(Deutsch) Zivilgesellschaft in Bedrängnis: Raum für Zivilgesellschaft schützen und weiten
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi Bahasa Jerman
(Deutsch) Zivilgesellschaft in Bedrängnis: Raum für Zivilgesellschaft schützen und weiten
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi Bahasa Jerman
(Deutsch) Jakartas Gouverneur lässt Armenviertel platt machen
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa JermanPosted on 04:23 in Human Development, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Informasi dan Analisa, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Kebebasan Pers, Publikasi
Indonesia: Penuhi jarak antara retorika dan realitas soal pelanggaran HAM masif 1965
Pernyataan Publik, 1 Oktober 2016
Meski adanya komitmen berulang dari Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan pada 1965 – seperti pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, dan penyiksaan – lebih dari lima dekade setelahnya jutaan korban dan keluarganya masih juga menunggu kebenaran, keadilan, dan reparasi. Pada peringatan ke-51 tahun perisitiwa pelanggaran HAM yang masif ini, Amnesty International, Asia Justice and Rights (AJAR), East-Timor and Indonesia Action Network (ETAN), La’o Hamutuk, TAPOL, Watch Indonesia!, ... baca semuanya
(Deutsch) »Palmöl ist nicht das kleinere Übel«
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa JermanPosted on 00:58 in Agro Fuels, Indonesia, Publikasi, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
Kesalahan Sistem Alokasi Kursi di Indonesia
Rumah Pemilu.org, 19 September 2017
http://www.rumahpemilu.org/in/read/11860/Kesalahan-Sistem-Alokasi-Kursi-di-Indonesia
oleh Amalia
Menjamin alokasi kursi pada badan legislatif secara adil merupakan hal yang penting. Selain membantu pemerintahan berjalan efektif dan efisien, alokasi yang proporsional juga meningkatkan partisipasi semua daerah dalam rangka perwujudan negara kesatuan yang menjunjung asas keadilan. Akan tetapi, terjadi kesalahan pandangan terhadap alokasi kursi yang harus segera diselesaikan.
“Tahun 2004 itu adalah akar lahirnya sistem alokasi sekarang. Di situ disebutkan bahwa alokasi kursi DPR tidak boleh kurang dari pemilu sebelumnya. Padahal, alokasi ... baca semuanya
Posted on 19:53 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Pemilu 2019 Menghadapi Masalah Serius jika…
jpnn.com, 18 September 2016
http://www.jpnn.com/read/2016/09/18/468145/Pemilu-2019-Menghadapi-Masalah-Serius-jika…-
JAKARTA – Para penyusun Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (UU Pemilu) diingatkan untuk menjadikan masalah alokasi kursi DPR RI ke setiap provinsi dan kemudian dibagikan ke setiap daerah pemilihan (dapil), sebagai prioritas utama pembahasan.
August Mellaz, Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), mengatakan, konteks keterwakilan dalam alokasi kursi DPR RI ke setiap provinsi berdasarkan prinsip kesetaraan/non diskriminatif atau biasa dikenal dengan istilah one person, one vote, one value (opovov), harusnya menjadi isu untuk dibahas pertama kali.
„Karena sebaik apapun ... baca semuanya
Posted on 22:33 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
DPD Diusulkan Melebur ke DPR
Beritasatu.com, 18 September 2016
http://www.beritasatu.com/nasional/386565-dpd-diusulkan-melebur-ke-dpr.html
oleh Carlos KY Paath/YUD, Suara Pembaruan
Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diusulkan untuk digabungkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan begitu, tidak perlu penambahan kursi Anggota DPR.
“Kalau kursi 560 dianggap kurang, kalau DPD mandul, digabung saja. DPD-nya bubarin saja,” kata peneliti senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Pipit R Kartawidjaja, dalam diskusi bertajuk “Konstitusionalitas dan Problematika Alokasi Kursi DPR RI Pemilu Indonesia” di Jakarta, Minggu (18/9).
Pipit menambahkan, dengan peleburan tersebut, maka sistem parlemen ... baca semuanya
Posted on 22:21 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Alokasi Kursi DPR ke Provinsi Harus Jadi Perhatian Serius
Beritasatu.com, 18 September 2016
oleh Carlos KY Paath/YUD, Suara Pembaruan
Jakarta – Alokasi kursi DPR ke setiap provinsi perlu mendapatkan perhatian serius dan mendalam. Isu ini menjadi prasyarat penting untuk menjawab kepentingan politik penduduk yang harus diwakili di lembaga legislatif.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) August Mellaz dalam diskusi bertajuk Konstitusionalitas dan Problematika Alokasi Kursi DPR RI Pemilu Indonesia di Jakarta, Minggu (18/9).
„Alokasi kursi kurang jadi perhatian serius dibincangkan. Semestinya alokasi ini paling penting dan ... baca semuanya
Posted on 21:39 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Wow, Jumlah Kursi Anggota DPR Akan Berubah?
Teropong Senayan, 18 September 2016
http://www.teropongsenayan.com/48500-wow-jumlah-kursi-anggota-dpr-akan-berubah
oleh Ferdiansyah
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)–Wacana perubahan jumlah anggota DPR mulai bergulir. Terbentuknya provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi alasan kuat penambahan kursi anggota DPR. Sebaliknya, muncul pula pengurangan jumlah kursi DPR.
Demikian wacana yang mungemuka dalam diskusi Konstitusionalitas dan Problematika Alokasi Kursi DPR RI Pemilu Indonesia di Jakarta, Minggu (18/9/2016). Sebagai nara sumber Arif Wibowo (Politisi PDIP) dan peneliti senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Pipit R Kartawidjaja.
“Ada keinginan anggota DPR naik menjadi 563. ... baca semuanya
Posted on 19:34 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Mari Kembali ke Humor
Kompas, 17 September 2016
Oleh DARMINTO M SUDARMO
Indonesia darurat humor, benarkah? Setidaknya itu yang „tercium“ dari motif mengapa penyelenggara mengadakan „Simposium Humor Nasional 2016“ dengan tema: Humor yang Adil dan Beradab pada 8 September 2016 di Jakarta.
Kekeringan rasa humor, kekeringan budaya, dan rasa seni, sebuah pemandangan yang dapat dilihat dalam kehidupan seharihari. Lihatlah komunikasi di tingkat elite dan penguasa, bahkan di masyarakat. Etika, apalagi estetika, seperti ramuan purba yang seolah tak perlu jadi rujukan lagi. Padahal, bangsa ... baca semuanya
Posted on 20:54 in Indonesia, Publikasi, Masyarakat & Agama, Watch Indonesia! dalam Media