Bongkar! – Alokasi Kursi DPR

Republika, 06 Desember 2016

www.watchindonesia.org/wp-content/uploads/hlm_teraju_center.pdf

OLEH HARUN HUSEIN

Alokasi kursi di Indonesia tidak mempunyai metodologi yang jelas.

Amburadul. Satu kata ini bisa mewakili masalah alokasi kursi DPR dan segala dampak turunannya, seperti jomplangnya harga kursi antarprovinsi, jomplangnya harga kursi antardaerah pemilihan dalam satu provinsi, hingga terbentuknya daerah pemilihan-daerah pemilihan yang ajaib, seperti ‘dapil superman.’ Dalam teori sistem pemilu, alokasi kursi di Indonesia saat ini sarat malapportionment dan gerrymandering yang mencederai nilai-nilai demokrasi dan konstitusi,seperti kesetaraan dan keadilan.

Untuk menakar ... baca semuanya

Posted on 08:29 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, desetralisasi, Indonesia, hukum, Pemilihan umum, sistem pemilu

Pegawai Kok Negeri

Kompasiana, 30 November 2016

http://www.kompasiana.com/achmadpongsahidysaifullah/pegawai-kok-negeri_583e6ff5319773b9100275f6

Siapa lagi kalau bukan Menteri Susi yang bikin “gara-gara”. Menteri Kelautan dan Perikanan itu membuat gebrakan yang bertujuan ingin menyegarkan komposisi pegawai negeri di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Menteri Susi akan merekrut kaum muda berprestasi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pasalnya, lebih dari setengah PNS di Indonesia sudah berusia di atas 40 tahun.

Golden handshake adalah program yang ditawarkan Menteri Susi bagi pegawai negeri yang bersedia pensiun dini. Kompensasi yang ... baca semuanya

Posted on 00:38 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, pemerintah, administrasi

(Deutsch) Indonesien: Gouverneur unter Blasphemieverdacht

Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi Bahasa Jerman

Posted on 00:13 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Keadilan dan Hukum, Indonesia, Publikasi, Masyarakat & Agama, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Jakarta, Joko Widodo, hukum, agama, Pemilihan umum

Bahas RUU Pemilu, Pegiat Pemilu Sedot Ilmu di SPD

Harian Terbit, 06 Nopember 2016

http://www.harianterbit.com/m/nasional/read/2016/11/06/72154/0/25/Bahas-RUU-Pemilu-Pegiat-Pemilu-Sedot-Ilmu-di-SPD

Jakarta, HanTer – Pembahasan RUU Pemilu akan dihadapkan pada batasan waktu yang sempit. Karenanya, proses pembahasan RUU itu harus dilakukan secara fokus, efektif, dan mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak, seperti masyarakat sipil dan pemilih.

”Point itu yang mengharuskan proses pembahasan RUU Pemilu harus memperhatikan tujuan pemilu itu sendiri,” peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Pipit R Kartawidjaja yang menjadi narasumber tunggal dalam diskusi peningkatan kapasitas jaringan yang dilaksanakan SPD kepada pegiat pemilu di ... baca semuanya

Posted on 05:57 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, Pemilihan umum, sistem pemilu

Ngadirejo Menuju Jerman

Caknun.com, 11 Oktober 2016

Penulis: Fahmi Agustian *)

Pipit Rochiyat Kartawidjaja, putra M. Kartawidjaja seorang pejabat Pabrik Gula pada era Presiden Sukarno. Ia menghabiskan masa kecilnya di Ngadirejo. Pergolakan politik di Indonesia pada era 1960 memengaruhi wawasan politik seorang Pipit. Pengalaman pribadi sebagai salah seorang putra dari seorang pejabat yang dimusuhi oleh PKI saat itu, merupakan pengalaman yang cukup berharga baginya. Dan setelah PKI dilarang di Indonesia paska G 30 S/PKI, M. Kartawidjaja diangkat menjadi Inspektur Pabrik Gula.

Pipit ... baca semuanya

Posted on 05:41 in demokrasi, Sejarah & Tinjauan, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: 1965, demokrasi, Jerman, Intel, Indonesia, Orde Baru, PKI, pemerintah, mahasiswa/i, administrasi

Tata Ulang Alokasi Kursi dan Dapil

Kompas, 10 Oktober 2016

RUU PEMILU

JAKARTA, KOMPAS – Alokasi kursi dan penataan daerah pemilihan di Indonesia janggal dan tak proporsional. Revisi Undang-Undang tentang Pemilu semestinya menjadi momentum untuk menata daerah pemilihan dan jumlah kursi. Namun, tujuan penataan sekaligus ukurannya semestinya ditentukan terlebih dahulu.

