Ngadirejo Menuju Jerman

Caknun.com, 11 Oktober 2016

Penulis: Fahmi Agustian *)

Pipit Rochiyat Kartawidjaja, putra M. Kartawidjaja seorang pejabat Pabrik Gula pada era Presiden Sukarno. Ia menghabiskan masa kecilnya di Ngadirejo. Pergolakan politik di Indonesia pada era 1960 memengaruhi wawasan politik seorang Pipit. Pengalaman pribadi sebagai salah seorang putra dari seorang pejabat yang dimusuhi oleh PKI saat itu, merupakan pengalaman yang cukup berharga baginya. Dan setelah PKI dilarang di Indonesia paska G 30 S/PKI, M. Kartawidjaja diangkat menjadi Inspektur Pabrik Gula.

Pipit ... baca semuanya

Posted on 05:41 in demokrasi, Sejarah & Tinjauan, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: 1965, demokrasi, Jerman, Intel, Indonesia, Orde Baru, PKI, pemerintah, mahasiswa/i, administrasi

Tata Ulang Alokasi Kursi dan Dapil

Kompas, 10 Oktober 2016

RUU PEMILU

JAKARTA, KOMPAS – Alokasi kursi dan penataan daerah pemilihan di Indonesia janggal dan tak proporsional. Revisi Undang-Undang tentang Pemilu semestinya menjadi momentum untuk menata daerah pemilihan dan jumlah kursi. Namun, tujuan penataan sekaligus ukurannya semestinya ditentukan terlebih dahulu.

Beberapa masalah dalam penentuan dapil yang ada dalam Pemilu Indonesia, antara lain pembagian kursi perwakilan tidak dilakukan secara adil berdasarkan jumlah populasi dan adanya pembentukan dapil yang secara sistematis dan berpola menguntungkan pihak atau partai tertentu.

Menurut Peneliti ... baca semuanya

Posted on 02:02 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, Pemilihan umum, sistem pemilu

Alokasi Kursi Dapil Harus Dibahas Serius!

jpnn.com, 09 Oktober 2016

http://www.jpnn.com/read/2016/10/09/473083/Alokasi-Kursi-Dapil-Harus-Dibahas-Serius!-

JAKARTA – Lagi, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) mengingatkan pentingnya isu-isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) untuk mendapat perhatian serius.

Terutama masalah penataan alokasi kursi daerah pemilihan dan pembentukan peta daerah pemilihan, yang selama ini kerap luput dari perhatian DPR dan masyarakat. 

“Isu ini merupakan salah satu bagian dari perangkat sistem pemilu penting,” kata Direktur Eksekutif SPD August Mellaz dalam diskusi bertema ‘Problematika Penataan Alokasi Kursi Daerah Pemilihan dan Pembentukan Peta Daerah Pemilihan‎’ di ... baca semuanya

Posted on 02:40 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, sistem pemilu

Jangan Anggap Partai Politik Baru sebagai Musuh

jengpatrol.com, 09 Oktober 2016

http://www.jengpatrol.com/news/nasional/jangan-anggap-partai-politik-baru-sebagai-musuh/

oleh Rakhmatulloh

JAKARTA – Rencana pemerintah menjegal partai politik (parpol) baru agar tidak bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pemilu 2019 terus menuai kritik.

Peneliti senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Pipit R Kartawidajaj‎a mengatakan, kehadiran parpol baru yang ingin memunculkan kadernya menjadi pejabat eksekutif tidak bisa dipersempit dengan regulasi.

‎”Karena itu di manapun selalu tumbuh partai baru. Jadi itu tidak bisa dihalangi dengan regulasi semacam apapun kayak di Indonesia,” ujar Pipit ... baca semuanya

Posted on 02:25 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, parlemen, partai politik, Mahkamah Konstitusi, sistem pemilu

Politisi Gerindra Usul Jumlah Kursi DPR Ditambah Jadi 570

Kompas.com, 09 Oktober 2016

http://nasional.kompas.com/read/2016/10/09/15591651/politisi.gerindra.usul.jumlah.kursi.dpr.ditambah.jadi.570

Penulis: Dani Prabowo

Editor: Sandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com – Kursi Dewan Perwakilan Rakyat yang kini berjumlah 560 dinilai kurang proporsional.

