Perempuan Bersiap Hadapi Pemilihan Umum 2009

Kompas, 16 April 2007

Parlemen

Ninuk Mardiana Pambudy

Pemilihan Umum 2009 tinggal dua setengah tahun lagi. Sambil menunggu aturan main pemilihan umum selesai dirancang Departemen Dalam Negeri bersama DPR melalui paket undang-undang bidang politik, perempuan sudah harus mempersiapkan diri.

Jumlah perempuan setidaknya 30 persen di posisi pengambilan keputusan seperti parlemen dan partai politik dianggap cukup untuk memberi pengaruh dalam pengambilan keputusan. Dengan menempatkan perempuan di dalam posisi pengambilan keputusan, harapannya kepentingan, pengalaman, dan akses perempuan ... baca semuanya

Posted on 09:16 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, gender, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Mempersoalkan Kembali „Keseimbangan“

Kompas, 10 April 2007

Pemilihan Umum

SIDIK PRAMONO

Sudah lebih dari 60 tahun usia kemerdekaan Indonesia yang terentang antara Sabang sampai Merauke. Hanya saja, mengapa membicarakan Indonesia sepertinya terdikotomi soal Jawa dan luar Jawa? Dalam perdebatan menjelang setiap pemilihan umum dilakukan, pembicaraan „keseimbangan“ proporsi kursi DPR antara wilayah Jawa dan luar Jawa senantiasa mengemuka.

Sejak Pemilihan Umum 1955 dilangsungkan, soal perimbangan jumlah anggota DPR yang dipilih di Jawa dan luar Jawa diperhatikan secara khusus. Bagian penjelasan Undang-Undang ... baca semuanya

Posted on 09:09 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

(English) The New Indonesian Constitutional Court

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 04:03 in demokrasi, Studi dan Laporan bersama, Keadilan dan Hukum, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi
Tags: Indonesia, keadilan, hukum, hukum, konstitusi/UUD, Mahkamah Konstitusi

Partai Besar Ingin Diperbanyak, Partai Kecil Minta Dikurangi

Suara Pembaruan Daily, 04 April 2007

Soal Jumlah Daerah Pemilihan

[JAKARTA] Kepentingan masing-masing partai politik (parpol) akan sangat berpengaruh dan menjadi faktor dominan pada penentuan daerah pemilihan pada pemilu 2009 mendatang. Sedangkan perhitungan matematis dan pertimbangan sosio-kultural hanyalah salah satu faktor yang kadang- kadang tidak sejalan dengan kepentingan parpol.

Kepentingan itu terlihat dari usulan partai-partai politik besar, seperti Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI- Perjuangan) supaya jumlah daerah pemilihan (dapil) diperbanyak dan luasnya diperkecil agar komunikasi antara pemilih ... baca semuanya

Posted on 11:30 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, state & nation building, konstitusi/UUD, Pemilihan umum

Jumlah Daerah Pemilihan Mulai Diperdebatkan

Kompas, 04 April 2007

Pemilu 2009

Jakarta, Kompas – Pemilu 2009 masih dua tahun lagi, tetapi gaungnya sudah mulai terasa. Salah satu topik yang menarik dibicarakan ialah daerah pemilihan. Beberapa partai politik sudah mulai berdebat soal daerah pemilihan yang juga berdampak pada alokasi kursi dan jumlah kursi di DPR.

