KPU yang Kini Menuai Rumitnya UU Pemilu

Kompas, 30 Juli 2003

ADA rumus hitungan mudah yang menjadi rumit ketika diterapkan, bisa jadi penetapan Dewan Perwakilan Rakyat untuk setiap pada 2004 merupakan salah satunya. Bagaimana tidak? Komisi Pemilihan Umum mengutak-atik alokasi kursi dari semua provinsi sehingga jumlahnya harus pas 550 kursi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu anggota.

Seperti diakui Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti dan anggota KPU Mulyana W Kusumah, alokasi kursi DPR tiap provinsi ini secara teknis rumit. Berbeda dengan ketentuan alokasi kursi DPRD ... baca semuanya

Posted on 16:04 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, parlemen, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Apapun Keputusan KPU, Langgar UU

Jawa Pos, 25 Juli 2003

Repotnya Menentukan Daerah Pemilihan Ibu Kota

CEMPAKA PUTIH – Agaknya, kemampuan dan independensi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, kali ini benar-benar diuji. Khususnya dalam menentukan pembagian daerah pemilihan.

Repotnya, ada analis yang menilai, keputusan apapun yang ditetapkan KPU dalam membagi daerah pemilihan di Jakarta, bakal menyimpang dari UU Pemilu.

Adalah Pipit Kartawijaya, salah seorang pakar Sistem Pemilu Ibu Kota yang mengungkapkan analisa itu. „Dengan rumus apapun, keputusan pembagian daerah ... baca semuanya

Posted on 16:25 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, hukum, administrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

(Deutsch) Indonesische Puppenspieler

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 13:18 in Aceh, demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, Intel, Indonesia, HAM, militer, hukum, sektor keamanan dan pertahanan, terorisme

Draft Pemetaan Belum Dibuat

Jawa Pos, 23 Juli 2003

KPU DKI Dituding Lamban

CAWANG – Polemik soal penetapan daerah pemilihan di Ibu Kota dalam pemilu 2004 terus bergulir. Sejumlah kalangan menilai Komisi Pemilihan Umum DKI (KPU) Jakarta kurang pintar memanfaatkan waktu, alias lamban.

Lihat saja, meski dijadualkan dibahas pekan lalu, hingga kini draft rencana pembagian daerah pemilihan di Ibu Kota, belum juga dibuat.

„Padahal, masalah ini justru penting dibahas jauh-jauh hari sebelum pemilu digelar,“ ujar salah seorang aktivis Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP), ... baca semuanya

Posted on 17:08 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Hati-hati Tentukan Daerah Pemilihan

Kompas, 23 Juli 2003

Jakarta, Kompas – Penentuan daerah pemilihan merupakan salah satu proses penting dalam pemilihan umum mendatang sehingga harus dilakukan secara arif. Meskipun sudah ada aturan untuk penentuan daerah pemilihan, hingga sejauh ini tampaknya belum memadai untuk di tingkat operasional. Jika penentuan daerah pemilihan ini dilakukan secara sembarangan, maka justru akan memperbesar potensi konflik yang memang sudah ada.

Hal ini diungkapkan dosen ilmu politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, ketika dihubungi di Jakarta, ... baca semuanya

Posted on 16:53 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: desetralisasi, Indonesia, administrasi, Pemilihan umum

KIPP Minta Hati-Hati soal Kursi

Jawa Pos, 23 Juli 2003

PRESIDEN Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Kartawidjaya mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar hati-hati menentukan peraturan penetapan jumlah kursi anggota DPR untuk setiap provinsi. Dia menyarankan, sebaiknya penetapan kursi didasarkan jumlah penduduk dengan memperhatikan perimbangan yang wajar. Sebab, mengenai hal ini, dalam UU Pemilu sendiri ada beberapa pasal kontroversial.

“Banyaknya pasal kontroversial tersebut bisa membuat KPU melanggar UU Pemilu,” ungkap Pipit saat diskusi KIPP Indonesia soal proyeksi penetapan perolehan kursi di Cawang, Jakarta, kemarin.

Dia ... baca semuanya

Posted on 16:34 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penetapan Daerah Pemilihan Untungkan Golkar

Suara Pembaruan, 23 Juli 2003

JAKARTA – Penetapan daerah pemilihan, terutama di Pulau Jawa, akan menimbulkan persoalan besar. Penetapan daerah pemilihan dengan berapa pun jumlah kursi setiap daerah pemilihannya juga tetap akan menguntungkan partai-partai besar seperti Partai Golkar. Paling konkret hal itu akan terjadi di Jawa Timur yang menjadi basis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Demikian antara lain benang merah pemikiran Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa, Pipit Kartawidjaya dalam diskusi tetang daerah pemilihan yang diselenggarakan KIPP Indonesia di Jakarta, Selasa ... baca semuanya

Posted on 16:22 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, desetralisasi, GOLKAR, Indonesia, partai politik, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dokumentasi sumber hukum yang relevan tentang Otsus Papua

Konperensi  “Autonomy for Papua – Opportunity or Illusion?”, 04-05  Juni 2003

Selected relevant provisions from the Broad Outlines of State Policy (GBHN) 1999-2004, the Law No. 21/2001 on Special Autonomy for the Province of Papua, the Law No. 45/1999 on the on the Establishment of the Province of Central Irian Jaya, the Province of West Irian Jaya etc. and the Presidential Instruction No. 1/2003 on the Acceleration of the Implementation of Law No. 45/1999

Daftar Isi

I. Relevant Provisions from the MPR ... baca semuanya

Posted on 22:38 in Aktivitas, Conference Autonomy for Papua, June 2003, demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Papua, Publikasi, Kegiatan
Tags: Indonesia, Papua, hukum, otonomi khusus

(English) Welcome Speech by H. E. Mr. Rahardjo Jamtomo, Ambassador of the Republic of Indonesia, on the Conference on Special Autonomy in the Province of Papua, Berlin 4-5 June, 2003

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 21:38 in Aktivitas, Conference Autonomy for Papua, June 2003, demokrasi, Indonesia, Papua, Publikasi, Kegiatan
Tags: demokrasi, desetralisasi, Indonesia, Papua, otonomi khusus

(English) Key elements of the Law on Special Autonomy for the Province of Papua

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 21:01 in Aktivitas, Conference Autonomy for Papua, June 2003, demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Papua, Kegiatan
Tags: sejarah dan gambaran ikhtisar, orang asli, Indonesia, tata hukum, HAM, Papua, partai politik, otonomi khusus, transitional justice, transmigrasi, rekonsiliasi