Formasi Komisi di DPR Bebani Kerja Legislator

Koran Jakarta, 18 Oktober 2012

koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/103395

Polkamnas

JAKARTA – Formasi komisi parlemen di Indonesia, dinilai menjadi penyebab pengambilan keputusan bertele-tele. Karena formasi komisi-komisi di DPR membuat legislator memunyai beban kerja berlebih. Hal itu dikatakan Pipit R Kartawijaya dari Watch Indonesia!, di Jakarta, Rabu (17/10).

Di DPR terdapat 11 komisi dan badan-badan kelengkapan. Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan oleh DPR dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Menurut dia, 11 komisi DPR ini harus mengerjakan 46 ruang lingkup kerja.

Sementara ... baca semuanya

Posted on 21:44 in demokrasi, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen

Proses Pelaksanaan UU di Indonesia Semrawut

INDIEpenden, 13 Oktober 2012

Pipit Rochijat Kartawidjaja

 

Sejak 1971 Pipit Rochijat Kartawidjaja (63) melanjutkan studi elektro di Berlin, Jerman hingga sampai sarjana muda. Ketika menyaksikan otoritarian rezim orde baru Soeharto, bersama kalangan mahasiswa di Jerman, Pipit melakukan berbagai aksi perlawanan yang berakibat paspornya dicabut oleh pemerintah Indonesia. Selama di Jerman, dia bersinggungan dengan beragam pemikiran yang menjadikan dirinya begitu kritis dalam membaca dinamika Indonesia.

Sudah 21 tahun terakhir, Pipit bekerja di sebagai pejabat  publik yang melayani peluang kerja, dia juga ... baca semuanya

Posted on 21:03 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Jerman, diktator Suharto, Indonesia, keadilan, hukum, Orde Baru, Timor Leste, Timor Timur, administrasi, Pemilihan umum

Sistem pemilu terbuka sarat jual beli suara

WaspadaOnline, 13 Oktober 2012

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=241208:sistem-pemilu-terbuka-sarat-jual-beli-suara&catid=17:politik&Itemid=30

JAKARTA – Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Rochijat Kartawidjaja menilai sistem pemilihan terbuka rentan korupsi. “Karena biasanya akan diwarnai dengan jual beli suara antarcalon legislatif,” katanya, tadi malam, di Kompleks Taman Ismail Marzuki.

Menurut Pipit, di dalam sistem pemilihan terbuka, jual beli suara akan difasilitasi oleh partai sebagai pemegang otoritas apakah calon tersebut nantinya akan diberi suara atau tidak. “Tak heran setelahnya mereka akan berlomba-lomba mencari modal untuk mengembalikan mahar,” katanya.

Pipit menilai ... baca semuanya

Posted on 05:18 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, sistem pemilu

Tolak Senjata Jerman untuk TNI

matanews.com, 12 Oktober 2012

http://matanews.com/2012/10/05/tolak-senjata-jerman-untuk-tni/

Tidak ada Bukti Indonesia Terancam

PENGADAAN alat utama sistem senjata (Alutsista) modern dan canggih dari Jerman harus ditolak, karena TNI dianggap tidak bisa memberi alasan jelas tujuan keperluannya.

Disebutkan, sebanyak 103 tank jenis Leopard dan 50 tank jenis Marder, serta kemungkinan berbagai jenis senjata militer lainnya, sedang dinegosiasikan Pemerintah Indonesia dengan Jerman, untuk memperkuat Alutsista TNI.

Menurut release Aliansi Masyarakat Indonesia Anti Perdagangan Senjata yang diterima matanews.com, Kamis, 5 Oktober 2012, Pemerintah Jerman ingin merahasiakan perdagangan ... baca semuanya

Posted on 04:00 in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Pemerintah Jerman, Indonesia, HAM, militer, Munir, PKI, Susilo Bambang Yudhoyono, perdagangan senjata

PT Capres Ulah Partai Besar

Suara Merdeka, 11 Oktober 2012

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/10/11/201820/PT-Capres-Ulah-Partai-Besar

JAKARTA – Dalam praktek ketatanegaraan di negara-negara demokrasi, tidak dikenal adanya ambang batas (Presidential Threshold/PT) bagi calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres. Konstruksi hukum tersebut juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 UUD 1945.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies Mulyana W Kusuma. “PT yang hanya memungkinkan seorang dengan dukungan 20 persen dari kursi parlemen, harus ditolak. Konstruksi hukum kita, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kekuatan hukum, dan ... baca semuanya

Posted on 22:59 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, sistem pemilu

WNI di Jerman Tolak Pembelian 18 Pesawat Tempur Indonesia dari Jerman

jaringews.com, 11 Oktober 2012

http://jaringnews.com/internasional/uni-eropa/25097/impor-tank-pesawat-dan-senjata-dari-jerman-sulit-dihalangi

 

oleh Silvia Werner

Indonesia tidak butuh senjata, tetapi uang untuk pendidikan.