Perdebatan jumlah daerah pemilihan dalam pemilu berlangsung di Peluncuran dan Diskusi Buku Akal-akalan Daerah Pemilihan yang ditulis oleh Pipit R Kartawidjaja dan wartawan Kompas Sidik Pramono di Jakarta, Selasa (3/4). Selain Pipit ... baca semuanya

Posted on 08:47 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Partai Besar Minta Diperbanyak, Partai Kecil Dikurangi

Sinar Harapan, 03 April 2007

Soal Jumlah Daerah Pemilihan

Oleh Daniel Duka Tagukawi

Jakarta-Partai besar seperti Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghendaki agar jumlah daerah pemilihan (dapil) diperbanyak. Alasannya, agar pemilih lebih dekat dengan wakil rakyat. Sebaliknya, partai kecil seperti Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Keadilan Sejahtera menghendaki daerah pemilihan yang ada dipertahankan atau dikurangi. Hal itu terungkap dalam diskusi buku Akal-akalan Daerah Pemilihan karya Pipit Kartawidjaja dan Sidik Pramono, Selasa (3/4). Acara yang dipandu ... baca semuanya

Posted on 11:44 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, state & nation building, konstitusi/UUD, Pemilihan umum

Proporsional Terbuka Sistem yang Bikin Dilema…

Kompas, 14 Maret 2007

Sidik Pramono

Ada kebutuhan untuk membuat setiap wakil rakyat dekat dengan konstituen di daerah pemilihannya. Di sisi lain, ada kekhawatiran mengenai peranan partai politik untuk „mengontrol“ kadernya di parlemen. Keinginan untuk menerapkan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka sepenuhnya memang dihadapkan pada dilema.

Iisu yang bakal (tarik)-menarik dalam pembahasan rancangan undang- undang (RUU) untuk Pemilihan Umum 2009 adalah bisa tidaknya sistem proporsional daftar terbuka diterapkan. Pada Pemilu 2004, sistem proporsional disebut masih setengah terbuka ... baca semuanya

Posted on 08:36 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sebaiknya Kajati Baca, Lagi UU Kejaksaan

Padang Ekspres Online Senin, 12 Maret 2007

http://www.padangekspres.co.id/mod.php

KEPALA Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, Ridwan Darmansyah, S.H., menanggapi pernyataan bersama empat organisasi advokat, DPC Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Padang, DPC Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Padang, DPD Serikat Pengacara Indonesia (SPI) Sumbar dan DPD Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) Sumbar tentang Piagam Kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejaksaan Tinggi Sumbar dengan PT Semen Padang (Kejati-PTSP) yang cukup menghebohkan itu. Intinya, Kajati menyatakan MoU tersebut sudah sesuai dengan undang-undang Kejaksaan.

... baca semuanya

Posted on 01:52 in demokrasi, Keadilan dan Hukum, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, tata hukum, kepastian hukum

Pemilihan Umum Kegagalan Ambang Batas Batasi Peserta Pemilu

Kompas, 09 Maret 2007

Sidik Pramono

Yang besar menginginkan penciutan partai politik demi efektivitas pemerintahan. Sebaliknya, yang kecil, yang baru, dan yang sedang berkembang menginginkan ada kesempatan lebih panjang lagi untuk memperebutkan kepercayaan rakyat. Jadi, harus bagaimana?

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand), Saldi Isra, mengakui, terdapat dua pendulum dalam undang-undang (UU) pemilihan umum (pemilu). Di satu sisi, ada keinginan memperkecil jumlah parpol, tetapi di sisi lain terus dimungkinkan pembentukan parpol baru. Karenanya, dibutuhkan sistem ... baca semuanya

Posted on 10:01 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Siapa Setuju Tambah Lagi Kursi di DPR?

Kompas, 08 Maret 2007

Sidik Pramono

Jangan pernah menghitung jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR periode 2004-2009 saat sidang paripurna saja. Kehadiran wakil rakyat di tingkat pengambilan keputusan tertinggi itu bisa-bisa sangat minimal, walau jumlah uang kehormatan yang semestinya disediakan setiap bulan tetap saja untuk 550 anggota Dewan.

Belum lagi jika menilik rapat pada alat kelengkapan atau panitia khusus. Daftar hadir boleh saja terisi, tetapi bisa saja anggota itu entah berada di mana. Jika hadir, belum tentu mereka ... baca semuanya

Posted on 09:51 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, kekerasan, Indonesia, administrasi, Pemilihan umum