Pakar: Tolak Presidential Threshold

suaramerdeka.com, 10 Oktober 2012

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/10/10/132347/Pakar-Tolak-Presidential-Threshold

JAKARTA, suaramerdeka.com – Dalam praktek ketatanegaraan di negara-negara demokrasi, tidak dikenal adanya Presidential Threshold. Konstruksi hukum Presidential Threshold juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 UUD 1945. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies Mulyana W Kusuma.

“Presidential Threshold yang hanya memungkinkan seorang dengan adanya dukungan 20 persen dari kursi parlemen, harus ditolak. Konstruksi hukum kita, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kekuatan hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum,” ... baca semuanya

Posted on 22:41 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), sistem pemilu

Empat Keberatan Penerapan “Presidential Treshold” WIB

Gatra.com, 10 Oktober 2012

http://www.gatra.com/politik-1/19058-empat-keberatan-penerpan-presidential-treshold-wib.html

 

Jakarta, Gatranews – Watch Indonesia! Berlin, mengungkapkan empat keberatannya terhadap penerapan “presidential thershold”, karena akhirnya parpol terkuat dalam koalisilah yang berhak mengajukan calon presiden. “Ada empat keberatan terhadap penerapan ‘presidential threshold’,” kata pengamat politik Watch Indonesia! Berlin, Pipit R Kartawijaya pada acara “Dialog Publik Menyoal Presidential Threshold Menjaring Capres Pilihan Rakyat” yang digelar 7 Strategic Studies di Jakarta, Rabu, (10/10).

Pipit merinci, keberatan tersebut, pertama, istilah ‘presidential threshold’ yang ‘dipasarkan’ di Indonesia salah kaprah seperti istilah ... baca semuanya

Posted on 15:18 in Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, partai politik, Pemilihan umum

UU Pilpres Perlu Mengatur Investigasi Terhadap Capres

Jawa Pos National Network, 10 Oktober 2012

http://www.jpnn.com/read/2012/10/10/142833/UU-Pilpres-Perlu-Mengatur-Investigasi-Terhadap-Capres-  

Istilah Presidential Threshold Dianggap Salah Kaprah

JAKARTA – Selama ini perdebatan tentang Rancangan Undang-undang Pemilihan Presiden (RUU Pilpres) lebih didominasi pada ambang batas bagi calon presiden (capres) agar bisa diusung (presidential threshold). Padahal, ada hal yang lebih substansial ketimbang presidential threshold, yakni syarat-syarat bagi figur yang bisa diusung sebagai capres.

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini memimpin lembaga kajian Seven Strategic Studies, Mulyana Wira Kusumah, menyatakan bahwa syarat-syarat substantif bagi capres/cawapres ... baca semuanya

Posted on 04:33 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, hukum, Komisi Pemilihan Umum (KPU), sistem pemilu

“Presidential Threshold, Istilah Ngawur di Indonesia”

politik.pelitaonline.com, 10 Oktober 2012

 

Dalam UUD 45 Pasal 6A ayat 2 disebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan partai politik atau gabungan Parpol sebelum pelaksanaan Pemilu.

Jakarta, POL – PENGAMAT politik dari Watch Indonesia!, Berlin, Pipit R. Kartawidjaja mengatakan, penggunaan istilah presidential threshold (ambang batas pemilihan presiden) di Indonesia tidak hanya membingungkan rakyat, tapi juga istilah yang ngawur. Umumnya, yang dimaksud presidential threshold merupakan syarat seorang calon presiden untuk terpilih menjadi presiden.

“Misalnya di Brazil 50 persen plus satu, di ... baca semuanya

Posted on 03:22 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, partai politik, konstitusi/UUD, sistem pemilu

(Deutsch) Waffendeal mit Indonesien: Bundesregierung schweigt

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 02:20 in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Papua, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Angela Merkel, Pemerintah Jerman, hubungan Jerman-Indonesia, HAM, militer, Papua, aksi protes, perdagangan senjata

Semakin banyak pesanan alutsista Jerman dari Indonesia

Berlin, 07 Oktober 2012

Demonstrasi di depan kantor Kanselir Jerman

 oleh Alex Flor, Watch Indonesia!

Sekitar 50 warga Indonesia dan Jerman yang menyatakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Indonesia Anti Perdagangan Senjata berdemonstrasi pada tanggal 5 Oktober di depan kantor Kanselir Jerman, yang mana ditanggal ini Indonesia merayakan hari ulang tahun (HUT) TNI. Mereka berdemonstrasi dengan plakat/poster dan spanduk yang menyerukan ketidaksetujuan akan penjualan senjata dari Jerman ke Indonesia sekaligus mengkritik ketidakterbukaan pemerintah Jerman akan penjualan senjata tersebut.

Dengan sikap kritis ... baca semuanya

Posted on 22:09 in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Papua, Publikasi, Konflik Regional, sektor keamanan dan pertahanan, SiaranPers & Pernyataan Sikap Watch
Tags: Angela Merkel, Pemerintah Jerman, hubungan Jerman-Indonesia, kesehatan, Indonesia, HAM, Papua, transparensi, perdagangan senjata

Warga Jerman Tolak Ekspor Tank-tank Tempur ke Indonesia

jaringnews.com, 6 Oktober 2012

http://jaringnews.com/internasional/uni-eropa/24710/warga-jerman-tolak-ekspor-tank-tank-tempur-ke-indonesia

 

oleh Silvia Werner

Ada tidaknya permintaan untuk ekspor senjata tidak diberitahukan kepada parlemen dan publik oleh pemerintah Koalisi CDU-FDP di Jerman.

BERLIN, Jaringnews.com – Rencana penjualan 103 buah tank tempur „Leopard 2” dan 50 buah tank pengangkut tentara „Marder 1A3” oleh pemerintah Jerman ke Indonesia mengundang reaksi keras dari masyarakat Jerman. Warga Jerman melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kanselir Federal di Berlin pada Jumat, 5/10. Mereka menolak penjualan tank-tank tersebut ke Indonesia.

Sayangnya, hingga kini ... baca semuanya

Posted on 03:59 in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Papua, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Pemerintah Jerman, Indonesia, HAM, militer, Papua, aksi protes, perdagangan senjata

(Deutsch) Panzer nach Indonesien?

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 21:58 in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Angela Merkel, hubungan Jerman-Indonesia, diktator Suharto, Indonesia, HAM, militer, Munir, Timor Leste, Timor Timur, Papua, Prabowo, sektor keamanan dan pertahanan, impunitas, perdagangan senjata, Wiranto

(Deutsch) Noch mehr Panzer für Indonesien

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 10:48 in demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Pemerintah Jerman, demokrasi, Indonesia, militer, sektor keamanan dan pertahanan, administrasi, perdagangan senjata

(Deutsch) Noch mehr deutsche Panzer für Indonesien

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 02:02 in demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Informasi dan Analisa, Papua, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan
Tags: Pemerintah Jerman, demokrasi, Indonesia, HAM, militer, Papua, sektor keamanan dan pertahanan, perdagangan senjata, ekbis