 

BERLIN, Jaringnews.com – 50 perwakilan „Aliansi Masyarakat Indonesia Anti Perdagangan Senjata” bersama dengan organisasi lain seperti Attac dan Gossner Mission menyerukan aspirasi dan kritik mereka di depan kantor Kanselir Jerman, Berlin pada tanggal 5 Oktober lalu. Sekitar 80% dari demonstran adalah WNI yang bertempat tinggal di Jerman.

Untuk mengkritik pelanggaran HAM di Papua dan hak-hak dari kaum minoritas oleh kalangan militer, ... baca semuanya

Posted on 22:12 in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Papua, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Pemerintah Jerman, demokrasi, Indonesia, HAM, militer, Papua, sektor keamanan dan pertahanan, perdagangan senjata, ekbis

Impor Tank, Pesawat dan Senjata dari Jerman Sulit Dihalangi

jaringnews.com, 11 Oktober 2012

http://jaringnews.com/internasional/uni-eropa/25097/impor-tank-pesawat-dan-senjata-dari-jerman-sulit-dihalangi

Silvia Werner

“Deklarasi Jakarta”  memungkinkan kemudahan pembelian ini.

 BERLIN, Jaringnews.com – Indonesia yang akan mengimpor tank-tank tempur, pesawat tempur dan senjata dari Jerman bakal tetap akan terlaksana di tengah protes WNI di Jerman yang menolak pemberosan uang untuk memperkuat militer Indonesia.

Protes dari Partai Hijau di Jerman atas penjualan senjata bekas ke luar negeri dipastikan juga tidak akan bisa menghalanginya. Hal ini juga telah tercermin ketika Partai Hijau memerintah dalam koalisi dengan Partai Sosial-Demokrat ... baca semuanya

Posted on 13:28 in demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Indonesia, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Pemerintah Jerman, demokrasi, Indonesia, militer, sektor keamanan dan pertahanan, perdagangan senjata, ekbis

Pakar: Tolak Presidential Threshold

suaramerdeka.com, 10 Oktober 2012

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/10/10/132347/Pakar-Tolak-Presidential-Threshold

JAKARTA, suaramerdeka.com – Dalam praktek ketatanegaraan di negara-negara demokrasi, tidak dikenal adanya Presidential Threshold. Konstruksi hukum Presidential Threshold juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 UUD 1945. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies Mulyana W Kusuma.

“Presidential Threshold yang hanya memungkinkan seorang dengan adanya dukungan 20 persen dari kursi parlemen, harus ditolak. Konstruksi hukum kita, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kekuatan hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum,” ... baca semuanya

Posted on 22:41 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), sistem pemilu

Empat Keberatan Penerapan “Presidential Treshold” WIB

Gatra.com, 10 Oktober 2012

http://www.gatra.com/politik-1/19058-empat-keberatan-penerpan-presidential-treshold-wib.html

 

Jakarta, Gatranews – Watch Indonesia! Berlin, mengungkapkan empat keberatannya terhadap penerapan “presidential thershold”, karena akhirnya parpol terkuat dalam koalisilah yang berhak mengajukan calon presiden. “Ada empat keberatan terhadap penerapan ‘presidential threshold’,” kata pengamat politik Watch Indonesia! Berlin, Pipit R Kartawijaya pada acara “Dialog Publik Menyoal Presidential Threshold Menjaring Capres Pilihan Rakyat” yang digelar 7 Strategic Studies di Jakarta, Rabu, (10/10).

Pipit merinci, keberatan tersebut, pertama, istilah ‘presidential threshold’ yang ‘dipasarkan’ di Indonesia salah kaprah seperti istilah ... baca semuanya

Posted on 15:18 in Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum

UU Pilpres Perlu Mengatur Investigasi Terhadap Capres

Jawa Pos National Network, 10 Oktober 2012

http://www.jpnn.com/read/2012/10/10/142833/UU-Pilpres-Perlu-Mengatur-Investigasi-Terhadap-Capres-  

Istilah Presidential Threshold Dianggap Salah Kaprah

JAKARTA – Selama ini perdebatan tentang Rancangan Undang-undang Pemilihan Presiden (RUU Pilpres) lebih didominasi pada ambang batas bagi calon presiden (capres) agar bisa diusung (presidential threshold). Padahal, ada hal yang lebih substansial ketimbang presidential threshold, yakni syarat-syarat bagi figur yang bisa diusung sebagai capres.

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini memimpin lembaga kajian Seven Strategic Studies, Mulyana Wira Kusumah, menyatakan bahwa syarat-syarat substantif bagi capres/cawapres ... baca semuanya

Posted on 04:33 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, hukum, Komisi Pemilihan Umum (KPU), sistem pemilu