(Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet)
(English) Palm oil plantations for biofuel production threaten tropical rainforest in Kalimantan
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris
Posted in Agro Fuels, Indonesia, Publikasi, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima, Surat Terbuka Watch
Aturan Baru buat KPU
Kompas, 11 Oktober 2005
Sidik Pramono
Pemilihan Umum 2004 selalu digadang-gadang sebagai kisah sukses Komisi Pemilihan Umum. Di tengah kekhawatiran selama persiapan, penyelenggaraan pemilu yang tergolong rumit dan kompleks diakui berjalan lancar. Sekalipun dibanjiri kritik dari dalam negeri, pujian dari luar negeri juga bertaburan ditujukan ke KPU.
Sekalipun demikian, tidak bisa dilepaskan bagaimana rusaknya harapan masuknya para akademisi menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Harapan bahwa mereka dapat mendorong proses demokratisasi dan tak akan tergoda uang ternyata kandas. Sejak terbelit ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
(Deutsch) Osttimor: Drei Jahre nach der Unabhängigkeit
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in Timor Leste, Timor Timur, Politik & Demokrasi, Publikasi, Negara & Nation-Building, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
(English) Scapegoating common enemies, Comment on INFID Newsletter “UN Reform, the USA, and Our Position” by Ivan al Hadar
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris
Posted in "Dalam sorotan", Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi
(Deutsch) Korindo baut Zellstofffabrik
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in Indonesia, Pulp & Paper, Lingkungan Hidup & Klima
Penarikan Pasukan di Aceh
Deutsch Welle, Laporan dan Komentar, 24 Agustus 2005
Wawancara dengan Alex Flor (Watch Indonesia!) mengenai penarikan pasukan di Aceh. Masihkah ada saling kepercayaan penuh antara kedua pihak penandatanggan nota kesepakatan perdamaian?
Dengarlah wawancara Alex Flor di sini (mp3, 1,54 MB)
Posted in Aceh, Indonesia, Publikasi, Konflik Regional, Watch Indonesia! dalam Media
RUU Prosedur Administrasi Perlu Untuk Perbaiki Birokrasi Indonesia
hukum online.com, 24 Agustus 2005
Bila terwujud, pejabat negara tidak bisa lagi sewenang-wenang dalam memutus suatu kebijakan publik. Pelayanan publik juga dilaksanakan dengan lebih profesional.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti, saat menjelaskan perlunya Indonesia memiliki RUU Prosedur Administrasi Pemerintahan di Jakarta (23/8).
Kondisi birokrasi Indonesia saat ini yang dikenal gemuk dan korup telah membuat pelayanan terhadap publik terhambat dan semakin memburuk. „RUU Prosedur Administrasi ini bisa jadi pintu masuk bagi perbaikan ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
(English) Watch Indonesia! and other NGOs write Members of the UN Security Council on Commission of Experts & Timor Justice
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris
Posted in Surat Terbuka Bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice
(English) Watch Indonesia! and other NGOs write Secretary-General on Commission of Experts & Timor Justice
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris
Posted in Surat Terbuka Bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice
Baru Merdeka 20 Persen
Radar Kediri, 21 Agustus 2005
Cak Nun: Fatwa MUI Tak Mengikat
KEDIRI – Budayawan Emha Ainun Najib menilai bahwa fatwa sesat Ahmadiyah yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mempunyai kekuatan yang mengikat siapa pun. Hal ini diungkapkannya usai menjadi pembicara dalam acara ’Ngobrol Merdeka 60 Persen’ di Hotel Insumo Palace, kemarin.
„Sebenarnya perlu diperjelas, MUI itu lembaga Islam atau lembaga negara. Kalau lembaga Islam maka fatwa yang dikeluarkan tidak mengikat. Sedangkan jika menjadi lembaga negara maka MUI tidak bisa ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Masyarakat & Agama, Watch Indonesia! dalam Media
