Pengangkatan Jenderal (Purn) Wiranto sebagai Menteri mengukuhkan adanya impunitas berurat-akar di Indonesia
27 Juli 2016
Pernyataan Terbuka
Tiga lembaga hak asasi manusia, TAPOL, ETAN, dan Watch Indonesia!, hari ini mengritik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat Jenderal Purnawirawan Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Wiranto menggantikan Jenderal Purnawirawan Luhut Pandjaitan.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan kepada media bahwa Wiranto terpilih “karena ia telah teruji dan berpengalaman dalam menangani berbagai tugas, terutama pada masa transisi dari pemerintahan Orde Baru ke masa Reformasi di akhir tahun ... baca semuanya