Himbauan: Berhati-hatilah dalam menghadapi ancaman eskalasi kekerasan di Papua!

05 Agustus 2005

Tanggal 15 Agustus 2005 kemungkinan akan dicantumkan sebagai Hari Perdamaian dalam sejarah Indonesia. Alasannya, dua hari sebelum perayaan HUT RI ke-60 itu pemerintah Indonesia akan menandatangani kesepakatan perdamaian dengan GAM. Konflik berdarah memperebutkan Aceh selama 30 tahun dengan demikian diharapkan akan berakhir dan tinggal jadi bagian sejarah.

Watch Indonesia! menyambut baik kesepakatan RI-GAM itu dan menghimbau semua pihak supaya mendukung secara konstruktif segala jerih payah dalam menerapkan isi kesepakatan.

Tanggal 15 Agustus 2005 pula merupakan tanggal penuh arti untuk daerah ... baca semuanya

Posted on 08:10 in Aceh, Indonesia, Papua, Publikasi, Konflik Regional, SiaranPers & Pernyataan Sikap Watch
Tags: Aceh, kekerasan, Indonesia, resolusi konflik, Papua, aksi protes, konflik daerah, otonomi khusus

Timor Timur menghadapi masa lalunya

Juli 2005

seri missio Hak Asasi Manusia (ISSN1618-6222)

Monika Schlicher

Kerja Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi

I. Kata Pengantar

„Kadang-kadang saya begitu marah, sampai seakan-akan gila. Lalu, saya ingin agar semua pelakunya dibunuh. Tapi terus, jika saya lebih tenang, sayapun berpikir, suami saya sudah meninggal dan tidak ada yang bisa membuatnya hidup lagi. Juga tidak dengan membalas dendam.”

Seperti halnya janda dari Bobonaro, hampir semua keluarga ... baca semuanya

Posted on 03:54 in Studi dan Laporan bersama, Sejarah & Tinjauan, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice
Tags: Indonesia, konflik 1975 - 1999, HAM, milisi, Timor Leste, Timor Timur, tuntutan pidana, transitional justice, PBB, pelurusan sejarah, rekonsiliasi, komisi kebenaran

(English) Int’l NGOs write UN-Secretary-General on Commission of Experts report

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.

Versi bahasa Inggris

Posted on 08:57 in Surat Terbuka Bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice
Tags: Indonesia, pengadilan internasional, HAM, Timor Leste, Timor Timur, impunitas, transitional justice, PBB, rekonsiliasi, komisi kebenaran, Wiranto

(Deutsch) VN-Expertenkommission fordert Strafverfolgung für Verbrechen in Osttimor 1999

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 08:29 in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Informasi dan Analisa, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice, Transitional Justice
Tags: Indonesia, keadilan, hukum, Timor Leste, Timor Timur, referendum 1999, tuntutan pidana, transitional justice, PBB, kejahatan kemanusiaan, komisi kebenaran

(Deutsch) Osttimor: Verlangen nach Gerechtigkeit

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 10:51 in Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: penggungsi, kekerasan, pengadilan internasional, keadilan, hukum, militer, milisi, Timor Leste, Timor Timur, tuntutan pidana, transitional justice, PBB, komisi kebenaran

Perundingan informal pemerintah Indonesia dan GAM diharapkan mempercepat kondisi damai di Nanggroe Aceh Darussalam

Deutsche Welle, Laporan dan Komentar, 08 Juni 2005

Wawancara dengan Otto Syamsuddin Ishak (Imparsial) dan Alex Flor (Watch Indonesia!) mengenai perundingan perdamaian pemerintah Indonesia dan GAM di Helsinki.

Dengarlah wawancara  Otto Syamsuddin Ishak dan Alex Flor di sini (mp3, 2,13 MB)

Posted on 18:25 in Aceh, Indonesia, Publikasi, Konflik Regional, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, proses kedamaian, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Indonesia, militer, konflik daerah

Ornop Indonesia dan Timtim Curiga Ada “Deal” Politik di Balik Pembentukan KKP

Kompas, 19 Maret 2005

Jakarta, Kompas – Pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan oleh Pemerintah Indonesia dan Timor Timur, mendapat sorotan keras dari sejumlah organisasi non pemerintah (ornop) dari Timtim dan Indonesia. Kebijakan politik tersebut dinilai tergesa-gesa dan dicurigai karena adanya deal-deal politik antara kedua negara tersebut.

Sorotan tajam ini disampaikan melalui pernyataan bersama Ornop Timtim dan Indonesia kepada pers, Jumat (18/3) di Kantor Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Jakarta. Mereka mendesak kedua negara mempertanggungjawabkan ... baca semuanya

Posted on 13:48 in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, HAM, NGO, Timor Leste, Timor Timur, impunitas, transitional justice, kejahatan kemanusiaan, komisi kebenaran

Pemberantasan Korupsi Perlu Keterlibatan Rakyat

Radio Nederland Wereldomroep, 10 Mei 2005

Pendirian Komisi Meningkatkan Korupsi Bukan Pendirian Komisi-Komisi

Wawancara Ranesi di Hilversum, 10 Mei 2005

Upaya memberantas korupsi tidak akan berhasil kalau terus didirikan pelbagai komisi-komisi anti korupsi. Jaminan keberhasilan pemberantasan korupsi adalah keterlibatan rakyat langsung dalam menyusun anggaran daerah. Pendirian komisi-komisi hanya akan memperbesar birokasi dan meningkatkan korupsi. Itulah satu-satunya butir yang ada dalam buku baru berjudul „Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, Kasus Indonesia dan Studi Perbandingan,“ yang ditulis oleh Mulyana W. Kusumah ... baca semuanya

Posted on 23:13 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, administrasi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sarasehan Pilkada Tak Dihadiri Calon Bupati

SUARA MERDEKA, Jumat, 06 Mei 2005

BANTUL – Sebagai bagian dari negara republik, mestinya warga dan rakyat hidupnya harus selalu berpolitik, sebagaimana layaknya di negara-negara maju, seperti di Jerman maupun negara lainnya. Sebab, dengan kehidupan masyarakat dan rakyatnya yang mau berpolitik, niscaya pemerintah dan rakyat bisa saling mengontrol dalam menjalankan roda pemerintahan. Pakar pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemerintahan daerah (pemda) yang selama ini tinggal di Jerman, Dr Pipit Kartawijaya, mengatakan hal itu di hadapan peserta „Sarasehan ... baca semuanya

Posted on 15:49 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, Pemilihan umum

Korupsi Bisa Diberantas Birokrasi

Kedaulatan Rakyat, 06 Mei 2005

BANTUL (KR) – Walaupun persoalan korupsi tidak hanya dimonopoli birokrasi tetapi sudah merambah ke semua elemen, tetapi harus menjadi komitmen memberantasnya, yaitu berupaya menyejahterakan masyarakat. Di sisi lain, upaya itu bisa dilakukan dari lingkungan keluarga dahulu untuk tidak menambah jumlah pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), baru ke lingkungan yang lebih luas.

Saran itu mengemuka dalam sarasehan ‘Pilkada dan Prospek Pemberantasan Korupsi (Belajar Kepada Brazil)’ yang berlangsung Rabu (4/5) di gedung induk lantai ... baca semuanya

Posted on 12:03 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, reformasi, state & nation building, administrasi, Pemilihan umum