itu akan terjadi di Jawa Timur yang menjadi basis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Demikian antara lain benang merah pemikiran Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa, Pipit Kartawidjaya dalam diskusi tetang daerah pemilihan yang diselenggarakan KIPP Indonesia di Jakarta, Selasa ... baca semuanya

Posted on 16:22 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, desetralisasi, GOLKAR, Indonesia, partai politik, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kontroversi Sistem Proporsional Daftar Tertutup

Sinar Harapan, 27 November 2002

Oleh Pipit R. Kartawidjaja

Tiga fraksi DPR „kelas kakap“ (F-PDIP, F-PG dan F-PPP), menolak RUU usulan pemerintah guna menerapkan sistem proporsional daftar terbuka untuk pemilu (pemilihan umum) DPR mendatang. Alasannya, penentuan calon legeslatif (caleg) adalah hak parpol peserta pemilu. Pada hal, proporsional daftar tertutup banyak menerima kecaman tajam. Dan itu layak, soalnya dalam pemilu 1999, caleg parpol yang berada di urutan teratas, bisa didepak, kendati parpol itu jelas-jelas memperoleh suara cukup untuk dibagikan kepada ... baca semuanya

Posted on 15:18 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

(Deutsch) Book launch: Wahlsysteme im Vergleich

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 13:47 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, reformasi, Pemilihan umum

UU Parpol Diperkirakan Undang Reaksi 200 Parpol

Sinar Harapan, Jum’at, 22 November 2002

Jakarta, Sinar Harapan – Rancangan Undang-undang (RUU) Partai Politik (Parpol) yang kini sedang dibahas untuk ditetapkan menjadi UU, diperkirakan bakal mengundang reaksi politik dari sekitar 200 Parpol. Reaksi itu terutama menyangkut ketentuan pendirian Parpol.

Demikian Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mulyana W. Kusumah, dalam acara peluncuran buku „Sistem Pemilu dan Pemilihan Presiden“ di Hotel Acacia, Jakarta, Kamis (21/11). Buku itu merupakan karya Mulyana W. Kusumah dan Pipit R. Kartawidjaja, Presiden KIPP Eropa.
Menurut Mulyana, RUU ... baca semuanya

Posted on 17:29 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, administrasi, Pemilihan umum

Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Lebih Moderat

Suara Pembaruan, 22 November 2002

JAKARTA – Hasil poling (jajak pendapat) Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK) yang dilakukan di 10 kabupaten/kota menunjukkan, sekitar 80 persen masyarakat menghendaki diterapkannya sistem pemilu proporsional daftar terbuka. Pilihan tersebut karena sistem ini sebagai varian yang lebih moderat dibanding sistem pemilu proporsional daftar tertutup dan sistem distrik.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif PSPK Laode Ida dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, di Gedung MPR/DPR, Kamis (21/11) sore.

Selain PSPK, RDPU ... baca semuanya

Posted on 17:19 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, administrasi, Pemilihan umum

Diharapkan, Pemilu Proporsional Terbuka

Kompas, 22. November 2002

Jakarta, Kompas – Pengamat sosial politik dari Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK) Dr Laode Ida menyampaikan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Kamis (21/11), di Gedung MPR/DPR, Jakarta.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Pansus Pemilu dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Chozin Chumaidy. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Serikat Bersama (Sekber) Partai-Partai Baru, dan Institute for Policy and Community Development Studies (IPCOS) hadir memberikan masukan.

Laode juga memaparkan, berdasarkan hasil ... baca semuanya

Posted on 17:08 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, desetralisasi, Indonesia, administrasi, Pemilihan umum

(Deutsch) Trennung von Amt und Mandat: Wahlkampf in Indonesien

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 14:06 in "Dalam sorotan", demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, hukum, Pemilihan umum

Pemilihan Presiden RI Tahun 2004

Kompas, 07 Agustus 2002

Mulyana W Kusumah

PERUBAHAN UUD 1945 yang merupakan salah satu agenda reformasi telah dikokohkan dalam Ketetapan (Tap) MPR Nomor IV/ MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004 Bidang Politik, yakni menyempurnakan UUD 1945 sejalan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika, dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, serta sesuai jiwa dan semangat Pembukaan UUD 1945.

Dengan begitu, baik lembaga-lembaga tinggi negara maupun kekuatan-kekuatan politik harus terikat pada ketentuan itu, dan proses perubahan UUD ... baca semuanya

Posted on 12:19 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, reformasi, Pemilihan umum

Pemilu 2004

Republika Online, 06 Juni 2002

Mulyana W Kusumah dan Pipit Kartawidjaja

Dalam salah satu usul pemikiran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Presiden Megawati Soekarnoputri, 11 Februari 2002, dikemukakan agar pelaksanaan Pasal 22E ayat (2) amandemen UUD 1945 mengenai pemilihan anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Daerah tidak diartikan sebagai penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak untuk memilih penyelenggara kelima jabatan publik itu. Kalau diartikan sebagai pemilihan umum secara serentak, itu tidak hanya akan membuat administrasi ... baca semuanya

Posted on 13:42 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, hukum, reformasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)