KPU Daerah Tak Paham Rumus Pemetaan DP

www.gorontalo.go.id/berita, 01 November 2003

ADA penilaian menarik dari Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa, Pipit Kartawidjaja mengenai kinerja KPUD (KPU daerah) baik di tingkat provinsi apalagi di tingkat kabupaten/kota. Dia berpendapat hanya sebagian kecil anggota KPUD yang benar-benar memahami rumusan matematis penggabungan sejumlah daerah administrative dalam penentuan daerah pemilihan (DP) untuk anggota DPR/DPRD. Akibatnya, KPUD sulit menyampaikan alasan dan pertimbangan logis hasil pemetaan DP yang dilakukan KPU pusat kepada masyarakat di daerahnya.

Pipit melihat, jarang sekali KPUD membeberkan ... baca semuanya

Posted on 12:08 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penetapan Daerah Pemilihan Diprediksi Akan Segera Pancing Konflik Internal Parpol

Kompas, 30 Oktober 2003

Jakarta, Kompas – Begitu Komisi Pemilihan Umum menetapkan daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, saat itu pula konflik internal dalam partai politik calon peserta Pemilu 2004 akan meruncing. Keharusan penggabungan beberapa wilayah administratif menjadi satu daerah pemilihan akan menjadi bibit konflik internal parpol, terutama pada saat pengajuan calon anggota legislatif.

Prediksi itu disampaikan Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit R Kartawidjaja dalam perbincangan dengan Kompas di Jakarta, Rabu ... baca semuanya

Posted on 12:27 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Jerman Butuh Gambaran Utuh tentang Indonesia

Suara Pembaruan, 26 Oktober 2003

Dubes Rahardjo Jamtono:

Pengalaman Rahardjo Jamtono sebagai diplomat karier di negara-negara Eropa dimulai tahun 1981. Dengan bekal wawasan dan pengalaman, dia kemudian menyusun strategi khusus sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Jerman sejak dua tahun lalu.

Ketika memulai tugasnya di sana, Jamtono melakukan pendekatan khusus ke parlemen untuk pembentukan caucus friends of Indonesia. Cita-citanya hanya satu, agar parlemen dan pemerintah Jerman memperoleh gambaran yang utuh tentang Indonesia. Berikut ... baca semuanya

Posted on 13:26 in demokrasi, Indonesia, Papua, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Pemerintah Jerman, demokrasi, hubungan Jerman-Indonesia, Jerman, Indonesia, NGO, Papua, sektor keamanan dan pertahanan, terorisme

(Deutsch) Die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag müssen den Import illegaler Hölzer endlich verbieten!

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris dan
German

Posted on 09:47 in Siaran Pers & Pernyataan Sikap Bersama, Indonesia, Publikasi, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima
Tags: Pemerintah Jerman, lembaga kredit ekspor (ECA), penebangan liar, Indonesia, parlemen, penghancuran hutan tropis, ekbis

(Deutsch) WALHI fordert Schließung von Freeport

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris dan German

Posted on 16:29 in Bencana, Indonesia, Pertambangan, Lingkungan Hidup & Klima
Tags: penambangan, Indonesia, bencana, Papua, pemerintah, lingkungan hidup dan iklim

(Deutsch) Indonesien: Sorge um die zivilen Opfer in Aceh

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 14:39 in Aceh, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, penggungsi, proses kedamaian, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Indonesia, Komnas HAM, HAM, militer

(Deutsch) ICG: Jemaah Islamiyah in South East Asia: Damaged but Still Dangerous

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 15:34 in Indonesia, Informasi dan Analisa, Publikasi, Masyarakat & Agama
Tags: Indonesia, agama, terorisme

Daerah Pemilihan, Penentu Ayunan Bandul Kemenangan

Kompas, 27 September 2003

KETIKA diminta menjelaskan konsep daerah pemilihan yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum 2004, seorang calon anggota Komisi Pemilihan Umum provinsi itu kemudian meminta izin untuk menggambarkan konsep daerah pemilihan versinya. Mula-mula ia menggambarkan sebuah tempat pemungutan suara. Kemudian dia melingkari wilayah di sekitarnya. Batas wilayah sekitar TPS itulah yang disebutnya sebagai daerah pemilihan. Ketika ditanyakan apakah sawah dan empang di sekitar sebuah TPS termasuk dalam daerah pemilihan yang diceritakannya, calon tersebut tegas menjawab, „Ya!“

CERITA itu dituturkan ... baca semuanya

Posted on 13:31 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, hukum, administrasi, Pemilihan umum

Akomodasi Isu Jawa-Luar Jawa yang Setengah-setengah

Kompas, 17 September 2003

Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat (Bagian 2 – Habis)

PENGUMUMAN hasil pembahasan final alokasi kursi DPR yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum akhir Agustus 2003 memang bisa „digoreng“ melebar ke dalam keseimbangan representasi Jawa-luar Jawa. Mengapa enam provinsi di Jawa harus mendominasi dengan 303 kursi dari total 550 kursi DPR? Padahal, saat Pemilu 1999, Jawa hanya memperoleh 234 kursi dari total 500 kursi DPR.

DALAM pertemuan dengan KPU, beberapa delegasi menyebutkan, Indonesia benar-benar meminggirkan wilayah „Mamalupa“. ... baca semuanya

Posted on 13:43 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, hukum, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum

Membagi Kursi DPR, Menghormati Undang-undang

Kompas, 16 September 2003

Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat (Bagian 1)

SETELAH lebih dari sebulan molor dari jadwal yang dibuat, keputusan penetapan alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat untuk Pemilihan Umum 2004 akhirnya keluar. Begitu diumumkan pada 21 Agustus 2003, reaksi penolakan langsung berhamburan kepada Komisi Pemilihan Umum. Setidaknya sudah empat utusan masyarakat mempersoalkan penetapan alokasi kursi itu. Sebuah parpol baru pun segera membuat rilis untuk memprotes hal yang sama. Dari Kota Ambon, sebuah radiogram ... baca semuanya

Posted on 14:29 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, hukum, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum