(Deutsch) Noch mehr Panzer für Indonesien
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
(Deutsch) Noch mehr Panzer für Indonesien
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
(Deutsch) Noch mehr deutsche Panzer für Indonesien
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa JermanPosted on 02:02 in demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Informasi dan Analisa, Papua, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan
(Deutsch) Leopard-Export nach Indonesien fordert erstes Opfer
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa JermanPosted on 00:44 in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Informasi dan Analisa, Papua, Kebebasan Pers, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan
(English) Merkel sent the wrong signals
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa InggrisPosted on 12:04 in demokrasi, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Informasi dan Analisa, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Masyarakat & Agama
(Deutsch) Indonesien – Traumziel für Investoren?
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa JermanPosted on 14:10 in Agro Fuels, demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Human Development, Indonesia, Informasi dan Analisa, Publikasi, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima
Dulu Akal-Akalan, Kini Asal-Asalan
Republika – Teraju, 07 Mei 2012
Alokasi Kursi dan Dapil
oleh Harun Husein
Alokasi kursi Pemilu 1955 jauh lebih fair ketimbang alokasi kursi Pemilu 2004, 2009, maupun 2014. Momentum itu hilang sudah. Revisi Undang-Undang Pemilu Legislatif yang berlangsung dua tahun, gagal membereskan alokasi kursi DPR untuk setiap provinsi dan daerah pemilihan. Hasil akhirnya bak drama yang berakhir antiklimaks: kembali menggunakan alokasi kursi dan dapil seperti Pemilu 2009, tanpa perubahan sama sekali, alias copy paste. Semua karena masih kuatnya keinginan para ... baca semuanya
Posted on 11:57 in Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
(Deutsch) Sprengstoff Religion
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa JermanPosted on 01:08 in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Masyarakat & Agama, Watch Indonesia! dalam Media
Koalisi Retak Tanggung Jawab Presiden
Kompas, 11 April 2012
Koalisi Pemerintahanoleh Sidik Pramono
Rapat paripurna DPR yang membahas perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012, menjadi potret termutakhir mengenai tak solidnya koalisi pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi telah menonjolkan keretakan antar parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintahan Yudhoyono-Boediono. Dalam rapat paripurna DPR pada Jumat (30/3) hingga Sabtu (31/3) dini hari, lewat mekanisme pemungutan ... baca semuanya
Posted on 22:38 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Pemilu Sistem Terbuka Dinilai Rentan Korupsi
Tempo.Co – 06 April 2012
http://www.tempo.co/read/news/2012/04/06/078395242/Pemilu-Sistem-Terbuka-Dinilai-Rentan-Korupsi
TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Rochijat Kartawidjaja menilai sistem pemilihan terbuka rentan korupsi. “Karena biasanya akan diwarnai dengan jual beli suara antarcalon legislatif,” katanya pada Kamis, 5 April 2012 di Kompleks Taman ismail Marzuki.
Menurut Pipit, di dalam sistem pemilihan terbuka, jual beli suara akan difasilitasi oleh partai sebagai pemegang otoritas apakah calon tersebut nantinya akan diberi suara atau tidak. “Tak heran setelahnya mereka akan berlomba-lomba mencari modal untuk mengembalikan ... baca semuanya
Posted on 23:14 in demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
RUU Pemilu Dinilai Masih Tambal Sulam
Suara Karya, 31 Maret 2012
LEGISLASI
JAKARTA (Suara Karya): Penyusunan undang-undang tentang pemilihan umum (pemilu) tidak pernah disusun secara komprehensif dan cenderung tambal sulam. Akibatnya, undang-undang pemilu selalu direvisi dalam menjelang penyelenggaraan pemilu.
Hal itu disampaikan Guru Besar Riset Ilmu Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris saat menjadi pembicara dalam dialog publik yang bertema ” Dialog Publik Menyongsong UU Pemilu Baru” yang digelar oleh Seven Strategic Studies, di Jakarta, kemarin.
Dalam diskusi itu, hadir pula Selain Syamsuddin, Wakil Ketua Pansus ... baca semuanya
Posted on 22:26 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media