(Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet)
Alokasi Kursi DPRD Jatim Bermasalah
Surabaya News, 2 Desember 2003
Alokasi 100 kursi untuk DPRD Jatim ternyata bermasalah. Khususnya alokasi 12 kursi untuk Daerah Pemilihan (DP) Jatim 9 (Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik) dan 10 kursi untuk DP Jatim 10 (Madura: Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep). Berdasar pengecekan ulang, di DP 9 seharusnya teralokasi 13 kursi dan DP 10 adalah 9 kursi.
Hal ini diungkapkan Pipit Kartawidjaya, Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa melalui e-mail ke Surabaya News Senin (1/12) malam. Dalam pengecekan ulang yang ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
(Deutsch) Rausschmiss
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in Indonesia, Publikasi, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
(Deutsch) Opfer der Holzmafia auf die Straße gesetzt
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in Siaran Pers & Pernyataan Sikap Bersama, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima
(Deutsch) Osttimor – Konfliktlösung durch die Vereinten Nationen
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in Sejarah & Tinjauan, Timor Leste, Timor Timur, Politik & Demokrasi, Watch Indonesia! dalam Media
(Deutsch) Osttimors Wahrheitskommission
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
(Deutsch) Elefantentruppe gegen Holzdiebe
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in Indonesia, Publikasi, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
Penyederhanaan Partai yang Belum Kunjung Sampai
Kompas, 14 November 2003
Saat mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum pada 19 September silam, pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) menyebutkan target realistis mereka adalah setidaknya memenuhi electoral threshold pada Pemilu 2004 nanti. Perolehan itu disebutnya teramat penting agar mereka tidak lagi repot-repot mengikuti verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2009, tidak harus menyertakan sembilan kardus besar yang memuat seluruh berkas administratif syarat pendaftaran calon peserta pemilu.
Parpol yang dipimpin Jenderal (Purn) Edi Sudradjat ini memang merupakan penjelmaan ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Ketidakpastian Amandemen Terbatas UU Pemilu
Kompas, 13 November 2003
KPU Perlu Tegas Sikapi Amandemen
Jakarta, Kompas – Sikap Komisi Pemilihan Umum yang tidak tegas menyangkut alokasi kursi DPR setiap provinsi justru bisa menyebabkan terganggunya tahapan pelaksanaan Pemilu 2004. Ketidakpastian amandemen terbatas atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyangkut jumlah kursi DPR mestinya segera disikapi untuk menghindarkan berlarut-larutnya persoalan.
Pendapat itu disampaikan Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) M Qodari dan anggota Dewan Pengurus Watch Indonesia Pipit R ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
KIPP: Hanya PK Sejahtera Yang Tak Pungut Tarif untuk Caleg
Era Muslim, 12 Nopember 2003
eramuslim – Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Rochijat Kartawidjaja mengungkapkan, hampir semua partai politik (parpol) mengenakan pungutan kepada calon anggota legislatif nomor jadi pada Pemilu 2004. Tarifnya sekitar Rp 400 juta setiap orang.
Pipit Rochijat mengungkapkan di Jakarta, pungutan seperti itu berbahaya. Mereka dikhawatirkan memikirkan pertimbangan-pertimbangan praktis bagaimana mengembalikan jumlah saham yang telah ditanam, ketimbang memikirkan rakyat yang diwakili.„Itu menakutkan sama sekali. Mereka jelas ingin mengambil kembali uang yang telah diberikan kepada partai. Posisi ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
(Deutsch) Keine Hermesbürgschaft für Regenwaldzerstörung
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in Indonesia, Publikasi, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
