KPU Diminta Review Dapil Pemilu Anggota DPRD

Republika online, 10 Juli 2008

JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) didesak melakukan review menyeluruh terhadap daerah pemilihan (dapil) untuk pemilu anggota DPRD. Kekeliruan alokasi kursi dapil ditemukan pada sekurangnya 15 daerah. Asas proporsionalitas jumlah kursi dengan jumlah penduduk tak terpenuhi.

”Pada pemilu 2004, identifikasi masalah untuk dapil ini adalah ketidakjelasan basis data kependudukan dan batas waktu finalisasi dapil, serta kekeliruan dalam penghitungan alokasi kursi,” papar koordinator Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) August Mellaz, Rabu (9/7). August mengatakan data penduduk potensial ... baca semuanya

Posted on 16:07 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU Harus Kembalikan Kursi Hilang

Jurnal Nasional, 09 Juli 2008

by : Arjuna Al Ichsan

KPU bersikukuh tidak akan melakukan perubahan daerah pemilihan

Penetapan alokasi kursi DPRD di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota pada Pemilu 2004 dinilai telah terjadi kekeliruan akibat salah perhitungan. Berdasarkan catatan Sindikasi Pemilu dan Demokasi (SPD) dan Watch Indonesia setidaknya kekeliruan penetapan alokasi kursi itu terjadi di 15 daerah. Oleh sebab itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melakukan review menyeluruh terhadap alokasi kursi Pemilu 2004 sebelum menetapkan alokasi ... baca semuanya

Posted on 16:32 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Pemilihan umum

Kursi di 14 Dapil Bermasalah

Jurnal Nasional, 02 Juli 2008

Kesalahan alokasi kursi akan berdampak pada Pemilu 2009

Arjuna Al Ichsan

Penetapan jumlah kursi 14 DPRD provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan hasil Pemilu 2004 dinilai Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) bermasalah. Pasalnya, alokasi kursi untuk anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan (dapil) tidak sesuai dengan jumlah suara pemilih. Jika tidak segera diperbaiki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), kesalahan alokasi kursi DPRD ini akan berdampak pada Pemilu 2009.

Koordinator Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) ... baca semuanya

Posted on 12:44 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Negara dan Pemerintah Harus Dipisah

Jurnal Nasional, 01 Juli 2008

by : Arjuna Al Ichsan

TIDAK jelasnya perbedaan antara administratur negara dan pemerintah di Indonesia dinilai turut menyumbang rendahnya kualitas pelayanan publik. Di negara maju seperti Jerman, telah mengatur tegas antara administratur negara dan pemerintah berikut dengan tugas, fungsi, hak, dan kewajibannya.

Hasilnya, tugas-tugas negara sebagai pelaksanaan amanah undang-undang dapat dilaksanakan secara baik dan optimal meski pemerintahannya mengalami berbagai periode pergantian kekuasaan.

Mantan Presiden Komisaris Komite Independen Pemantau Pemilu Eropa Pipit R Kartawidjaya dalam ... baca semuanya

Posted on 15:38 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

RUU Administrasi Pemerintahan Lamban

Media Indonesia, 01 Juli 2008

LAMBANNYA pengajuan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pemerintahan diduga karena Presiden khawatir kehilangan kewenangan kalau RUU itu disahkan. Presidium Indonesia Watch di Jerman Pipit R Kartawidjaya mengatakan itu pada diskusi di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta, kemarin. Pipit mengatakan di negara-negara maju sudah dilakukan reformasi birokrasi dengan memisahkan pemerintahan dari kekuasaan pejabat politik. (KN/P-4)

Posted on 15:31 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

LSM Siap Ajukan RUU AP Tandingan

Sinar Harapan, 01 Juli 2008

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0807/01/pol02.html

Substansi Kekuasaan Masih Rancu dengan Pemerintahan

Jakarta – Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (AP) yang kini tengah diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan langkah maju dalam dunia administrasi kenegaraan. Perundangan ini diharapkan menjadi instrumen utama negara dalam menjalankan fungsinya dengan publik.

Selain itu, UU ini juga menjadi senjata publik yang dapat menghindarkan segenap potensi kesewenang-wenangan kekuasaan. Namun, kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sendiri mengajukan rancangan tandingan yang isinya antara lain memisahkan antara kepentingan publik ... baca semuanya

Posted on 14:18 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, administrasi, masyarakat sipil

(Deutsch) Der indonesische Tropenwald und die Klimaerwärmung

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 15:27 in Agro Fuels, Indonesia, Publikasi, Pulp & Paper, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: penebangan liar, orang asli, Indonesia, karbon, minyak kelapa sawit, penghancuran hutan tropis, lingkungan hidup dan iklim

(Deutsch) Mast- und Schotbruch
Wie die Flotte der DDR nach Indonesien kam

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 10:02 in Sejarah & Tinjauan, Sejarah & Tinjauan, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Pemerintah Jerman, diktator Suharto, pembangunan, Indonesia, HAM, militer, Orde Baru, aksi protes, konflik daerah, utang, perdagangan senjata

(English) Indonesia: Defamation of Ahmadiyah Denomination

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Versi bahasa Inggris

Posted on 21:33 in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, pernyataan posisi Watch
Tags: diskriminasi, Indonesia, HAM, petisi, agama, PBB

(Deutsch) 1000 Kerzen für Maftuh Fauzi

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 04:00 in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Informasi dan Analisa
Tags: Indonesia, HAM, Polisi, aksi protes, mahasiswa/i