Aturan Baru buat KPU

Kompas, 11 Oktober 2005

Sidik Pramono

Pemilihan Umum 2004 selalu digadang-gadang sebagai kisah sukses Komisi Pemilihan Umum. Di tengah kekhawatiran selama persiapan, penyelenggaraan pemilu yang tergolong rumit dan kompleks diakui berjalan lancar. Sekalipun dibanjiri kritik dari dalam negeri, pujian dari luar negeri juga bertaburan ditujukan ke KPU.

Sekalipun demikian, tidak bisa dilepaskan bagaimana rusaknya harapan masuknya para akademisi menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Harapan bahwa mereka dapat mendorong proses demokratisasi dan tak akan tergoda uang ternyata kandas. Sejak terbelit ... baca semuanya

Posted on 12:06 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, korupsi, Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

(Deutsch) Osttimor: Drei Jahre nach der Unabhängigkeit

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 04:32 in Timor Leste, Timor Timur, Politik & Demokrasi, Publikasi, Negara & Nation-Building, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: pembangunan, keadilan, hukum, Timor Leste, Timor Timur, state & nation building, Merdeka, PBB, pelurusan sejarah

Penarikan Pasukan di Aceh

Deutsch Welle, Laporan dan Komentar, 24 Agustus 2005

Wawancara dengan Alex Flor (Watch Indonesia!) mengenai penarikan pasukan di Aceh. Masihkah ada saling kepercayaan penuh antara kedua pihak penandatanggan nota kesepakatan perdamaian?

Dengarlah wawancara Alex Flor di sini (mp3, 1,54 MB)

Posted on 17:41 in Aceh, Indonesia, Publikasi, Konflik Regional, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, proses kedamaian, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Indonesia, militer, konflik daerah

RUU Prosedur Administrasi Perlu Untuk Perbaiki Birokrasi Indonesia

hukum online.com, 24 Agustus 2005

Bila terwujud, pejabat negara tidak bisa lagi sewenang-wenang dalam memutus suatu kebijakan publik. Pelayanan publik juga dilaksanakan dengan lebih profesional.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti, saat menjelaskan perlunya Indonesia memiliki RUU Prosedur Administrasi Pemerintahan di Jakarta (23/8).

Kondisi birokrasi Indonesia saat ini yang dikenal gemuk dan korup telah membuat pelayanan terhadap publik terhambat dan semakin memburuk. „RUU Prosedur Administrasi ini bisa jadi pintu masuk bagi perbaikan ... baca semuanya

Posted on 02:43 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, hukum, administrasi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Baru Merdeka 20 Persen

Radar Kediri, 21 Agustus 2005

Cak Nun: Fatwa MUI Tak Mengikat

KEDIRI – Budayawan Emha Ainun Najib menilai bahwa fatwa sesat Ahmadiyah yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mempunyai kekuatan yang mengikat siapa pun. Hal ini diungkapkannya usai menjadi pembicara dalam acara ’Ngobrol Merdeka 60 Persen’ di Hotel Insumo Palace, kemarin.

„Sebenarnya perlu diperjelas, MUI itu lembaga Islam atau lembaga negara. Kalau lembaga Islam maka fatwa yang dikeluarkan tidak mengikat. Sedangkan jika menjadi lembaga negara maka MUI tidak bisa ... baca semuanya

Posted on 14:34 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Masyarakat & Agama, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, hukum, agama

(Deutsch) Hoffnung für Aceh?

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 17:54 in Aceh, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Konflik Regional, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, proses kedamaian, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Indonesia, HAM, militer, konflik daerah, transitional justice, pelurusan sejarah

(Deutsch) Tsunami forcierte Friedensgespräche

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 08:49 in Aceh, Indonesia, Publikasi, Konflik Regional, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Indonesia, resolusi konflik, HAM, militer, konflik daerah

Dua Hari Jelang Penandatanganan MoU RI-GAM di Helsinki

Harian Sinar Indonesia Baru Online, 14 Agustus 2005

Ratusan Guru dan Kades di Aceh Diteror GAM, Ramai-ramai Mengungsi ke Medan

Jakarta (SIB) Dua hari menjelang penandatanganan kesepakatan damai antara Pemerintah RI dan GAM bukan berarti membuat warga setempat merasa lega. Detik-detik terakhir ini justru dimanfaatkan sempalan GAM melakukan intimidasi pemerasan bahkan pembunuhan. Tak pelak, ratusan guru dan keucik (Kepala desa) yang menjadi target mereka ramai-ramai mengungsi ke Medan maupun Jakarta.

Dan Satgas Info NAD Letkol CAJ Erie Soetiko, yang dihubungi (Harian Terbit) ... baca semuanya

Posted on 11:32 in Aceh, Indonesia, Publikasi, Konflik Regional, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Indonesia, resolusi konflik, partai politik, konflik daerah

Partai Lokal Bisa Jadi Sarana Integrasi

Sinar Harapan, Sabtu, 13 Agustus 2005

oleh Suradi

Jakarta – Tuntutan partai lokal oleh Gerakan Aceh Merdela (GAM) tak perlu ditakutkan. Keberadaan partai lokal justru bisa menjadi salah satu saluran bagi pemimpin yang selama ini bersebrangan dengan pemerintah untuk berintegrasi dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia.

Demikian benang merah diskusi interaktif yang diselenggarakan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) yang menghadirkan narasumber Hary Tjan Silalahi (Centre for Social and International Studies), Masduki Baidowi (anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa), ... baca semuanya

Posted on 15:29 in Aceh, demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Aceh, demokrasi, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Indonesia, partai politik, Pemilihan umum

(Deutsch) Osttimor soll Kriegsgräuel aufarbeiten

maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 20:17 in Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: pengadilan internasional, José Ramos-Horta, keadilan, hukum, HAM, milisi, Timor Leste, Timor Timur, impunitas, tuntutan pidana, transitional justice, PBB, rekonsiliasi, komisi kebenaran