(Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet)
Jerman Butuh Gambaran Utuh tentang Indonesia
Suara Pembaruan, 26 Oktober 2003
Dubes Rahardjo Jamtono:
Pengalaman Rahardjo Jamtono sebagai diplomat karier di negara-negara Eropa dimulai tahun 1981. Dengan bekal wawasan dan pengalaman, dia kemudian menyusun strategi khusus sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Jerman sejak dua tahun lalu.
Ketika memulai tugasnya di sana, Jamtono melakukan pendekatan khusus ke parlemen untuk pembentukan caucus friends of Indonesia. Cita-citanya hanya satu, agar parlemen dan pemerintah Jerman memperoleh gambaran yang utuh tentang Indonesia. Berikut ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Indonesia, Papua, Publikasi, sektor keamanan dan pertahanan, Watch Indonesia! dalam Media
(Deutsch) Die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag müssen den Import illegaler Hölzer endlich verbieten!
Posted in Siaran Pers & Pernyataan Sikap Bersama, Indonesia, Publikasi, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima
(Deutsch) WALHI fordert Schließung von Freeport
Posted in Bencana, Indonesia, Pertambangan, Lingkungan Hidup & Klima
(Deutsch) Indonesien: Sorge um die zivilen Opfer in Aceh
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in Aceh, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
(Deutsch) ICG: Jemaah Islamiyah in South East Asia: Damaged but Still Dangerous
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in Indonesia, Informasi dan Analisa, Publikasi, Masyarakat & Agama
Daerah Pemilihan, Penentu Ayunan Bandul Kemenangan
Kompas, 27 September 2003
KETIKA diminta menjelaskan konsep daerah pemilihan yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum 2004, seorang calon anggota Komisi Pemilihan Umum provinsi itu kemudian meminta izin untuk menggambarkan konsep daerah pemilihan versinya. Mula-mula ia menggambarkan sebuah tempat pemungutan suara. Kemudian dia melingkari wilayah di sekitarnya. Batas wilayah sekitar TPS itulah yang disebutnya sebagai daerah pemilihan. Ketika ditanyakan apakah sawah dan empang di sekitar sebuah TPS termasuk dalam daerah pemilihan yang diceritakannya, calon tersebut tegas menjawab, „Ya!“
CERITA itu dituturkan ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Akomodasi Isu Jawa-Luar Jawa yang Setengah-setengah
Kompas, 17 September 2003
Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat (Bagian 2 – Habis)
PENGUMUMAN hasil pembahasan final alokasi kursi DPR yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum akhir Agustus 2003 memang bisa „digoreng“ melebar ke dalam keseimbangan representasi Jawa-luar Jawa. Mengapa enam provinsi di Jawa harus mendominasi dengan 303 kursi dari total 550 kursi DPR? Padahal, saat Pemilu 1999, Jawa hanya memperoleh 234 kursi dari total 500 kursi DPR.
DALAM pertemuan dengan KPU, beberapa delegasi menyebutkan, Indonesia benar-benar meminggirkan wilayah „Mamalupa“. ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Membagi Kursi DPR, Menghormati Undang-undang
Kompas, 16 September 2003
Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat (Bagian 1)
SETELAH lebih dari sebulan molor dari jadwal yang dibuat, keputusan penetapan alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat untuk Pemilihan Umum 2004 akhirnya keluar. Begitu diumumkan pada 21 Agustus 2003, reaksi penolakan langsung berhamburan kepada Komisi Pemilihan Umum. Setidaknya sudah empat utusan masyarakat mempersoalkan penetapan alokasi kursi itu. Sebuah parpol baru pun segera membuat rilis untuk memprotes hal yang sama. Dari Kota Ambon, sebuah radiogram ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Belum Ada Keputusan soal Jumlah Penduduk
Kompas, 13 September 2003
Jakarta, Kompas – Meskipun dijadwalkan keluar awal Juli lalu, sampai saat ini belum ada keputusan dari Komisi Pemilihan Umum mengenai data jumlah penduduk. Padahal, data tersebut merupakan elemen penting dalam penetapan alokasi kursi DPR dan DPRD, daerah pemilihan, serta acuan dasar partai politik untuk melengkapi ketentuan minimal dukungan dalam tingkat kepengurusan kabupaten/kota.
Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti di Jakarta, Jumat (12/9), mengakui, setelah masuk data hasil pencacahan terakhir dari Provinsi Maluku yang tuntas ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Alokasi Kursi DPR
Media Indonesia, 03 September 2003
POLITIK DAN KEAMANAN
Provinsi Induk pun Protes Keputusan KPU
KEPUTUSAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai alokasi kursi DPR untuk masing-masing provinsi pada 21 Agustus 2003 menuai banyak protes. Sejak 25 Agustus lalu hingga kemarin, sekelompok masyarakat dari berbagai provinsi secara bergantian mendatangi KPUP. Mulanya dari Papua, disusul komponen masyarakat Maluku, KPU Provinsi Sulawesi Utara, dan KPU Provinsi Maluku. Yang terakhir malah datang bersama pengurus wilayah Partai Golkar, PDIP, Partai Amanat Nasional, PPP, Partai ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
