(Deutsch) Indonesien: Die Regierung Indonesiens muss dem Recht Geltung verschaffen

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris
Versi bahasa Jerman

Posted on 00:55 in Aceh, pernyataan posisi bersama, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Papua, Publikasi, Lingkungan Hidup & Klima
Tags: Aceh, kemiskinan, Pemerintah Jerman, diskriminasi, keamanan pangan, gender, kekerasan, orang asli, Indonesia, keadilan, hukum, Kalimantan / Borneo, hak tanah, HAM, militer, Munir, minyak kelapa sawit, Papua, hukum, agama, impunitas, lingkungan hidup dan iklim, PBB

Elit pengusaha Indonesia main dalang

 

Informasi dan Analisa, 29 September 2011

 

 oleh Alex Flor

 

Pemerintah mau ”mengusir” Greenpeace dari Indonesia tanpa menyadari mereka sama-sama dimusuhi para konglomerat dan lawan politik pemerintahan sekarang.

 

„Saya bekerja di satu Ornop”. Begitu biasanya saya menjawab jika orang menanyakan profesi saya. „Di sebuah organisasi non-pemerintah”, saya menjelaskan ketika yang dihadapin masih ragu atas arti ornop itu. Kalau beliau tetap pusing bisa jadi saya bilang: „ya, kira-kira lembaga seperti Greenpeace tapi jauh lebih kecil”. „O gitu!”

Hampir semua orang tahu Greenpeace. Oleh karena ... baca semuanya

Posted on 02:42 in Agro Fuels, demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Pemilu & Partai Politik, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Informasi dan Analisa, Papua, Publikasi, Pulp & Paper, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima
Tags: Aceh, demokrasi, Indonesia, hak tanah, HAM, NGO, minyak kelapa sawit, kertas dan bubur kertas, Papua, partai politik, penghancuran hutan tropis, agama, Susilo Bambang Yudhoyono, lingkungan hidup dan iklim, ekbis, masyarakat sipil

Mengadaptasi Pemilihan Umum 1999

Kompas, 17 September 2011

Terlepas dari beragam persoalan yang menyertainya, Pemilihan Umum 1999 dinilai sebagai salah satu penyelenggaraan pemilu terbaik, selain Pemilu 1955. Pemilu demokratis pertama sejak era reformasi 1998 itu menjadi „kulminasi politik“ pasca-Orde Baru dengan keikutsertaan berbagai kekuatan politik yang sebelumnya terepresi.

Cerita berlanjut. Tiga kali pemilu pascareformasi memang memberikan beragam catatan. Misalnya, cara penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak dianggap membuat demokrasi menjadi „bergaya Amerika“ disertai keharusan berbiaya mahal. Nyaris tak mungkin calon bisa terpilih tanpa dibekali kekuatan finansial ... baca semuanya

Posted on 01:15 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, Pemilihan umum

Memperbaiki Design Sistem Pemilu Indonesia

Prasetya Online, 16 September 2011

http://prasetya.ub.ac.id/berita/Memperbaiki-Desain-Sistem-Pemilu-Indonesia-5943-id.html
 

Setiap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), Indonesia selalu membuat Undang-Undang (UU) Sistem Pemilu yang baru. Selama era reformasi saja telah lahir dua UU yakni UU Sistem pemilu 2003 dan 2008. Pada kedua UU tersebut, untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) misalnya, termuat beberapa tujuan yang ternyata juga dilanggar dalam pelaksanaannya. Beberapa tujuan ini meliputi proporsionalitas, akuntabilitas, derajat keterwakilan yang tinggi serta multikepartaian sederhana. Dr. Pipit Kartawidjaja dari Landesagentur fuer ... baca semuanya

Posted on 03:41 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Jerman, Indonesia, partai politik, hukum, sistem pemilu