Negara dan Pemerintah Harus Dipisah

Jurnal Nasional, 01 Juli 2008

by : Arjuna Al Ichsan

TIDAK jelasnya perbedaan antara administratur negara dan pemerintah di Indonesia dinilai turut menyumbang rendahnya kualitas pelayanan publik. Di negara maju seperti Jerman, telah mengatur tegas antara administratur negara dan pemerintah berikut dengan tugas, fungsi, hak, dan kewajibannya.

Hasilnya, tugas-tugas negara sebagai pelaksanaan amanah undang-undang dapat dilaksanakan secara baik dan optimal meski pemerintahannya mengalami berbagai periode pergantian kekuasaan.

Mantan Presiden Komisaris Komite Independen Pemantau Pemilu Eropa Pipit R Kartawidjaya dalam ... baca semuanya

Posted on 15:38 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

RUU Administrasi Pemerintahan Lamban

Media Indonesia, 01 Juli 2008

LAMBANNYA pengajuan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pemerintahan diduga karena Presiden khawatir kehilangan kewenangan kalau RUU itu disahkan. Presidium Indonesia Watch di Jerman Pipit R Kartawidjaya mengatakan itu pada diskusi di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta, kemarin. Pipit mengatakan di negara-negara maju sudah dilakukan reformasi birokrasi dengan memisahkan pemerintahan dari kekuasaan pejabat politik. (KN/P-4)

Posted on 15:31 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

LSM Siap Ajukan RUU AP Tandingan

Sinar Harapan, 01 Juli 2008

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0807/01/pol02.html

Substansi Kekuasaan Masih Rancu dengan Pemerintahan

Jakarta – Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (AP) yang kini tengah diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan langkah maju dalam dunia administrasi kenegaraan. Perundangan ini diharapkan menjadi instrumen utama negara dalam menjalankan fungsinya dengan publik.

Selain itu, UU ini juga menjadi senjata publik yang dapat menghindarkan segenap potensi kesewenang-wenangan kekuasaan. Namun, kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sendiri mengajukan rancangan tandingan yang isinya antara lain memisahkan antara kepentingan publik ... baca semuanya

Posted on 14:18 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, administrasi, masyarakat sipil

(Deutsch) Der indonesische Tropenwald und die Klimaerwärmung

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 15:27 in Agro Fuels, Indonesia, Publikasi, Pulp & Paper, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: penebangan liar, orang asli, Indonesia, karbon, minyak kelapa sawit, penghancuran hutan tropis, lingkungan hidup dan iklim

(Deutsch) Mast- und Schotbruch
Wie die Flotte der DDR nach Indonesien kam

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 10:02 in Sejarah & Tinjauan, Sejarah & Tinjauan, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Pemerintah Jerman, diktator Suharto, pembangunan, Indonesia, HAM, militer, Orde Baru, aksi protes, konflik daerah, utang, perdagangan senjata

(Deutsch) Gut Holz!

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 11:37 in Agro Fuels, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Publikasi, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: agrofuel ("biofuel"), Indonesia, Kalimantan / Borneo, hak tanah, minyak kelapa sawit, kertas dan bubur kertas, Papua, perkebunan, penghancuran hutan tropis, Sumatera, lingkungan hidup dan iklim

(Deutsch) “Die Mühen der Ebene”

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 15:43 in 10 Years Reformasi: Democracy, Human Rights and Social Justice in Indonesia, Aktivitas, demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Studi dan Laporan bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Kebebasan Pers, Publikasi, Transitional Justice, Kegiatan, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, kemiskinan, demokrasi, diktator Suharto, pembangunan, Indonesia, resolusi konflik, HAM, Papua, partai politik, kebebasan pers, kepastian hukum, reformasi, konflik daerah, agama, sektor keamanan dan pertahanan, state & nation building, transitional justice, Pemilihan umum, ekbis

(Deutsch) Konflikt fördernd: Palmöl aus West-Papua

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 07:35 in Agro Fuels, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Papua, Publikasi, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: agrofuel ("biofuel"), kekerasan, Indonesia, Kalimantan / Borneo, hak tanah, minyak kelapa sawit, Papua, perkebunan, penghancuran hutan tropis, konflik daerah, Sumatera, ekbis

(Deutsch) Menschenrechte: Indonesien verpasst seine Chancen

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 13:17 in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: 1965, diktator Suharto, Indonesia, HAM, militer, Timor Leste, Timor Timur, impunitas, tuntutan pidana, Tanjung Priok, transitional justice, kejahatan kemanusiaan, komisi kebenaran

Berhitung Jalan buat Perempuan

Kompas, 30 April 2008

Kesetaraan dalam Pemilu

Sidik Pramono

Menjelang Pemilihan Umum 2009, isu kesetaraan perempuan kembali mencuat. Semua “pintu” proses politik dijaga untuk menyertakan perempuan. Hasilnya, tindakan khusus sementara, affirmative action, setidaknya berhasil memasukkan tiga perempuan dari tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Berikutnya, tiga dari lima anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu juga perempuan.

Bagi anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR, Lena Maryana Mukti, yang ikut menyeleksi anggota KPU dan Bawaslu, tindakan khusus sementara itu guna ... baca semuanya

Posted on 12:55 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: diskriminasi, gender, Indonesia, Pemilihan umum