(Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet)
Daerah Pemilihan, Penentu Ayunan Bandul Kemenangan
Kompas, 27 September 2003
KETIKA diminta menjelaskan konsep daerah pemilihan yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum 2004, seorang calon anggota Komisi Pemilihan Umum provinsi itu kemudian meminta izin untuk menggambarkan konsep daerah pemilihan versinya. Mula-mula ia menggambarkan sebuah tempat pemungutan suara. Kemudian dia melingkari wilayah di sekitarnya. Batas wilayah sekitar TPS itulah yang disebutnya sebagai daerah pemilihan. Ketika ditanyakan apakah sawah dan empang di sekitar sebuah TPS termasuk dalam daerah pemilihan yang diceritakannya, calon tersebut tegas menjawab, „Ya!“
CERITA itu dituturkan ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Akomodasi Isu Jawa-Luar Jawa yang Setengah-setengah
Kompas, 17 September 2003
Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat (Bagian 2 – Habis)
PENGUMUMAN hasil pembahasan final alokasi kursi DPR yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum akhir Agustus 2003 memang bisa „digoreng“ melebar ke dalam keseimbangan representasi Jawa-luar Jawa. Mengapa enam provinsi di Jawa harus mendominasi dengan 303 kursi dari total 550 kursi DPR? Padahal, saat Pemilu 1999, Jawa hanya memperoleh 234 kursi dari total 500 kursi DPR.
DALAM pertemuan dengan KPU, beberapa delegasi menyebutkan, Indonesia benar-benar meminggirkan wilayah „Mamalupa“. ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Membagi Kursi DPR, Menghormati Undang-undang
Kompas, 16 September 2003
Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat (Bagian 1)
SETELAH lebih dari sebulan molor dari jadwal yang dibuat, keputusan penetapan alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat untuk Pemilihan Umum 2004 akhirnya keluar. Begitu diumumkan pada 21 Agustus 2003, reaksi penolakan langsung berhamburan kepada Komisi Pemilihan Umum. Setidaknya sudah empat utusan masyarakat mempersoalkan penetapan alokasi kursi itu. Sebuah parpol baru pun segera membuat rilis untuk memprotes hal yang sama. Dari Kota Ambon, sebuah radiogram ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Belum Ada Keputusan soal Jumlah Penduduk
Kompas, 13 September 2003
Jakarta, Kompas – Meskipun dijadwalkan keluar awal Juli lalu, sampai saat ini belum ada keputusan dari Komisi Pemilihan Umum mengenai data jumlah penduduk. Padahal, data tersebut merupakan elemen penting dalam penetapan alokasi kursi DPR dan DPRD, daerah pemilihan, serta acuan dasar partai politik untuk melengkapi ketentuan minimal dukungan dalam tingkat kepengurusan kabupaten/kota.
Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti di Jakarta, Jumat (12/9), mengakui, setelah masuk data hasil pencacahan terakhir dari Provinsi Maluku yang tuntas ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Alokasi Kursi DPR
Media Indonesia, 03 September 2003
POLITIK DAN KEAMANAN
Provinsi Induk pun Protes Keputusan KPU
KEPUTUSAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai alokasi kursi DPR untuk masing-masing provinsi pada 21 Agustus 2003 menuai banyak protes. Sejak 25 Agustus lalu hingga kemarin, sekelompok masyarakat dari berbagai provinsi secara bergantian mendatangi KPUP. Mulanya dari Papua, disusul komponen masyarakat Maluku, KPU Provinsi Sulawesi Utara, dan KPU Provinsi Maluku. Yang terakhir malah datang bersama pengurus wilayah Partai Golkar, PDIP, Partai Amanat Nasional, PPP, Partai ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
KIPP Nilai KPU Akal-akalan
Kapuas Post, 28 Agustus 2003
JAKARTA-Meski ada protes terhadap penetapan alokasi kursi DPR yang sudah ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan jalan terus. Karenanya, bila ada yang tidak puas diminta menempuhnya dengan legal opinion-pendapat hukum-saja kepada Mahkamah Agung. Namun selama pengujian legal opinion di MA, keputusan itu tetap berlaku sehingga tidak mengganggu jalannya Pemilu 2004.
Hal itu disampaikan salah seorang anggota KPU Mulyana W Kusumah di Jakarta, kemarin. Disebutkan bahwa keputusan penetapan alokasi kursi DPR karena ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Pemilu 2004:
KIPP Nilai KPU Akal-akalan
Suara Merdeka, 27 Agustus 2003
Soal Alokasi Kursi DPR
JAKARTA-Meski ada protes terhadap penetapan alokasi kursi DPR yang sudah ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan jalan terus. Karenanya, bila ada yang tidak puas diminta menempuhnya dengan legal opinion-pendapat hukum-saja kepada Mahkamah Agung. Namun selama pengujian legal opinion di MA, keputusan itu tetap berlaku sehingga tidak mengganggu jalannya Pemilu 2004.
Hal itu disampaikan salah seorang anggota KPU Mulyana W Kusumah di Jakarta, kemarin. Disebutkan bahwa keputusan penetapan alokasi ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
KIPP Nilai KPU Akal-akalan
Media Indonesia, Selasa, 26 Agustus 2003
JAKARTA (Media): Sejumlah kalangan mempertanyakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai alokasi kursi DPR untuk tiap provinsi. Khususnya, mengenai keputusan KPU mengurangi tiga kursi dari provinsi induk, untuk menjadi kursi dari provinsi pemekaran.
„Dalam penetapan alokasi kursi DPR untuk masing-masing provinsi, KPU terpaksa akal-akalan membagi provinsi menjadi provinsi induk, dan provinsi pemekaran. Seperti Maluku, yang pada 1999 memperoleh enam kursi, akhirnya harus menerima tiga kursi, sebab pecahannya, Maluku Utara, memperoleh tiga kursi,“ jelas ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
(English) Is Papua autonomy a myth?
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris
Posted in Conference Autonomy for Papua, June 2003, demokrasi, Indonesia, Papua, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Parpol Kecil-Menengah Akan Habis oleh „Threshold“ Terselubung
Kompas, 16 Agustus 2003
PARTAI gurem, kecil, hingga menengah harus awas betul jika tidak mau dirugikan. Soalnya, besar daerah pemilihan akan menjadi threshold (ambang) alamiah terselubung bagi partai politik peserta pemilu. Ambang tersebut menentukan besar kecilnya peluang parpol mendapatkan kursi. Secara matematis, besar kemungkinan partai menengah dan kecil akan „habis“ jika daerah pemilihan dibuat kecil.
Besar daerah pemilihan adalah jumlah alokasi kursi dalam satu daerah pemilihan. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Legislatif Nomor 12 ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
