Dapil 2009 Berpotensi Langgar UU

Banjarmasin Post, 31 Juli 2008

http://www.banjarmasinpost.co.id/content/view/43578/627/

Laporan: MI/Hendra Makmur

JAKARTA, BPOST – Basis data kependudukan yang akan digunakan KPU sebagai dasar untuk menetapkan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi dipertanyakan. Pasalnya data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari Depdagri belum final, padahal dapil dan alokasi kursi harus segera ditetapkan.

Koalisi LSM Gabungan Non Funding Organization (Ganofo) yang terdiri atas Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Indonesia, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Watch Indonesia mengingatkan, hal ini ... baca semuanya

Posted on 15:03 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Pemilihan umum

KPU Diminta Review Dapil Pemilu Anggota DPRD

Republika online, 10 Juli 2008

JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) didesak melakukan review menyeluruh terhadap daerah pemilihan (dapil) untuk pemilu anggota DPRD. Kekeliruan alokasi kursi dapil ditemukan pada sekurangnya 15 daerah. Asas proporsionalitas jumlah kursi dengan jumlah penduduk tak terpenuhi.

”Pada pemilu 2004, identifikasi masalah untuk dapil ini adalah ketidakjelasan basis data kependudukan dan batas waktu finalisasi dapil, serta kekeliruan dalam penghitungan alokasi kursi,” papar koordinator Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) August Mellaz, Rabu (9/7). August mengatakan data penduduk potensial ... baca semuanya

Posted on 16:07 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU Harus Kembalikan Kursi Hilang

Jurnal Nasional, 09 Juli 2008

by : Arjuna Al Ichsan

KPU bersikukuh tidak akan melakukan perubahan daerah pemilihan

Penetapan alokasi kursi DPRD di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota pada Pemilu 2004 dinilai telah terjadi kekeliruan akibat salah perhitungan. Berdasarkan catatan Sindikasi Pemilu dan Demokasi (SPD) dan Watch Indonesia setidaknya kekeliruan penetapan alokasi kursi itu terjadi di 15 daerah. Oleh sebab itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melakukan review menyeluruh terhadap alokasi kursi Pemilu 2004 sebelum menetapkan alokasi ... baca semuanya

Posted on 16:32 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Pemilihan umum

Kursi di 14 Dapil Bermasalah

Jurnal Nasional, 02 Juli 2008

Kesalahan alokasi kursi akan berdampak pada Pemilu 2009

Arjuna Al Ichsan

Penetapan jumlah kursi 14 DPRD provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan hasil Pemilu 2004 dinilai Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) bermasalah. Pasalnya, alokasi kursi untuk anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan (dapil) tidak sesuai dengan jumlah suara pemilih. Jika tidak segera diperbaiki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), kesalahan alokasi kursi DPRD ini akan berdampak pada Pemilu 2009.

Koordinator Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) ... baca semuanya

Posted on 12:44 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Negara dan Pemerintah Harus Dipisah

Jurnal Nasional, 01 Juli 2008

by : Arjuna Al Ichsan

TIDAK jelasnya perbedaan antara administratur negara dan pemerintah di Indonesia dinilai turut menyumbang rendahnya kualitas pelayanan publik. Di negara maju seperti Jerman, telah mengatur tegas antara administratur negara dan pemerintah berikut dengan tugas, fungsi, hak, dan kewajibannya.

Hasilnya, tugas-tugas negara sebagai pelaksanaan amanah undang-undang dapat dilaksanakan secara baik dan optimal meski pemerintahannya mengalami berbagai periode pergantian kekuasaan.

Mantan Presiden Komisaris Komite Independen Pemantau Pemilu Eropa Pipit R Kartawidjaya dalam ... baca semuanya

Posted on 15:38 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

RUU Administrasi Pemerintahan Lamban

Media Indonesia, 01 Juli 2008

LAMBANNYA pengajuan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pemerintahan diduga karena Presiden khawatir kehilangan kewenangan kalau RUU itu disahkan. Presidium Indonesia Watch di Jerman Pipit R Kartawidjaya mengatakan itu pada diskusi di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta, kemarin. Pipit mengatakan di negara-negara maju sudah dilakukan reformasi birokrasi dengan memisahkan pemerintahan dari kekuasaan pejabat politik. (KN/P-4)

Posted on 15:31 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

LSM Siap Ajukan RUU AP Tandingan

Sinar Harapan, 01 Juli 2008

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0807/01/pol02.html

Substansi Kekuasaan Masih Rancu dengan Pemerintahan

Jakarta – Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (AP) yang kini tengah diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan langkah maju dalam dunia administrasi kenegaraan. Perundangan ini diharapkan menjadi instrumen utama negara dalam menjalankan fungsinya dengan publik.

Selain itu, UU ini juga menjadi senjata publik yang dapat menghindarkan segenap potensi kesewenang-wenangan kekuasaan. Namun, kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sendiri mengajukan rancangan tandingan yang isinya antara lain memisahkan antara kepentingan publik ... baca semuanya

Posted on 14:18 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, administrasi, masyarakat sipil

(Deutsch) “Die Mühen der Ebene”

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 15:43 in 10 Years Reformasi: Democracy, Human Rights and Social Justice in Indonesia, Aktivitas, demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Studi dan Laporan bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Kebebasan Pers, Publikasi, Transitional Justice, Kegiatan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, kemiskinan, demokrasi, diktator Suharto, pembangunan, Indonesia, resolusi konflik, HAM, Papua, partai politik, kebebasan pers, kepastian hukum, reformasi, konflik daerah, agama, sektor keamanan dan pertahanan, state & nation building, transitional justice, Pemilihan umum, ekbis

Berhitung Jalan buat Perempuan

Kompas, 30 April 2008

Kesetaraan dalam Pemilu

Sidik Pramono

Menjelang Pemilihan Umum 2009, isu kesetaraan perempuan kembali mencuat. Semua “pintu” proses politik dijaga untuk menyertakan perempuan. Hasilnya, tindakan khusus sementara, affirmative action, setidaknya berhasil memasukkan tiga perempuan dari tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Berikutnya, tiga dari lima anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu juga perempuan.

Bagi anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR, Lena Maryana Mukti, yang ikut menyeleksi anggota KPU dan Bawaslu, tindakan khusus sementara itu guna ... baca semuanya

Posted on 12:55 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: diskriminasi, gender, Indonesia, Pemilihan umum

„Wakil Perempuan Harus Kritis“

jurnalperempuan.com, 29 April 2008

Jurnalis Kontributor Bremen: Yusuf Pratama, JurnalPerempuan.com-Jerman.

SOAI (Südostasien Informationsstelle) bekerja sama dengan Yayasan Jurnal Perempuan, PCIM (Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah) Jerman, PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) Jerman, Mata Asien im Blick Bremen, Watch Indonesia! Berlin, Eine Welt Forum Aachen dan IMBAS Frankfurt menyelenggarakan seminar sehari pada Sabtu, 26 April 2008 dengan tema partisipasi dan representasi politik perempuan di negeri Muslim. Seminar yang diadakan di Aula KSHG (Katholische Studierende und Hochschulgemeinde) Münster ini dihadiri ... baca semuanya

Posted on 16:10 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, gender, Indonesia