(Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet)
KIPP Nilai KPU Akal-akalan
Kapuas Post, 28 Agustus 2003
JAKARTA-Meski ada protes terhadap penetapan alokasi kursi DPR yang sudah ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan jalan terus. Karenanya, bila ada yang tidak puas diminta menempuhnya dengan legal opinion-pendapat hukum-saja kepada Mahkamah Agung. Namun selama pengujian legal opinion di MA, keputusan itu tetap berlaku sehingga tidak mengganggu jalannya Pemilu 2004.
Hal itu disampaikan salah seorang anggota KPU Mulyana W Kusumah di Jakarta, kemarin. Disebutkan bahwa keputusan penetapan alokasi kursi DPR karena ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Pemilu 2004:
KIPP Nilai KPU Akal-akalan
Suara Merdeka, 27 Agustus 2003
Soal Alokasi Kursi DPR
JAKARTA-Meski ada protes terhadap penetapan alokasi kursi DPR yang sudah ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan jalan terus. Karenanya, bila ada yang tidak puas diminta menempuhnya dengan legal opinion-pendapat hukum-saja kepada Mahkamah Agung. Namun selama pengujian legal opinion di MA, keputusan itu tetap berlaku sehingga tidak mengganggu jalannya Pemilu 2004.
Hal itu disampaikan salah seorang anggota KPU Mulyana W Kusumah di Jakarta, kemarin. Disebutkan bahwa keputusan penetapan alokasi ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
KIPP Nilai KPU Akal-akalan
Media Indonesia, Selasa, 26 Agustus 2003
JAKARTA (Media): Sejumlah kalangan mempertanyakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai alokasi kursi DPR untuk tiap provinsi. Khususnya, mengenai keputusan KPU mengurangi tiga kursi dari provinsi induk, untuk menjadi kursi dari provinsi pemekaran.
„Dalam penetapan alokasi kursi DPR untuk masing-masing provinsi, KPU terpaksa akal-akalan membagi provinsi menjadi provinsi induk, dan provinsi pemekaran. Seperti Maluku, yang pada 1999 memperoleh enam kursi, akhirnya harus menerima tiga kursi, sebab pecahannya, Maluku Utara, memperoleh tiga kursi,“ jelas ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
(English) Is Papua autonomy a myth?
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris
Posted in Conference Autonomy for Papua, June 2003, demokrasi, Indonesia, Papua, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Parpol Kecil-Menengah Akan Habis oleh „Threshold“ Terselubung
Kompas, 16 Agustus 2003
PARTAI gurem, kecil, hingga menengah harus awas betul jika tidak mau dirugikan. Soalnya, besar daerah pemilihan akan menjadi threshold (ambang) alamiah terselubung bagi partai politik peserta pemilu. Ambang tersebut menentukan besar kecilnya peluang parpol mendapatkan kursi. Secara matematis, besar kemungkinan partai menengah dan kecil akan „habis“ jika daerah pemilihan dibuat kecil.
Besar daerah pemilihan adalah jumlah alokasi kursi dalam satu daerah pemilihan. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Legislatif Nomor 12 ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Alokasi Kursi pada Pemilu, Pertaruhkan Nasib Parpol
hukum online.com, 16 Agustus 2003
Tidak banyak parpol yang tahu kalau nasib mereka pada pemilu kali ini tergantung teknis perhitungan besar daerah pemilihan dan alokasi kursi yang ada. Selama ini mereka hanya meributkan sistem yang dipakai, tanpa tahu kalau perhitungan suaralah yang lebih berperan.
Pemilu 2004 semakin dekat, partai-partai politik sudah bersiap-siap menghadapinya. Jumlah parpol yang lolos verifikasi pun semakin banyak. Sayang, hampir dapat dipastikan bahwa mereka pikirkan saat ini hanya cara bagaimana mendulang suara dan memperoleh kursi sebanyak-banyaknya ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
PAN Coba Terapkan Suara Terbanyak untuk Isi Kursi Legislatif
Kompas, 14 Agustus 2003
Jakarta, Kompas – Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional akan mengupayakan kebijakan internal di mana calon yang memperoleh suara terbanyak mengisi kursi hasil perolehan PAN. Akan tetapi, kebijakan tersebut akan bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003.
Menurut fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat PAN Ahmad Farhan Hamid hari Rabu (13/8), keinginan PAN tersebut telah diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum dan sedang didalami. Sementara menurut anggota KPU Hamid Awaluddin, jika hal tersebut dilakukan oleh ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Belum Disepakati, Alokasi Kursi Tiap Daerah Pemilihan
Kompas, 08 Agustus 2003
Jakarta, Kompas – Rapat kerja teknis Komisi Pemilihan Umum bersama KPU provinsi dan kabupaten/kota dari 14 provinsi belum bisa mengerucutkan kecenderungan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan. Karena itu, patokan sementara yang digunakan adalah setiap daerah pemilihan akan mendapatkan alokasi kursi 3-12 kursi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai Pemilu Legislatif.
Anggota KPU Mulyana W Kusumah di Jakarta, Kamis (7/8), menceritakan, ada beberapa kabupaten/kota yang bertahan untuk ditetapkan sebagai daerah pemilihan tersendiri. Padahal, konsekuensinya, ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
(Deutsch) Die katholische Kirche in Ost-Timor ein Jahr nach der Unabhängigkeit
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in Hak Asasi Manusia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Masyarakat & Agama, Watch Indonesia! dalam Media
KPU yang Kini Menuai Rumitnya UU Pemilu
Kompas, 30 Juli 2003
ADA rumus hitungan mudah yang menjadi rumit ketika diterapkan, bisa jadi penetapan Dewan Perwakilan Rakyat untuk setiap pada 2004 merupakan salah satunya. Bagaimana tidak? Komisi Pemilihan Umum mengutak-atik alokasi kursi dari semua provinsi sehingga jumlahnya harus pas 550 kursi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu anggota.
Seperti diakui Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti dan anggota KPU Mulyana W Kusumah, alokasi kursi DPR tiap provinsi ini secara teknis rumit. Berbeda dengan ketentuan alokasi kursi DPRD ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
