1965 – Lembaran gelap dalam sejarah Indonesia

29 Oktober 2005

Südostasien Informationsstelle e.V. Watch Indonesia! e.V.

Pernyataan Bersama

sehubungan dengan Peringatan

„40 Tahun Genosida 1965 di Indonesia“,

Sabtu, 29. Oktober 2005 di Asienhaus Essen, Jerman

 

Penanggulangan beban masa lalu sebagai prasyarat yang diperlukan untuk Demokrasi

Dalam proses perebutan kekuasaan oleh Suharto pada tahun-tahun 1965 – 1967, diperkirakan di Indonesia telah dibunuh sampai satu juta manusia. Yang menjadi korban adalah para anggota Partai Komunis Indonesia dan berbagai grup kiri lainnya serta mereka yang diduga ... baca semuanya

Posted on 06:39 in Siaran Pers & Pernyataan Sikap Bersama, Hak Asasi Manusia, Transitional Justice
Tags: 1965, sejarah dan gambaran ikhtisar, Indonesia, keadilan, hukum, HAM, PKI, pelurusan sejarah

(Deutsch) Hoffnung für Aceh?

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 17:54 in Aceh, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Konflik Regional, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, proses kedamaian, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Indonesia, HAM, militer, konflik daerah, transitional justice, pelurusan sejarah

(Deutsch) VN-Expertenkommission fordert Strafverfolgung für Verbrechen in Osttimor 1999

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 08:29 in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Informasi dan Analisa, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice, Transitional Justice
Tags: Indonesia, keadilan, hukum, Timor Leste, Timor Timur, referendum 1999, tuntutan pidana, transitional justice, PBB, kejahatan kemanusiaan, komisi kebenaran

Ornop Indonesia dan Timtim Curiga Ada “Deal” Politik di Balik Pembentukan KKP

Kompas, 19 Maret 2005

Jakarta, Kompas – Pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan oleh Pemerintah Indonesia dan Timor Timur, mendapat sorotan keras dari sejumlah organisasi non pemerintah (ornop) dari Timtim dan Indonesia. Kebijakan politik tersebut dinilai tergesa-gesa dan dicurigai karena adanya deal-deal politik antara kedua negara tersebut.

Sorotan tajam ini disampaikan melalui pernyataan bersama Ornop Timtim dan Indonesia kepada pers, Jumat (18/3) di Kantor Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Jakarta. Mereka mendesak kedua negara mempertanggungjawabkan ... baca semuanya

Posted on 13:48 in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, HAM, NGO, Timor Leste, Timor Timur, impunitas, transitional justice, kejahatan kemanusiaan, komisi kebenaran

(Deutsch) Indonesien will UN-Expertenkommission die Einreise verweigern

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 15:04 in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice, Transitional Justice, Surat Terbuka Watch
Tags: Pemerintah Jerman, Uni Eropa (EU), Indonesia, konflik 1975 - 1999, Timor Leste, Timor Timur, impunitas, tuntutan pidana, PBB, kejahatan kemanusiaan, komisi kebenaran

(English) Trading Justice for Friendship

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 08:35 in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Informasi dan Analisa, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice, Transitional Justice
Tags: Indonesia, tata hukum, Timor Leste, Timor Timur, referendum 1999, sektor keamanan dan pertahanan, impunitas, tuntutan pidana, transitional justice, PBB, komisi kebenaran

LSM Tuduh Ada Deal Politik di Balik Pembentukan KKP

Koran Tempo, 19 Maret 2005

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sejumlah organisasi nonpemerintah (ornop) Timor Leste dan Indonesia mencurigai adanya kesepakatan politik di balik pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP). Mereka menilai, keputusan politik kedua negara itu mengesampingkan tuntutan keadilan korban pelanggaran serius hak asasi manusia (HAM) di Timor Timur pada 1999. Forum ini juga mendesak pemerintah kedua negara untuk mempertanggungjawabkan keputusan pembentukan KKP di hadapan publik dan parlemen demi kepentingan korban.

„Kecurigaan kami diperkuat, karena secara substansial isi materi KKP buruk dan ... baca semuanya

Posted on 13:46 in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Transitional Justice, Transitional Justice
Tags: Indonesia, HAM, NGO, Timor Leste, Timor Timur, impunitas, transitional justice, komisi kebenaran

Koalisi Ornop Indonesia dan Timor Leste Sesalkan KKP

Media Indonesia Online, 18 Maret 2005

JAKARTA–MIOL: Koalisi organisasi non pemerintah (ornop) Indonesia dan Timor Leste menyesalkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), karena keputusan politik kedua negara itu telah mengesampingkan tuntutan keadilan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia serius di Timor Timur pada 1999.

„Kami mencurigai adanya deal-deal politik dibalik pembentukan KKP yang tergesa-gesa dan buruknya kerangka acuan KKP,“ kata Usman Hamid dari Kontras, salah satu ornop anggota koalisi dari Indonesia, dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

KKP dibentuk untuk ... baca semuanya

Posted on 04:14 in Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, José Ramos-Horta, keadilan, hukum, HAM, Timor Leste, Timor Timur, referendum 1999, transitional justice, PBB, rekonsiliasi

(Deutsch) Gerechtigkeit für Osttimor

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman dan Inggris

Posted on 03:44 in Studi dan Laporan bersama, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Timor Leste, Timor Timur, Transitional Justice, Transitional Justice
Tags: Eurico Guterres, Indonesia, pengadilan internasional, José Ramos-Horta, keadilan, hukum, HAM, militer, milisi, Timor Leste, Timor Timur, tuntutan pidana, transitional justice, PBB, rekonsiliasi, komisi kebenaran, Wiranto

Prosecuting International Crimes

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris dan Jerman

Posted on 16:04 in pernyataan posisi bersama, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice, Transitional Justice
Tags: Indonesia, José Ramos-Horta, keadilan, hukum, HAM, militer, Timor Leste, Timor Timur, referendum 1999, transitional justice, kejahatan kemanusiaan