(Deutsch) „Wir sind betrogen worden!“
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
(Deutsch) „Wir sind betrogen worden!“
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Eropa mengkhawatirkan ekspansi perkebunan sawit di Indonesia
17 Februari 2009
Siaran Pers oleh Watch Indonesia! dan Rettet den Regenwald
10.000 warga Uni Eropa menuntut pembebasan pembela lingkungan M. Rusdi di Jambi
Lebih dari 10.000 warga Uni-Eropa menuntut pembebasan M.Rusdi, kepala desa Karang Mendapo. Ia ditahan pada tanggal 28 Januari 2009. Warga Uni-Eropa tersebut menandatangani petisi yang diajukan oleh Rettet den Regenwald dan Watch Indonesia!. Wakil dari LSM Lingkungan Hidup dan HAM ini menyerahkan petisi tersebut kepada Kedutaan Besar Indonesia di Jerman pada 16 Februari. Aksi yang ... baca semuanya
Harapan pada Partai Politik
Kompas, 02 Februari 2009
Parpol Perlu Lakukan Mekanisme Internal
Jakarta, Kompas – Langkah yang realistis dilakukan saat ini adalah meminta adanya mekanisme internal di tubuh partai politik yang memungkinkan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.
Wakil Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Topo Santoso, Sabtu (31/1) berpendapat, perdebatan mengenai kebijakan afirmatif untuk calon perempuan tidak bisa melulu digantungkan pada turunnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau peraturan KPU.
Baik perpu maupun peraturan KPU dinilai akan rawan gugatan karena Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan penetapan ... baca semuanya
Posted on 12:45 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Parliamentary Threshold dinilai Banyak Kekurangan
Metro TV Election Channel / Polkam / Jum’at, 30 Januari 2009
Metrotvnews.com, Jakarta: Sidang kedua uji materiil Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 tentang parliamentary treshold akhirnya digelar, Kamis (29/1) kemarin. Sidang menghadirkan saksi ahli Pipit Rochijat Kartawidjaja. Menurut Pipit electoral treshold mempunyai banyak kekurangan.
Buat Pipit, sistem parlemantary treshold memiliki ambang batas yang berlebihan, sehingga terkesan menggelembungkan parpol besar serta mengancam parpol menengah. Pendapat tersebut ditentang kuasa hukum DPR Ferry Mursidan Baldan. Ferry menganggap bahwa sistem parlemantary treshold dilakukan ... baca semuanya
Posted on 17:18 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Suara Rakyat Terancam Hilang
Pikiran Rakyat online, 30 Januari 2009
http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=56182
JAKARTA, (PR).– Ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR dinilai akan semakin menghilangkan suara rakyat yang melalui pemilihan umum (pemilu). Padahal, misi pemilu adalah meningkatkan derajat keterwakilan masyarakat.
Hal itu dikatakan Pipit Rochijat Kartawidjaja yang menjadi saksi ahli dari pemohon dalam sidang uji materiil UU No. 10/2008 di Mahkamah Konstitusi, Jln. Medan Merdeka Barat Jakarta, Kamis (29/1). Materi yang diuji utamanya pasal 202 ... baca semuanya
Posted on 11:29 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Pemohon Tambah Pasal yang Diuji
hukumonline.com, 30 Januari 2009
Pengujian Parliamentary Threshold
Selain mempersoalkan ketentuan Parliamentary threshold, pemohon juga menguji sejumlah pasal yang mengatur cara penetapan perolehan kursi dalam UU Pemilu.
Sidang pengujian ketentuan Parliamentary Threshold (PT) dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif baru dua kali digelar. Namun, tanda-tanda persidangan akan berlangsung alot sudah mulai terlihat. Bila sebelumnya pemohon hanya mengajukan pengujian Pasal 202, kali ini para pemohon menambah enam pasal untuk diuji.
Pasal-pasal yang diajukan untuk ikut diuji itu ... baca semuanya
Posted on 10:29 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Diduga MK sudah punya putusan sebelum sidang ambang batas PT
Batakpos-online.com, 21 Januari 2009
Mahkamah Konsitusi (MK) diduga telah memiliki keputusan sebelum sidang diperkarakan, hal itu terkait gugatan ambang batas Parliamentary Threshold (PT) yang disidangkan Kamis (22/1).
Pernyataan itu disampaikan Koordinator kerja uji materi PT, Ratna Esther Tobing usai sidang.
Menurut Ratna, pernyataan Ketua Hakim, Abdul Mukhtie Fajar yang mengatakan sebaiknya sidang dipercepat dan Anda dapat kembali bekerja untuk memperoleh suara lebih dari ambang batas PT 2,5 persen bak keputusan sebelum keputusan. “Pernyataan itu kan seperti memberitahu, MK akan memutuskan ... baca semuanyaPosted on 22:42 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
(Deutsch) Indonesien: Versagen bei der Bewältigung der Vergangenheit
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted on 15:46 in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
(Deutsch) Freispruch im Mordfall Munir:
Straflosigkeit in Indonesien geht weiter
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted on 14:29 in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media