Elections 2024 in Indonesia: Analysis and Opinions

Elections 2024 in Indonesia: Analysis and Opinions Elections 2024 in Indonesia: Analysis and Opinions

(Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet)

(Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet) (Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet)

(Deutsch) Solidarität für Fatia Maulidiyanti und Haris Azhar: Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger:innen stoppen und Menschenrechte schützen!

(Deutsch) Solidarität für Fatia Maulidiyanti und Haris Azhar: Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger:innen stoppen und Menschenrechte schützen! (Deutsch) Solidarität für Fatia Maulidiyanti und Haris Azhar: Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger:innen stoppen und Menschenrechte schützen!

(Deutsch) Neue Publikation: Themenheft Urbane Transformation in Jakarta und Berlin 2022

(Deutsch) Neue Publikation: Themenheft Urbane Transformation in Jakarta und Berlin 2022 (Deutsch) Neue Publikation: Themenheft Urbane Transformation in Jakarta und Berlin 2022

Neue Publikation: Themenheft Demokratie in Indonesien und Timor-Leste 2021

Neue Publikation: Themenheft Demokratie in Indonesien und Timor-Leste 2021 Neue Publikation: Themenheft Demokratie in Indonesien und Timor-Leste 2021

(Deutsch) Hannover Messe: Kein Wirtschaftswachstum um jeden Preis in Indonesien

(Deutsch) Hannover Messe: Kein Wirtschaftswachstum um jeden Preis in Indonesien (Deutsch) Hannover Messe: Kein Wirtschaftswachstum um jeden Preis in Indonesien

Neue Publikation: Themenheft Menschenrechte in Indonesien und Timor-Leste 2020

Neue Publikation: Themenheft Menschenrechte in Indonesien und Timor-Leste 2020 Neue Publikation: Themenheft Menschenrechte in Indonesien und Timor-Leste 2020

Online Discussion: Indonesia 55 years after Suharto’s seizure of power. End impunity, secure human rights!

Online Discussion: Indonesia 55 years after Suharto’s seizure of power. End impunity, secure human rights! Online Discussion: Indonesia 55 years after Suharto’s seizure of power. End impunity, secure human rights!
Amendemen UU Pemilu Perlu Dilakukan pada soal Jumlah Kursi DPR

Amendemen UU Pemilu Perlu Dilakukan pada soal Jumlah Kursi DPR


Media Indonesia, 10 November 2003

JAKARTA (Media): Amendemen terbatas terhadap UU No 12/2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dibutuhkan pada materi yang menyangkut jumlah kursi DPR yang ditetapkan sebanyak 550 dan alokasi kursi untuk daerah pemilihan  maksimal 12. Usulan amendemen sebaiknya disampaikan ke DPR  sebelum 19 Desember 2003, saat masa persidangan kedua DPR  berakhir.

Demikian sari pendapat yang berkembang dalam diskusi Samstag Cafe dengan moderator Aldrin Situmeang dan Ignas Iryanto di Hotel The Acacia, Jakarta, Sabtu (8/11). ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

(English) Flood desaster in Bukit Lawang

(English) Flood desaster in Bukit Lawang


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted in Bencana, Indonesia, Publikasi, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima, SiaranPers & Pernyataan Sikap Watch

Partisipasi Perempuan Tak Cuma Lewat Kuota

Partisipasi Perempuan Tak Cuma Lewat Kuota


Kompas, 05 November 2003

Jakarta, Kompas – Peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif tidak cukup dengan aturan kuota seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai Pemilu Anggota Legislatif. Penerapan kuota bagi perempuan seperti yang termuat dalam undang-undang tetap harus didampingi aturan main yang lain, yaitu mekanisme internal parpol sebagai komponen pendongkrak keterwakilan perempuan.

Hal itu dinyatakan Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Rochijat Kartawidjaja dalam acara Konsultasi Nasional dan Pelatihan Nasional Fasilitator Solidaritas Perempuan yang ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

Tak Paham Pemetaan DP

Tak Paham Pemetaan DP


Jawa Pos, 04 November 2003

JAKARTA – Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Kartawidjaja menilai kinerja KPUD (KPU daerah) tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Menurut dia, hanya sebagian kecil anggota KPUD yang benar-benar memahami rumusan matematis penggabungan sejumlah daerah administratif dalam penentuan daerah pemilihan (DP) untuk anggota DPR/DPRD.

