JAKARTA (Media): Amendemen terbatas terhadap UU No 12/2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dibutuhkan pada materi yang menyangkut jumlah kursi DPR yang ditetapkan sebanyak 550 dan alokasi kursi untuk daerah pemilihan maksimal 12. Usulan amendemen sebaiknya disampaikan ke DPR sebelum 19 Desember 2003, saat masa persidangan kedua DPR berakhir.
Demikian sari pendapat yang berkembang dalam diskusi Samstag Cafe dengan moderator Aldrin Situmeang dan Ignas Iryanto di Hotel The Acacia, Jakarta, Sabtu (8/11). ... baca semuanya
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris
Jakarta, Kompas – Peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif tidak cukup dengan aturan kuota seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai Pemilu Anggota Legislatif. Penerapan kuota bagi perempuan seperti yang termuat dalam undang-undang tetap harus didampingi aturan main yang lain, yaitu mekanisme internal parpol sebagai komponen pendongkrak keterwakilan perempuan.
Hal itu dinyatakan Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Rochijat Kartawidjaja dalam acara Konsultasi Nasional dan Pelatihan Nasional Fasilitator Solidaritas Perempuan yang ... baca semuanya
JAKARTA – Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Kartawidjaja menilai kinerja KPUD (KPU daerah) tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Menurut dia, hanya sebagian kecil anggota KPUD yang benar-benar memahami rumusan matematis penggabungan sejumlah daerah administratif dalam penentuan daerah pemilihan (DP) untuk anggota DPR/DPRD.
Akibatnya, KPUD sulit menyampaikan alasan dan pertimbangan logis hasil pemetaan DP yang dilakukan KPU pusat kepada masyarakat di daerahnya. „Kebanyakan di antara mereka akhirnya lebih suka menggunakan ... baca semuanya
Jakarta, Kompas – Konflik internal dalam tubuh partai politik bisa berlanjut pada tahapan penetapan calon terpilih anggota DPR dan DPRD. Saat ini terbaca kehendak parpol untuk menciptakan mekanisme internal yang sebenarnya bersinggungan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai Pemilu Anggota Legislatif.
Kekhawatiran itu disampaikan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Topo Santoso kepada wartawan di Jakarta, Minggu (2/11).
Topo sependapat, persoalan internal parpol merupakan hal pelik yang merupakan ... baca semuanya
JAKARTA – Konflik internal partai politik sulit dihindarkan dalam penentuan anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2004. Di samping itu, dalam pemilu mendatang keterwakilan 30% perempuan di legislatif juga sulit terlaksana.
Penilaian itu dikemukakan salah seorang anggota Komite Independen Pengawas Pemilu, Pipit Kartawijaya, di Jakarta akhir pekan lalu. „Sudahlah, yang laki-laki saja belum tentu semua terwakili untuk kecamatan, apalagi 30% perempuan,“ ujar Pipit yang juga merupakan perwakilan Komite Independen Pengawas Pemilu ... baca semuanya
JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan bahwa seluruh daerah pemilihan (DP) di Jawa tidak mengalami perubahan setelah uji publik. Namun, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa, menemukan adanya kekeliruan penghitungan KPU untuk DP DPRD Provinsi Jawa Timur, karena kursi DP Jatim 9 dilempar ke DP Jatim 10.
Berdasarkan pemetaan yang dilakukan KPU, DP DPRD Provinsi Jatim berjumlah 10. KPU kemudian menamakannya DP 1 hingga DP 10. Bila dijumlah secara keseluruhan, hitungan KPU atas ke-10 DP ... baca semuanya
JAKARTA (Media): Alokasi kursi dan daerah pemilihan untuk anggota DPRD pada Pemilu 2004 besar kemungkinan menimbulkan konflik internal partai politik dalam penyusunan daftar calon anggota legislatif (caleg).
Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Kartawidjaja mengemukakan hal itu dalam suatu diskusi di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, kemarin.
Dia menjelaskan, pada Pemilu 1999 setiap daerah administratif mendapat jaminan memperoleh kursi dalam legislatif. Pada Pemilu 2004, jaminan seperti ... baca semuanya
ADA penilaian menarik dari Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa, Pipit Kartawidjaja mengenai kinerja KPUD (KPU daerah) baik di tingkat provinsi apalagi di tingkat kabupaten/kota. Dia berpendapat hanya sebagian kecil anggota KPUD yang benar-benar memahami rumusan matematis penggabungan sejumlah daerah administrative dalam penentuan daerah pemilihan (DP) untuk anggota DPR/DPRD. Akibatnya, KPUD sulit menyampaikan alasan dan pertimbangan logis hasil pemetaan DP yang dilakukan KPU pusat kepada masyarakat di daerahnya.
Pipit melihat, jarang sekali KPUD membeberkan ... baca semuanya
Jakarta, Kompas – Begitu Komisi Pemilihan Umum menetapkan daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, saat itu pula konflik internal dalam partai politik calon peserta Pemilu 2004 akan meruncing. Keharusan penggabungan beberapa wilayah administratif menjadi satu daerah pemilihan akan menjadi bibit konflik internal parpol, terutama pada saat pengajuan calon anggota legislatif.
Prediksi itu disampaikan Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit R Kartawidjaja dalam perbincangan dengan Kompas di Jakarta, Rabu ... baca semuanya