(Deutsch) Kirchliche Hilfswerke entsenden zehn Beobachter nach Osttimor

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 09:46 in Hak Asasi Manusia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Pemerintah Jerman, penggungsi, kekerasan, intervensi and pemeliharaan keamanan, milisi, Timor Leste, Timor Timur, referendum 1999, PBB

(Deutsch) Deutsche Bundesregierung läßt
Osttimor im Stich

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 09:15 in Hak Asasi Manusia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Uskup Belo, Pemerintah Jerman, Jerman, Indonesia, resolusi konflik, milisi, Timor Leste, Timor Timur, referendum 1999, sektor keamanan dan pertahanan, PBB

(Deutsch) UNO droht Fiasko in Ost-Timor

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 00:42 in Hak Asasi Manusia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Pemerintah Jerman, kekerasan, Indonesia, milisi, Timor Leste, Timor Timur, referendum 1999, Merdeka, PBB

(Deutsch) Was ändert sich in Indonesien?

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 10:29 in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Uskup Belo, Pemerintah Jerman, hubungan Jerman-Indonesia, diktator Suharto, kekerasan, Habibie, Indonesia, resolusi konflik, HAM, militer, milisi, Timor Leste, Timor Timur, Polisi, referendum 1999, sektor keamanan dan pertahanan, otonomi khusus, Merdeka, PBB, perdagangan senjata, Pemilihan umum

(English) IFET letter to UN Secretary General on the appointment of Eurico Guterres

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 11:58 in demokrasi, Surat Terbuka Bersama, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan
Tags: Eurico Guterres, kekerasan, Indonesia, milisi, Timor Leste, Timor Timur, Portugal, referendum 1999, sektor keamanan dan pertahanan, PBB, kejahatan kemanusiaan

(Deutsch) Die Olympiade der Wahlbeobachter

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 10:11 in demokrasi, Indonesia, Informasi dan Analisa, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, diktator Suharto, Indonesia, Megawati Sukarnoputri, militer, partai politik, mahasiswa/i, Pemilihan umum

(English) International NGO Observers for East Timor Consultation

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 11:35 in Siaran Pers & Pernyataan Sikap Bersama, Hak Asasi Manusia, Timor Leste, Timor Timur, Politik & Demokrasi, Publikasi
Tags: penggungsi, kekerasan, Indonesia, resolusi konflik, militer, milisi, NGO, Timor Leste, Timor Timur, Portugal, referendum 1999, PBB

(Deutsch) Krieg und Frieden in Ost-Timor

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 08:15 in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Uskup Belo, Habibie, Indonesia, resolusi konflik, militer, milisi, Timor Leste, Timor Timur, referendum 1999, Merdeka, PBB, Xanana Gusmão

(Deutsch) “Keine Weltbankkredite vor den indonesischen Wahlen!”

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 14:22 in demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, SiaranPers & Pernyataan Sikap Watch
Tags: kemiskinan, pembangunan, GOLKAR, Indonesia, korupsi, Pemilihan umum, ekbis, World Bank

(Deutsch) Terror in Osttimor macht schnelles Handeln erforderlich

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 09:59 in Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Surat Terbuka Watch
Tags: Jerman, kekerasan, Habibie, Indonesia, resolusi konflik, milisi, Timor Leste, Timor Timur, parlemen, referendum 1999, pemerintah, sektor keamanan dan pertahanan, PBB