Ornop Indonesia dan Timtim Curiga Ada “Deal” Politik di Balik Pembentukan KKP

Kompas, 19 Maret 2005

Jakarta, Kompas – Pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan oleh Pemerintah Indonesia dan Timor Timur, mendapat sorotan keras dari sejumlah organisasi non pemerintah (ornop) dari Timtim dan Indonesia. Kebijakan politik tersebut dinilai tergesa-gesa dan dicurigai karena adanya deal-deal politik antara kedua negara tersebut.

Sorotan tajam ini disampaikan melalui pernyataan bersama Ornop Timtim dan Indonesia kepada pers, Jumat (18/3) di Kantor Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Jakarta. Mereka mendesak kedua negara mempertanggungjawabkan ... baca semuanya

Posted on 13:48 in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, HAM, NGO, Timor Leste, Timor Timur, impunitas, transitional justice, kejahatan kemanusiaan, komisi kebenaran

Pemberantasan Korupsi Perlu Keterlibatan Rakyat

Radio Nederland Wereldomroep, 10 Mei 2005

Pendirian Komisi Meningkatkan Korupsi Bukan Pendirian Komisi-Komisi

Wawancara Ranesi di Hilversum, 10 Mei 2005

Upaya memberantas korupsi tidak akan berhasil kalau terus didirikan pelbagai komisi-komisi anti korupsi. Jaminan keberhasilan pemberantasan korupsi adalah keterlibatan rakyat langsung dalam menyusun anggaran daerah. Pendirian komisi-komisi hanya akan memperbesar birokasi dan meningkatkan korupsi. Itulah satu-satunya butir yang ada dalam buku baru berjudul „Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, Kasus Indonesia dan Studi Perbandingan,“ yang ditulis oleh Mulyana W. Kusumah ... baca semuanya

Posted on 23:13 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sarasehan Pilkada Tak Dihadiri Calon Bupati

SUARA MERDEKA, Jumat, 06 Mei 2005

BANTUL – Sebagai bagian dari negara republik, mestinya warga dan rakyat hidupnya harus selalu berpolitik, sebagaimana layaknya di negara-negara maju, seperti di Jerman maupun negara lainnya. Sebab, dengan kehidupan masyarakat dan rakyatnya yang mau berpolitik, niscaya pemerintah dan rakyat bisa saling mengontrol dalam menjalankan roda pemerintahan. Pakar pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemerintahan daerah (pemda) yang selama ini tinggal di Jerman, Dr Pipit Kartawijaya, mengatakan hal itu di hadapan peserta „Sarasehan ... baca semuanya

Posted on 15:49 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, Pemilihan umum

Korupsi Bisa Diberantas Birokrasi

Kedaulatan Rakyat, 06 Mei 2005

BANTUL (KR) – Walaupun persoalan korupsi tidak hanya dimonopoli birokrasi tetapi sudah merambah ke semua elemen, tetapi harus menjadi komitmen memberantasnya, yaitu berupaya menyejahterakan masyarakat. Di sisi lain, upaya itu bisa dilakukan dari lingkungan keluarga dahulu untuk tidak menambah jumlah pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), baru ke lingkungan yang lebih luas.

Saran itu mengemuka dalam sarasehan ‘Pilkada dan Prospek Pemberantasan Korupsi (Belajar Kepada Brazil)’ yang berlangsung Rabu (4/5) di gedung induk lantai ... baca semuanya

Posted on 12:03 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, reformasi, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum

Hari Ini Sarasehan Pilkada

Kedaulatan Rakyat, 04 Mei 2005

Kenduri Rakyat Bantul Digelar di 3 Kecamatan

BANTUL (KR)-Sejumlah elemen masyarakat Bantul yang tergabung dalam HiPis Production yang merupakan divisi kreativitas dan pengembangan dari Himpunan Pemuda Islam (HiPis), menggelar ‘Kenduri Rakyat Bantul’ bersama Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) dan Kiai Kanjeng.

Acara itu sendiri yang didukung Kedaulatan Rakyat, digelar di 3 kota kecamatan, mulai 6 Mei di lapangan Hibrida Argomulyo Sedayu, 20 Mei di lapangan Mojo Donotirto Kretek dan terakhir 28 Mei di lapangan Petir ... baca semuanya

Posted on 12:28 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, reformasi, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum

(English) Open letter: There is merit in the idea of criteria

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 08:30 in Surat Terbuka Bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi
Tags: 1965, Aceh, demokrasi, Indonesia, resolusi konflik, HAM, Munir, Papua, konflik daerah, PBB

(Deutsch) “Katastrophales Papier” Kalimantan – Insel der Zukunft?

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 03:50 in Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Studi dan Laporan bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Publikasi, Pulp & Paper, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima
Tags: penambangan, diktator Suharto, lembaga kredit ekspor (ECA), Indonesia, Kalimantan / Borneo, hak tanah, minyak kelapa sawit, kertas dan bubur kertas, perkebunan, Prabowo, penghancuran hutan tropis, lingkungan hidup dan iklim, ekbis

(Deutsch) Indonesien will UN-Expertenkommission die Einreise verweigern

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 15:04 in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice, Transitional Justice, Surat Terbuka Watch
Tags: Pemerintah Jerman, Uni Eropa (EU), Indonesia, konflik 1975 - 1999, Timor Leste, Timor Timur, impunitas, tuntutan pidana, PBB, kejahatan kemanusiaan, komisi kebenaran

(English) “Strengthening Human Rights in Indonesia”

Maaf, halam ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
versi bahasa Inggris

Posted on 13:58 in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, penggungsi, resolusi konflik, HAM, Timor Leste, Timor Timur, Papua, impunitas, kejahatan kemanusiaan

(English) Joint letter to Indonesian President

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 09:05 in Surat Terbuka Bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice
Tags: Indonesia, tata hukum, HAM, Timor Leste, Timor Timur, tuntutan pidana, transitional justice, PBB