Adanya provinsi baru dan sejumlah daerah pemekaran, menjadi pertimbangan agar kursi di DPR ditambah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria saat diskusi bertajuk Penataan Alokasi Kursi Daerah Pemilihan dan Pembentukan Peta Daerah Pemilihan di Jakarta, Minggu (9/10/2016).

Menurut dia, tujuan utama penambahan kursi DPR agar kepentingan masyarakat dapat lebih terakomodasi.

„Kalau kita ... baca semuanya

Posted on 02:02 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Gerindra, Indonesia, partai politik, sistem pemilu

Alokasi Kursi dan Peta Dapil

Beritasatu.com, 09 Oktober 2016

http://www.beritasatu.com/nasional/391515-dua-fokus-utama-pembahasan-ruu-penyelenggaraan-pemilu.html

oleh Carlos KY Paath/FER, Suara Pembaruan

Jakarta – Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu bakal segera dibahas pemerintah dan DPR. Isu alokasi kursi dan pembentukan peta daerah pemilihan (dapil) diharapkan dapat diperhatikan saat pembahasan.

„Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu hendaknya memberikan porsi tersendiri agar terjadi perbaikan atas berbagai masalah dalam alokasi kursi dan pembentukan peta dapil, baik DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota,“ kata Peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) spesialisasi sistem politik dan pemerintahan, Pipit ... baca semuanya

Posted on 01:41 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, desetralisasi, Indonesia, Pemilihan umum, sistem pemilu

Alokasi Kursi di Dapil Mesti Ditata Ulang

Metrotvnews.com, 09 Oktober 2016

http://news.metrotvnews.com/politik/0KvVnXpK-alokasi-kursi-di-dapil-mesti-ditata-ulang

oleh Arga Sumantri

Metrotvnews.com, Jakarta: Alokasi kursi dan peta daerah pemilihan (dapil) harus ditata ulang. Isu ini dinilai kurang mendapat perhatian eksekutif maupun legislatif. Padahal, Indonesia segera menyelenggarakan Pemilu 2019.

Peneliti senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Pipit R Kartawidjaja menyatakan, penataan alokasi kursi di daerah baru mendapat porsi serius oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2014. Hal itu dilihat dari Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 tahun 2013. „Namun, nyatanya berbagai permasalahan juga masih ... baca semuanya

Posted on 01:25 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Pemilihan umum, sistem pemilu

(Deutsch) Zivilgesellschaft in Bedrängnis: Raum für Zivilgesellschaft schützen und weiten

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi Bahasa Jerman

Posted on 16:36 in demokrasi, pernyataan posisi bersama, Studi dan Laporan bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Papua, Kebebasan Pers, Publikasi, Konflik Regional, Transitional Justice
Tags: 1965, demokrasi, Indonesia, hak tanah, LGBT Rights, Papua, kebebasan pers, agama, Shrinking Space, masyarakat sipil

(Deutsch) Jakartas Gouverneur lässt Armenviertel platt machen

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 04:23 in Human Development, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Informasi dan Analisa, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Kebebasan Pers, Publikasi
Tags: kemiskinan, Indonesia, Jakarta, hak tanah, kebebasan pers, lingkungan hidup dan iklim

Indonesia: Penuhi jarak antara retorika dan realitas soal pelanggaran HAM masif 1965

Pernyataan Publik,  1 Oktober 2016

Meski adanya komitmen berulang dari Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan pada 1965 – seperti pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, dan penyiksaan – lebih dari lima dekade setelahnya jutaan korban dan keluarganya masih juga menunggu kebenaran, keadilan, dan reparasi. Pada peringatan ke-51 tahun perisitiwa pelanggaran HAM yang masif ini, Amnesty International, Asia Justice and Rights (AJAR), East-Timor and Indonesia Action Network (ETAN), La’o Hamutuk, TAPOL, Watch Indonesia!, ... baca semuanya

Posted on 23:47 in Siaran Pers & Pernyataan Sikap Bersama, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Siaran Pers, Publikasi, Transitional Justice
Tags: 1965, Gerechtigkeit, Indonesia, Joko Widodo, Justiz, HAM, Timor Leste, Timor Timur, PKI, referendum 1999, impunitas, PBB, kejahatan kemanusiaan, pelurusan sejarah, komisi kebenaran, Wiranto