(English) Equal rights for all drug traffickers

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 19:24 in "Dalam sorotan", demokrasi, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi
Tags: demokrasi, Indonesia, keadilan, hukum, HAM, hukuman mati

(Deutsch) Aide-Mémoire: Menschenrechte in Indonesien 2015

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 16:09 in demokrasi, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Papua, Kebebasan Pers, Pulp & Paper, Hutan hujan, Masyarakat & Agama, Lingkungan Hidup & Klima, pernyataan posisi Watch, Studi dan Laporan Watch
Tags: Pemerintah Jerman, demokrasi, orang asli, Indonesia, keadilan, hukum, hak tanah, HAM, Munir, minyak kelapa sawit, Papua, penghancuran hutan tropis, agama, impunitas, hukuman mati, lingkungan hidup dan iklim, perdagangan senjata

(Deutsch) Ziviler Ungehorsam als Lebensprinzip

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 02:18 in demokrasi, Sejarah & Tinjauan, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: 1965, Jerman, diktator Suharto, Indonesia, HAM, Orde Baru, Sukarno

Menlu Steinmeier harus menuntut pemerintah baru Indonesia untuk bersumpah kepada Hak Asasi Manusia

28 Oktober 2014  

Kunjungan Kenegaraan Menteri Luar Negeri Jerman di Indonesia

Berlin (28/10). Watch Indonesia! organisasi hak asasi manusia berbasis di Berlin melayangkan surat kepada Menteri Luar Negeri  Jerman, Frank-Walter Steinmeier, yang akan mengunjungi Indonesia pada tanggal 1-3 November 2014.  Selain menyambut baik kunjungan ini, Watch Indonesia! juga melihat kunjungan ini dilakukan dalam momentum yang tepat, di mana Joko Widodo baru saja dilantik sebagai presiden dan kabinet kerja baru diumumkan. Terkait dengan itu, harapan dari kunjungan ini adalah terciptanya hubungan pemerintah Jerman ... baca semuanya

Posted on 04:36 in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Papua, Kebebasan Pers, Publikasi, Transitional Justice, SiaranPers & Pernyataan Sikap Watch
Tags: Pemerintah Jerman, hubungan Jerman-Indonesia, Indonesia, Joko Widodo, keadilan, hukum, HAM, Munir, Papua, kebebasan pers, impunitas, pelurusan sejarah

(Deutsch) Demokratieabbau auf indonesisch

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 19:52 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, GOLKAR, Indonesia, Joko Widodo, parlemen, Partai Demokrat, PDI-P, partai politik, Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono, administrasi, Pemilihan umum

Multi sederhana dan multi sebardana

Merdeka.com, 15 April 2014

http://www.merdeka.com/khas/multi-sederhana-dan-multi-sebardana-kolom-sableng.html 

Kolom Sableng

Reporter: Pipit Kartawidjaja

Merdeka.com – Comot Quick Count Pileg 2014 suguhan Radio Republik Indonesia (RRI): 10 partai bakal ber-DPR 2014-19. Gak salahlah nujuman merdeka.com: UU Pemilu Legislatif (Pileg) No 8/2012 berwatak gak bisa memperbaiki apapun.

UU itu bertujuan menggembosi jumlah partai berblusukan di DPR alias penciptaan sistem kepartaian multi sederhana. Biar disanteti 2,5% ambang batas parlemen 2009, beken sebagai santet Parliamentary Threshold (PT), 9 partai tokh menghuni DPR 2009-14. Agar menyusut, selain mencekik syarat ... baca semuanya

Posted on 17:03 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum

Kepresidenan Jerman menanggapi surat penolakan penempatan Fauzi Bowo sebagai Duta Besar RI

09 Januari 2014

Aliansi Peduli KBRI Jerman

Surat penolakan pengangkatan Fauzi Bowo sebagai Duta Besar RI untuk Jerman yang dikirimkan oleh Aliansi Peduli KBRI Jerman mendapat jawaban dari Kepresidenan Jerman. Surat dengan nomor: 22-622 12-32-2/10 berisi pemberitahuan kepada Koordinator Aliansi, Erwin Sutanto bahwa tuntutan Aliansi mengenai penempatan Fauzi Bowo sebagai Duta Besar di Jerman telah diteruskan ke Kementrian Luar Negeri Jerman. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pihak Kepresidenan meminta Kementerian Luar Negeri Jerman untuk mempertimbangkan poin-poin tuntutan Aliansi. Selanjutnya ... baca semuanya

Posted on 00:40 in Aktivitas, demokrasi, Surat Terbuka Bersama, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi
Tags: Pemerintah Jerman, hubungan Jerman-Indonesia, Jerman, Fauzi Bowo, Indonesia, aksi protes

Mahkamah Konstitusi ataukah Mahkamah Kontaminasi

Merdeka.com, 28 Desember 2013

http://www.merdeka.com/khas/mahkamah-konstitusi-ataukah-mahkamah-kontaminasi-kolom-sableng.html

Kolom Sableng

Reporter: Pipit Kartawidjaja

Merdeka.com – Gugatan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesian Parliamentary Centre (IPC) atas diskriminatifnya alokasi kursi DPR 2014 digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Alasan: penentuan besaran daerah pemilihan (dapil) alias jumlah kursi dalam dapil alias district magnitude merupakan urusan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang.

Meski pembuat UU menetapkan alokasi kursi DPR 2014 tanpa menyebut kriteria ngalokasi kursi, tapi MK merestui sablengan pembuat UU. Jika data penduduk Keputusan ... baca semuanya

Posted on 11:06 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, hukum, Pemilihan umum

Kementerian pendayaguna-gunaan aparatur negara

Merdeka.com, 17 Desember 2013

http://www.merdeka.com/khas/kementerian-pendayaguna-gunaan-aparatur-negara-kolom-sableng.html

Kolom Sableng

Reporter: Pipit Kartawidjaja

Merdeka.com – Jika di-Indonesiakan, Beamte itu pegawai negeri Jerman, termasuk polisi. Mirip di Indonesia, Beamte mengenal jabatan fungsional-abstrak dan dan fungsional-kongkrit. Yang abstrak itu karena golongan berdasarkan gaji pokok dan biasanya menangani tugas-tugas sesuai dengan golongannya.

Yang kongkrit adalah jabatan riilnya dalam struktur kantor dinasnya, namun sesuai dengan jabatan fungsional abstrak. Misalnya fungsional-abstrak itu Golongan IV/b, tugas fungsional kongkritnya Asisten Deputi (Asdep) atau Direktur Standarisasi dan Kompetensi Jabatan dsb.

Adalah diskresi atasan ... baca semuanya

Posted on 20:13 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia

Pemerintah harus tunduk pada negara

Merdeka.com, 28 Oktober 2013

http://www.merdeka.com/khas/pemerintah-harus-tunduk-pada-negara.html

Reporter: Ivan Hadar

Merdeka.com – Dalam perdebatan terkait kondisi karut marut akhir-akhir ini, banyak yang mencemaskan bahwa Indonesia akan terjerembab menjadi negara gagal. Berbagai tuntutan perbaikan diajukan, seperti perlunya pemimpin yang kuat, terutama dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Bahkan, dalam sebuah talk show di televisi, mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie berkesimpulan diperlukan pemimpin yang otoriter, tapi harus baik.

Boleh jadi, hal tersebut adalah reaksi terhadap kepemimpinan saat ini yang dianggap lemah. Intinya, hampir semua ... baca semuanya

Posted on 14:06 in Indonesia, Hukum & Tata Negara, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, administrasi