Diskresi Pejabat Tidak Berpihak ke Publik

Kompas, 20 Juni 2006

Jakarta, Kompas – Ketentuan diskresi yang dimiliki pejabat administrasi pemerintahan yang dimuat Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bisa membahayakan. “Diskresi itu mengkhawatirkan. Semangat diskresi itu tidak propublik. Harusnya diskresi dipatok dengan rambu-rambu jelas dan transparan termasuk kapan diskresi boleh digunakan, hak informasi dan konsultasi, dengar pendapat, ataupun berkas acara pemeriksaan,” ujar Pipit R Kartawidjaja dari Watch Indonesia di Berlin lewat surat elektroniknya pekan lalu.

RUU Administrasi Pemerintahan yang kini disiapkan pemerintah menyebutkan diskresi ... baca semuanya

Posted on 13:31 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Pemerintah Jerman, demokrasi, Indonesia, konstitusi/UUD, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Harus Dikritik

Media Indonesia, 10 Juni 2006

EMPAT hari lalu Pipit Rochijat Kartawidjaja telah kembali ke Jerman setelah berputar-putar di lndonesia membicarakan buku terbarunya nya, Negara bukanlah Pemerintah. Ia harus kembali ke Jerman, sebab sejak reunifikasi Jerman hingga saat ini, Pipit bekerja sebagai pegawai di lembaga Negara Bagian Bradenburg di Postdam, Jerman. Di samping itu, tentu saja Pipit ingin rnenyaksikan pertandingan akbar sepak bola Piala Dunia di negeri Hegel itu.

Sehari sebelum keberangkatannya ke Jerman, Media lndonesia sempat menemui Pipit di rumah adiknya di ... baca semuanya

Posted on 04:39 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Jerman, Indonesia, hukum, pemerintah, state & nation building, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Bukanlah Negara

Media Indonesia, 03 Juni 2006

DALAM sistem demokrasi, pemerintah merupakan pelayan masyarakat, bukan pelayan negara itu sendiri. Karena itu, tak ada alasan bagi pemerintah untuk memonopoli kehidupan masyarakat.

Pikiran ini memang bukan hal baru. Namun dalam acara diskusi publik dan peluncuran buku Pemerintah Bukanlah Negara karya Pipit Rochijat Kartawidjaya, pikiran semacam itu seolah menemukan kesegarannya kembali.

Dalam acara yang digelar di Jakarta Media Center, Jakarta, Kamis, (1/6), hadir praktisi Adnan Buyung Nasution dan mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Kabinet Gotong ... baca semuanya

Posted on 04:28 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Jerman, Indonesia, Orde Baru, pemerintah, state & nation building, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Kajian Kritis Atas RUU Administrasi Pemerintahan

Masyarakat Tranparensi Indonesia; www.transparansi.or.id, Juni 2006

www.transparansi.or.id – Bertempat di Jakarta Media Centre, Kamis, 1 Juni 2006, diadakan Diskusi Publik Kajian Kritis Atas RUU Administrasi Pemerintahan.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh KOMWAS PBB (Koalisi Masyarakat Pengawas Pemerintahan Yang Baik dan Bersih). Dalam acara tersebut juga diluncurkan buku “Negara Bukan Pemerintah” yang dikarang oleh Pipit R. Kartawidjaya.

Dalam diskusi tersebut, dijelaskan bahwa posisi warga Negara sebagai subyek hukum dan meyeimbangkan ... baca semuanya

Posted on 13:48 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Bukanlah Negara

Rakyat Merdeka, Kamis, 01 Juni 2006

Laporan: Sholahudin Achmad

Jakarta, Rakyat Merdeka. Nama Pipit R.Kertawijaya bukanlah nama asing bagi kalangan pergerakan mahasiswa. Pria berusia 57 tahun ini, kata Adnan Buyung Nasution, sejak masa Orde Baru sudah aktif mengkritisi jalannya pemerintahan. Dicekal, sudah menjadi bagian dari kehidupan Pipit yang selama 35 tahun menetap di Jerman.

