(Deutsch) Trennung von Amt und Mandat: Wahlkampf in Indonesien

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 14:06 in "Dalam sorotan", demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, hukum, Pemilihan umum

(Deutsch) Bombenanschlag auf Bali

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 21:47 in demokrasi, Indonesia, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Masyarakat & Agama, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Bali, kekerasan, Indonesia, Maluku, partai politik, agama, terorisme

(Deutsch) Augen auf und durch

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 11:45 in demokrasi, Indonesia, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Bali, demokrasi, Indonesia, kepastian hukum, konflik daerah, sektor keamanan dan pertahanan, terorisme

(Deutsch) Jakarta bereitet Notfall-Erlass vor

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 14:38 in demokrasi, Keadilan dan Hukum, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Bali, Indonesia, pemerintah, sektor keamanan dan pertahanan, terorisme

(Deutsch) Indonesien: „Bürgerliche Freiheiten in Gefahr“

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 11:07 in demokrasi, Indonesia, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Bali, demokrasi, Indonesia, kepastian hukum, sektor keamanan dan pertahanan, terorisme

(Deutsch) Indonesischer Islamist wird angeblich von der Regierung unterstützt

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 11:32 in demokrasi, Indonesia, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Bali, Indonesia, militer, sektor keamanan dan pertahanan, terorisme

Panglima TNI Meminta Maaf

Kompas, 05 Oktober 2002

Jakarta, Kompas – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Endriartono Sutarto meminta maaf atas kekeliruan masa lalu dan juga beberapa kejadian di masa kini yang dilakukan anggota TNI. Perbuatan anggota TNI dalam berbagai tindak pelanggaran disiplin itu telah membawa dampak kerugian yang tidak kecil di kalangan masyarakat dan menempatkan TNI pada posisi sulit.

“Sorotan tajam masyarakat, kritikan pedas, tuntutan bahkan hujatan kepada TNI, kesemuanya itu merupakan suatu konsekuensi yang harus diterima dengan lapang dada sebagai ... baca semuanya

Posted on 14:03 in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, kekerasan, Indonesia, HAM, militer, sektor keamanan dan pertahanan, impunitas, rekonsiliasi

Pemilihan Presiden RI Tahun 2004

Kompas, 07 Agustus 2002

Mulyana W Kusumah

PERUBAHAN UUD 1945 yang merupakan salah satu agenda reformasi telah dikokohkan dalam Ketetapan (Tap) MPR Nomor IV/ MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004 Bidang Politik, yakni menyempurnakan UUD 1945 sejalan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika, dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, serta sesuai jiwa dan semangat Pembukaan UUD 1945.

Dengan begitu, baik lembaga-lembaga tinggi negara maupun kekuatan-kekuatan politik harus terikat pada ketentuan itu, dan proses perubahan UUD ... baca semuanya

Posted on 12:19 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, reformasi, Pemilihan umum

(Deutsch) Indonesien: Schmusekurs mit den Militärs

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 09:27 in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, Indonesia, Megawati Sukarnoputri, HAM, militer, Timor Leste, Timor Timur, partai politik, USA

Pemilu 2004

Republika Online, 06 Juni 2002

Mulyana W Kusumah dan Pipit Kartawidjaja

Dalam salah satu usul pemikiran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Presiden Megawati Soekarnoputri, 11 Februari 2002, dikemukakan agar pelaksanaan Pasal 22E ayat (2) amandemen UUD 1945 mengenai pemilihan anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Daerah tidak diartikan sebagai penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak untuk memilih penyelenggara kelima jabatan publik itu. Kalau diartikan sebagai pemilihan umum secara serentak, itu tidak hanya akan membuat administrasi ... baca semuanya

Posted on 13:42 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, hukum, reformasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)