(English) Indonesia six years after the fall of Suharto

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 04:51 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Informasi dan Analisa, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Transitional Justice
Tags: diktator Suharto, GOLKAR, Indonesia, Megawati Sukarnoputri, HAM, Orde Baru, Timor Leste, Timor Timur, partai politik, hukum, kepastian hukum, referendum 1999, reformasi, terorisme, konstitusi/UUD, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan umum, Wiranto

KPU Diminta Antisipasi jika TI Macet di Tengah Jalan

Kompas, 15 April 2004

Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum diminta mengantisipasi secara dini kemungkinan penghitungan sementara berbasis teknologi informasi macet sebelum tuntas menampilkan seluruh data yang dijanjikan. Jika sampai kemungkinan itu yang terjadi dan tidak ada antisipasi dini, hal itu akan mengganggu persepsi masyarakat atas hasil Pemilu 2004 secara keseluruhan.

Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) M Rozy Munir di Jakarta, Rabu (14/4), mengharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengantisipasi jika ternyata perhitungan sementara perolehan suara berbasis teknologi informasi (TI) tersebut ternyata ... baca semuanya

Posted on 15:14 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

(Deutsch) Urteil gegen Entwürdigung Linker

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 02:59 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, diktator Suharto, Indonesia, keadilan, hukum, HAM, PKI, kejahatan kemanusiaan, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan umum

Menyoal Dana Bantuan Partai

Suara Merdeka, 01 Maret 2004

Oleh: Joko J Prihatmoko

HAMPIR di semua daerah, partai-partai politik baru menyoal dana bantuan. Inti persoalan terletak pada pembagiannya. Mereka merasa layak menerima bantuan seperti yang diterima oleh partai lama dengan besaran yang adil dan tidak diskriminatif.

Sebelumnya, calon partai baru mengaku kesulitan memenuhi biaya persyaratan pencalonan anggota legislatif terutama untuk general check up. Pimpinan partai baru pun mengeluh kesulitan dana untuk biaya kampanye.

Hal itu merupakan fakta bahwa partai baru – mungkin juga partai lama ... baca semuanya

Posted on 15:37 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum

Alokasi Kursi DPR RI, Tersulit di Dunia

Dewa, 17 Februari 2004

Ambon, Dewa – Alokasi kursi DPR RI sebanyak 550 kursi merupakan alokasi kursi tersulit di dunia, kalau tidak menggunakan pendekatan matematis maupun pendekatan akal-akalan. Demikian dijelaskan ketua Komite Independen Pemantau Pemilu Eropa, Pipit Kartawijaya, kemarin kepada Dewa, di Ambon.

Dikatakan, secara detail rumus menghitung alokasi kursi DPR RI, ada yang pakai tipe B kalau istilahnya itu kuota, tapi ada yang memakai rumus matematika langsung yaitu kursi penduduk provinsi : kursi penduduk nasional x kursi DPR.

Kalau diterapkan, maka provinsi ... baca semuanya

Posted on 16:03 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, state & nation building, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Proporsional Terbuka Berdasarkan Kebutuhan Partai

Dewa, 16 Februari 2004

Ambon, Dewa – Mekanisme ketentuan UU KPU tentang bilangan pembagi pemilih (BPP) apabila tidak mencukupi maka kembali ke nomor urut, ditanggapi Ketua KIPP Eropa, Pipit Kartawijaya, kepada Dewa kemarin (15/2) di Amans Hotel, Pipit mengatakan, sistim proporsional terbuka sebetulnya kompromis dari yang pro distrik dan proporsional yang ditiru kelihatannya dari Skandinavia, misalnya Denmark, Swedia.

Dikatakan, di Denmark dan Swedia, tidak meraih BPP tidak naik. Bedanya yang disebut sisa suara di Indonesia dihitung habis di satu daerah pemilihan. „Kalau ... baca semuanya

Posted on 16:38 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Buyung: Tuntutan Hukum Partai Tak Lolos Seleksi Sia-sia

Tempo Interaktif, 15 Desember 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta: Praktisi Hukum Adnan Buyung Nasution menilai ancaman sejumlah partai yang gagal dalam verifikasi KPU untuk melakukan gugatan hukum ke pengadilan merupakan upaya sia-sia. Hal ini disampaikan Buyung acara Diskusi dan Halal bihalal dalam rangka peluncuran buku karya Mulyana W. Kusumah dan Pipit R. Kartawidjaja berjudul „Kisah Mini Sistem Kepartaian“ di Hotel Acacia, Jakarta, Senin (15/12)

Menurut Buyung, menggugat memang menjadi hak setiap orang atau lembaga. Namun yang perlu dilihat menurutnya ... baca semuanya

Posted on 14:21 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, hukum, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Timbul-Tenggelamnya Wacana Amandemen Alokasi Kursi DPR

Kompas, 15 Desember 2003

Begitu Komisi Pemilihan Umum pada 21 Agustus 2003 mengumumkan hasil pembahasan akhir alokasi kursi DPR per provinsi pada Pemilihan Umum 2004, pada saat itulah kritik bertubi-tubi dari beragam kalangan harus dituai.

Utusan masyarakat Papua dan Maluku getol mendatangi Gedung KPU meminta beraudiensi menyangkut dasar yang dipergunakan KPU sehingga menghasilkan penetapan seperti itu.

Ketua KPU Provinsi Maluku Tatuhey Jusuf Idrus dan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Donald A Rumokoy berikut rombongannya bahkan harus jauh-jauh ke Jakarta dengan membawa aspirasi ... baca semuanya

Posted on 12:52 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, desetralisasi, Indonesia, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Data Pendudukkah yang Menjadi Soal?

Kompas, 15 Desember 2003

KETIKA menggagas perlunya data kependudukan terintegrasi, Komisi Pemilihan Umum mencoba belajar dari pengalaman Pemilu 1999. Saat itu pendaftaran pemilih dilakukan tanpa disertai pendaftaran penduduk. Padahal, jumlah penduduk diperlukan sebagai dasar penetapan jumlah kursi DPR dan DPRD.

KARENA itu, data yang dipergunakan dalam penetapan jumlah kursi adalah data yang berdasarkan pada perkiraan karena data yang dimiliki daerah berbeda dengan data yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini sering menimbulkan protes dari daerah yang juga ... baca semuanya

Posted on 12:31 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Alokasi Kursi DPRD Jatim Bermasalah

Surabaya News, 2 Desember 2003

Alokasi 100 kursi untuk DPRD Jatim ternyata bermasalah. Khususnya alokasi 12 kursi untuk Daerah Pemilihan (DP) Jatim 9 (Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik) dan 10 kursi untuk DP Jatim 10 (Madura: Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep). Berdasar pengecekan ulang, di DP 9 seharusnya teralokasi 13 kursi dan DP 10 adalah 9 kursi.

Hal ini diungkapkan Pipit Kartawidjaya, Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa melalui e-mail ke Surabaya News Senin (1/12) malam. Dalam pengecekan ulang yang ... baca semuanya

Posted on 14:48 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)