Akibatnya, KPUD sulit menyampaikan alasan dan pertimbangan logis hasil pemetaan DP yang dilakukan KPU pusat kepada masyarakat di daerahnya. „Kebanyakan di antara mereka akhirnya lebih suka menggunakan ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

Perseteruan Internal Parpol Bisa Merembet

Perseteruan Internal Parpol Bisa Merembet


Kompas, 03 November 2003

Jakarta, Kompas – Konflik internal dalam tubuh partai politik bisa berlanjut pada tahapan penetapan calon terpilih anggota DPR dan DPRD. Saat ini terbaca kehendak parpol untuk menciptakan mekanisme internal yang sebenarnya bersinggungan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai Pemilu Anggota Legislatif.

Kekhawatiran itu disampaikan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Topo Santoso kepada wartawan di Jakarta, Minggu (2/11).

Topo sependapat, persoalan internal parpol merupakan hal pelik yang merupakan ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

Pemilu Banyak Diwarnai Konflik Internal Partai

Pemilu Banyak Diwarnai Konflik Internal Partai


Suara Merdeka, 03 November 2003

Pemilu 2004

JAKARTA – Konflik internal partai politik sulit dihindarkan dalam penentuan anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2004. Di samping itu, dalam pemilu mendatang keterwakilan 30% perempuan di legislatif juga sulit terlaksana.

Penilaian itu dikemukakan salah seorang anggota Komite Independen Pengawas Pemilu, Pipit Kartawijaya, di Jakarta akhir pekan lalu. „Sudahlah, yang laki-laki saja belum tentu semua terwakili untuk kecamatan, apalagi 30% perempuan,“ ujar Pipit yang juga merupakan perwakilan Komite Independen Pengawas Pemilu ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

KPU Keliru Tetapkan Kursi DP Jatim

KPU Keliru Tetapkan Kursi DP Jatim


Republika, 03 November 2003

JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan bahwa seluruh daerah pemilihan (DP) di Jawa tidak mengalami perubahan setelah uji publik. Namun, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa, menemukan adanya kekeliruan penghitungan KPU untuk DP DPRD Provinsi Jawa Timur, karena kursi DP Jatim 9 dilempar ke DP Jatim 10.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan KPU, DP DPRD Provinsi Jatim berjumlah 10. KPU kemudian menamakannya DP 1 hingga DP 10. Bila dijumlah secara keseluruhan, hitungan KPU atas ke-10 DP ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

Alokasi Kursi DPRD bakal Picu Konflik

Alokasi Kursi DPRD bakal Picu Konflik


Media Indonesia, 02 November 2003

Interview

JAKARTA (Media): Alokasi kursi dan daerah pemilihan untuk anggota DPRD pada Pemilu 2004 besar kemungkinan menimbulkan konflik internal partai politik dalam penyusunan daftar calon anggota legislatif (caleg).

Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Kartawidjaja mengemukakan hal itu dalam suatu diskusi di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, kemarin.

Dia menjelaskan, pada Pemilu 1999 setiap daerah administratif mendapat jaminan memperoleh kursi dalam legislatif. Pada Pemilu 2004, jaminan seperti ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

KPU Daerah Tak Paham Rumus Pemetaan DP

KPU Daerah Tak Paham Rumus Pemetaan DP


www.gorontalo.go.id/berita, 01 November 2003

ADA penilaian menarik dari Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa, Pipit Kartawidjaja mengenai kinerja KPUD (KPU daerah) baik di tingkat provinsi apalagi di tingkat kabupaten/kota. Dia berpendapat hanya sebagian kecil anggota KPUD yang benar-benar memahami rumusan matematis penggabungan sejumlah daerah administrative dalam penentuan daerah pemilihan (DP) untuk anggota DPR/DPRD. Akibatnya, KPUD sulit menyampaikan alasan dan pertimbangan logis hasil pemetaan DP yang dilakukan KPU pusat kepada masyarakat di daerahnya.

Pipit melihat, jarang sekali KPUD membeberkan ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

Penetapan Daerah Pemilihan Diprediksi Akan Segera Pancing Konflik Internal Parpol

Penetapan Daerah Pemilihan Diprediksi Akan Segera Pancing Konflik Internal Parpol


Kompas, 30 Oktober 2003

Jakarta, Kompas – Begitu Komisi Pemilihan Umum menetapkan daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, saat itu pula konflik internal dalam partai politik calon peserta Pemilu 2004 akan meruncing. Keharusan penggabungan beberapa wilayah administratif menjadi satu daerah pemilihan akan menjadi bibit konflik internal parpol, terutama pada saat pengajuan calon anggota legislatif.

Prediksi itu disampaikan Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit R Kartawidjaja dalam perbincangan dengan Kompas di Jakarta, Rabu ... baca semuanya

Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media

Aksi!


Hutan Hujan Bukan Minyak Sawit



Petisi



Menyusul kami