(Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet)
Berebut Nomor Urut Pada Proporsional Terbuka
Pikiran Rakyat, 05 Januari 2004
”Ibarat telur. Kalau diletakkan paling atas, peluang reproduksi paling besar. Begitu juga caleg wanita. Kalau diletakkan pada urutan nomor bawah, sangat kecil peluangnya jadi. Makanya, jangan mau jadi caleg wanita, kalau tidak ditempatkan pada urutan pertama!”
KUTIPAN di atas merupakan potongan dialog dalam tayangkan iklan layanan masyarakat di sejumlah televisi tentang calon legislatif (caleg) perempuan. Esensi makna kalimat di atas, bertendensi tekanan. Partai politik jangan menjadikan caleg perempuan sekadar ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
(Deutsch) Berlin: Protest gegen Hermesbürgschaft für Papierfabrik
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in Indonesia, Publikasi, Pulp & Paper, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
Parpol Baru Berebut Suara Mengambang
Jawa Pos, 16 Desember 2003
Mulyana: Hanya PKS Yang Dapat Suara Signifikan
JAKARTA – Pengamat politik Arbi Sanit memprediksikan, parpol-parpol baru yang relatif kecil sulit mendapatkan suara yang cukup signifikan dalam Pemilu 2004. Menurut dia, 70 persen suara pemilih pada Pemilu 2004 masih akan dikuasai parpol besar. Parpol kecil alias parpol gurem hanya berebut 20 sampai 30 persen suara mengambang.
„Perolehan suara pada Pemilu 2004 masih akan dikuasai partai lama dan besar. Sebab, politik aliran masih kuat dan dikukuhkan kembali ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Parpol Baru Hanya Perebutkan 15 Persen Suara
Sinar Harapan, 16 Desember 2003
Jakarta, Sinar Harapan – Partai politik (parpol) baru diperkirakan hanya memperebutkan sekitar 15 persen suara pemilih dalam Pemilu 2004. Sementara 85 persen selebihnya bakal diperebutkan enam parpol yang sudah lolos electoral treshold, ditambah beberapa parpol baru, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP) Indonesia. Demikian dikatakan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mulyana W. Kusumah saat berbicara dalam diskusi di Jakarta, Senin (15/12). Adnan Buyung Nasution juga tampil sebagai pembicara dalam ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Buyung: Tuntutan Hukum Partai Tak Lolos Seleksi Sia-sia
Tempo Interaktif, 15 Desember 2003
TEMPO Interaktif, Jakarta: Praktisi Hukum Adnan Buyung Nasution menilai ancaman sejumlah partai yang gagal dalam verifikasi KPU untuk melakukan gugatan hukum ke pengadilan merupakan upaya sia-sia. Hal ini disampaikan Buyung acara Diskusi dan Halal bihalal dalam rangka peluncuran buku karya Mulyana W. Kusumah dan Pipit R. Kartawidjaja berjudul „Kisah Mini Sistem Kepartaian“ di Hotel Acacia, Jakarta, Senin (15/12)
Menurut Buyung, menggugat memang menjadi hak setiap orang atau lembaga. Namun yang perlu dilihat menurutnya ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Timbul-Tenggelamnya Wacana Amandemen Alokasi Kursi DPR
Kompas, 15 Desember 2003
Begitu Komisi Pemilihan Umum pada 21 Agustus 2003 mengumumkan hasil pembahasan akhir alokasi kursi DPR per provinsi pada Pemilihan Umum 2004, pada saat itulah kritik bertubi-tubi dari beragam kalangan harus dituai.
Utusan masyarakat Papua dan Maluku getol mendatangi Gedung KPU meminta beraudiensi menyangkut dasar yang dipergunakan KPU sehingga menghasilkan penetapan seperti itu.
Ketua KPU Provinsi Maluku Tatuhey Jusuf Idrus dan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Donald A Rumokoy berikut rombongannya bahkan harus jauh-jauh ke Jakarta dengan membawa aspirasi ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Data Pendudukkah yang Menjadi Soal?
Kompas, 15 Desember 2003
KETIKA menggagas perlunya data kependudukan terintegrasi, Komisi Pemilihan Umum mencoba belajar dari pengalaman Pemilu 1999. Saat itu pendaftaran pemilih dilakukan tanpa disertai pendaftaran penduduk. Padahal, jumlah penduduk diperlukan sebagai dasar penetapan jumlah kursi DPR dan DPRD.
KARENA itu, data yang dipergunakan dalam penetapan jumlah kursi adalah data yang berdasarkan pada perkiraan karena data yang dimiliki daerah berbeda dengan data yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini sering menimbulkan protes dari daerah yang juga ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
(English) Indonesia: Flood tragedy in Sumatra on account of road project
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris
Posted in Aceh, Bencana, Indonesia, Publikasi, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
(Deutsch) Terrorprofiteure
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in Indonesia, Publikasi, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
(Deutsch) Womit hat Papua das verdient?
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in demokrasi, Indonesia, Papua, sektor keamanan dan pertahanan
