Aturan Baru buat KPU

Kompas, 11 Oktober 2005

Sidik Pramono

Pemilihan Umum 2004 selalu digadang-gadang sebagai kisah sukses Komisi Pemilihan Umum. Di tengah kekhawatiran selama persiapan, penyelenggaraan pemilu yang tergolong rumit dan kompleks diakui berjalan lancar. Sekalipun dibanjiri kritik dari dalam negeri, pujian dari luar negeri juga bertaburan ditujukan ke KPU.

Sekalipun demikian, tidak bisa dilepaskan bagaimana rusaknya harapan masuknya para akademisi menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Harapan bahwa mereka dapat mendorong proses demokratisasi dan tak akan tergoda uang ternyata kandas. Sejak terbelit ... baca semuanya

Posted on 12:06 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

(English) Scapegoating common enemies, Comment on INFID Newsletter “UN Reform, the USA, and Our Position” by Ivan al Hadar

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 07:07 in "Dalam sorotan", Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi
Tags: Indonesia, HAM, NGO, Timor Leste, Timor Timur, referendum 1999, impunitas, tuntutan pidana, transitional justice, PBB, USA

(Deutsch) Korindo baut Zellstofffabrik

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 17:14 in Indonesia, Pulp & Paper, Lingkungan Hidup & Klima
Tags: Indonesia, Kalimantan / Borneo, kertas dan bubur kertas, perkebunan, penghancuran hutan tropis, lingkungan hidup dan iklim

Penarikan Pasukan di Aceh

Deutsch Welle, Laporan dan Komentar, 24 Agustus 2005

Wawancara dengan Alex Flor (Watch Indonesia!) mengenai penarikan pasukan di Aceh. Masihkah ada saling kepercayaan penuh antara kedua pihak penandatanggan nota kesepakatan perdamaian?

Dengarlah wawancara Alex Flor di sini (mp3, 1,54 MB)

Posted on 17:41 in Aceh, Indonesia, Publikasi, Konflik Regional, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, proses kedamaian, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Indonesia, militer, konflik daerah

RUU Prosedur Administrasi Perlu Untuk Perbaiki Birokrasi Indonesia

hukum online.com, 24 Agustus 2005

Bila terwujud, pejabat negara tidak bisa lagi sewenang-wenang dalam memutus suatu kebijakan publik. Pelayanan publik juga dilaksanakan dengan lebih profesional.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti, saat menjelaskan perlunya Indonesia memiliki RUU Prosedur Administrasi Pemerintahan di Jakarta (23/8).

Kondisi birokrasi Indonesia saat ini yang dikenal gemuk dan korup telah membuat pelayanan terhadap publik terhambat dan semakin memburuk. „RUU Prosedur Administrasi ini bisa jadi pintu masuk bagi perbaikan ... baca semuanya

Posted on 02:43 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, hukum, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

(English) Watch Indonesia! and other NGOs write Members of the UN Security Council on Commission of Experts & Timor Justice

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 14:12 in Surat Terbuka Bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice
Tags: Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, kepastian hukum, impunitas, tuntutan pidana, PBB, kejahatan kemanusiaan, rekonsiliasi

(English) Watch Indonesia! and other NGOs write Secretary-General on Commission of Experts & Timor Justice

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 08:27 in Surat Terbuka Bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice
Tags: Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, kepastian hukum, impunitas, tuntutan pidana, transitional justice, PBB, kejahatan kemanusiaan, rekonsiliasi

Baru Merdeka 20 Persen

Radar Kediri, 21 Agustus 2005

Cak Nun: Fatwa MUI Tak Mengikat

KEDIRI – Budayawan Emha Ainun Najib menilai bahwa fatwa sesat Ahmadiyah yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mempunyai kekuatan yang mengikat siapa pun. Hal ini diungkapkannya usai menjadi pembicara dalam acara ’Ngobrol Merdeka 60 Persen’ di Hotel Insumo Palace, kemarin.

„Sebenarnya perlu diperjelas, MUI itu lembaga Islam atau lembaga negara. Kalau lembaga Islam maka fatwa yang dikeluarkan tidak mengikat. Sedangkan jika menjadi lembaga negara maka MUI tidak bisa ... baca semuanya

Posted on 14:34 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Masyarakat & Agama, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, agama

Kekacauan Pada Pabrik bubur kertas Kiani Kertas

Watch Indonesia!, Agustus 2005

Perkembangan Terakhir Dari Kalimantan

Oleh: Vinda Nairus dan Marianne Klute

Diterjemahkan oleh: Mario Müller

P.T. Kiani Kertas menghebohkan sejak beberapa tahun. Dulu pabrik tersebut milik Imperium Penguasa Kayu Bob Hasan, teman baik Suharto. Karena penggunaan uang negara untuk Kiani Kertas (KK) Bob Hasan harus masuk penjara. Hal lain yang menghebohkan adalah hutang yang sangat tinggi untuk pembangunan kompleks pabrik atau kekerasan melawan masyarakat. Bahwa pabrik yang baru saja selesai harus menghentikan produksinya dalam beberapa tahun kemudian, ... baca semuanya

Posted on 01:59 in Indonesia, Publikasi, Pulp & Paper, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima, majalah SUARA
Tags: penebangan liar, Indonesia, Kalimantan / Borneo, kertas dan bubur kertas, Prabowo, penghancuran hutan tropis, lingkungan hidup dan iklim, ekbis

(Deutsch) Hoffnung für Aceh?

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 17:54 in Aceh, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Konflik Regional, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, proses kedamaian, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Indonesia, HAM, militer, konflik daerah, transitional justice, pelurusan sejarah