Si Abang dan Pipit siang tadi bertemu di Jakarta Media Center, Jakarta, untuk berdiskusi, difasilitasi Feisal Tamin, bekas Menteri Pendayagunaan ... baca semuanya

Posted on 14:04 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, state & nation building, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Membedakan Pemerintah dan Negara

Suara Pembaruan, 07 Mei 2006

Gedung Reichstag (parlemen) Jerman yang terletak di kota Berlin digunakan sejak tahun 1894 hingga tahun 1933. Menyusul penyatuan kembali Jerman, gedung ini digunakan lagi sebagai parlemen Jerman sejak tahun 1999 hingga sekarang. Di gedung inilah semua anggota parlemen bersidang untuk membuat kebijakan dan berbagai produk undang-undang Republik Federal Jerman.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan tegas menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pernyataan ini dioperasionalkan dalam UU Tentang Sistem Jaminan Sosial yang menyatakan ... baca semuanya

Posted on 14:35 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Pemerintah Jerman, demokrasi, hubungan Jerman-Indonesia, Jerman, Indonesia, state & nation building, konstitusi/UUD, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Muhibah Tanpa Lampu Aladin

GATRA, 15 April 2006

Tujuh belas anggota Badan Kerja Sama Antar- ParlemenDPR-RI berkunjung ke Jerman. Meski menyedot biaya ratusan juta rupiah, tak ada target yang hasilnya bisa dilihat.

BEGITU keluar dari lambung putih burung besi Lufthansa, musim semi Frankfurt, Jerman, menyambut mereka, 26 Maret lalu. Hawa dingin menyergap 15 anggota dewan dan dua stafnya yang berbungkus jaket tebal. Betapa tidak, perbedaan suhu iklim tropis dengan iklim musim semi cukup ekstrem. Suhu musim semi lebih menusuk tulang daripada di ... baca semuanya

Posted on 15:07 in demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: hubungan Jerman-Indonesia, Jerman, Indonesia

Pemerintah Bukanlah Negara

Februari 2006

(Draft Cetakan ke II – Revisi Terhadap Cetakan I)

Oleh: Pipit Rochijat Kartawidajaja Anggota Presidium Watch Indonesia e.V. Berlin Anggota PBHI Jakarta (kata Hendardi)

Kata Pengantar:

1. Hengki Kurniadi / Penerbit
2. Feisal Tamin, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
3. Prof. Daniel Lev, Seattle

Daftar Isi

I. Pendahuluan
II. Instansi Pemerintah Ataukah Instansi Negara?
II.1. Pembagian Kekuasaan Di Indonesia II.2. Pembagian Kekuasaan Di Jerman
II.3. Contoh Praktis Tentang Tugas ... baca semuanya

Posted on 01:13 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Studi dan Laporan Watch
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, pemerintah, administrasi

Penting dan Rumit demi Kepuasan Rakyat

Kompas, 16 Desember 2005

Sidik Pramono

Apakah pelayanan publik sudah memenuhi harapan? Jawabannya mungkin nyaris seragam: tidak atau belum! Berpijak dari kondisi itu, apakah mendesak kebutuhan payung hukum soal pelayanan publik? Jawabannya tentu tidak akan bergeser: ya! Pertanyaan berikutnya, kapan dan dari mana pembenahan itu harus dimulai?

Keinginan memperbaiki pelayanan publik mendasari kesepakatan antara Komisi II DPR dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi untuk meneruskan proses pengusulan Rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik. Semua fraksi di Komisi II sependapat RUU ... baca semuanya

Posted on 11:54 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, administrasi

Aturan Baru buat KPU

Kompas, 11 Oktober 2005

Sidik Pramono

Pemilihan Umum 2004 selalu digadang-gadang sebagai kisah sukses Komisi Pemilihan Umum. Di tengah kekhawatiran selama persiapan, penyelenggaraan pemilu yang tergolong rumit dan kompleks diakui berjalan lancar. Sekalipun dibanjiri kritik dari dalam negeri, pujian dari luar negeri juga bertaburan ditujukan ke KPU.

Sekalipun demikian, tidak bisa dilepaskan bagaimana rusaknya harapan masuknya para akademisi menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Harapan bahwa mereka dapat mendorong proses demokratisasi dan tak akan tergoda uang ternyata kandas. Sejak terbelit ... baca semuanya

Posted on 12:06 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)