Beberapa masalah dalam penentuan dapil yang ada dalam Pemilu Indonesia, antara lain pembagian kursi perwakilan tidak dilakukan secara adil berdasarkan jumlah populasi dan adanya pembentukan dapil yang secara sistematis dan berpola menguntungkan pihak atau partai tertentu.

Menurut Peneliti ... baca semuanya

Posted on 02:02 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, parlemen, partai politik, Pemilihan umum, sistem pemilu

Alokasi Kursi Dapil Harus Dibahas Serius!

jpnn.com, 09 Oktober 2016

http://www.jpnn.com/read/2016/10/09/473083/Alokasi-Kursi-Dapil-Harus-Dibahas-Serius!-

JAKARTA – Lagi, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) mengingatkan pentingnya isu-isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) untuk mendapat perhatian serius.

Terutama masalah penataan alokasi kursi daerah pemilihan dan pembentukan peta daerah pemilihan, yang selama ini kerap luput dari perhatian DPR dan masyarakat. 

“Isu ini merupakan salah satu bagian dari perangkat sistem pemilu penting,” kata Direktur Eksekutif SPD August Mellaz dalam diskusi bertema ‘Problematika Penataan Alokasi Kursi Daerah Pemilihan dan Pembentukan Peta Daerah Pemilihan‎’ di ... baca semuanya

Posted on 02:40 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Indonesia, sistem pemilu

Jangan Anggap Partai Politik Baru sebagai Musuh

jengpatrol.com, 09 Oktober 2016

http://www.jengpatrol.com/news/nasional/jangan-anggap-partai-politik-baru-sebagai-musuh/

oleh Rakhmatulloh

JAKARTA – Rencana pemerintah menjegal partai politik (parpol) baru agar tidak bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pemilu 2019 terus menuai kritik.

Peneliti senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Pipit R Kartawidajaj‎a mengatakan, kehadiran parpol baru yang ingin memunculkan kadernya menjadi pejabat eksekutif tidak bisa dipersempit dengan regulasi.

‎”Karena itu di manapun selalu tumbuh partai baru. Jadi itu tidak bisa dihalangi dengan regulasi semacam apapun kayak di Indonesia,” ujar Pipit ... baca semuanya

Posted on 02:25 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: Indonesia, parlemen, partai politik, Mahkamah Konstitusi, sistem pemilu

Politisi Gerindra Usul Jumlah Kursi DPR Ditambah Jadi 570

Kompas.com, 09 Oktober 2016

http://nasional.kompas.com/read/2016/10/09/15591651/politisi.gerindra.usul.jumlah.kursi.dpr.ditambah.jadi.570

Penulis: Dani Prabowo

Editor: Sandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com – Kursi Dewan Perwakilan Rakyat yang kini berjumlah 560 dinilai kurang proporsional.

Adanya provinsi baru dan sejumlah daerah pemekaran, menjadi pertimbangan agar kursi di DPR ditambah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria saat diskusi bertajuk Penataan Alokasi Kursi Daerah Pemilihan dan Pembentukan Peta Daerah Pemilihan di Jakarta, Minggu (9/10/2016).

Menurut dia, tujuan utama penambahan kursi DPR agar kepentingan masyarakat dapat lebih terakomodasi.

„Kalau kita ... baca semuanya

Posted on 02:02 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, Gerindra, Indonesia, partai politik, sistem pemilu

Alokasi Kursi dan Peta Dapil

Beritasatu.com, 09 Oktober 2016

http://www.beritasatu.com/nasional/391515-dua-fokus-utama-pembahasan-ruu-penyelenggaraan-pemilu.html

oleh Carlos KY Paath/FER, Suara Pembaruan

Jakarta – Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu bakal segera dibahas pemerintah dan DPR. Isu alokasi kursi dan pembentukan peta daerah pemilihan (dapil) diharapkan dapat diperhatikan saat pembahasan.

„Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu hendaknya memberikan porsi tersendiri agar terjadi perbaikan atas berbagai masalah dalam alokasi kursi dan pembentukan peta dapil, baik DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota,“ kata Peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) spesialisasi sistem politik dan pemerintahan, Pipit ... baca semuanya

Posted on 01:41 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: demokrasi, desetralisasi, Indonesia, Pemilihan umum, sistem pemilu