(Deutsch) Indonesien als Lieferant für Nickel – Fakten und Hintergründe zu Menschenrechts- und Umweltauswirkungen (Factsheet)
(English) Indonesia: Impunity for human rights violations must be brought to an end
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris
Posted in pernyataan posisi bersama, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi
(Deutsch) Abwarten und Tee trinken? Deutsche Asienpolitik auf dem Prüfstand
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in demokrasi, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Transitional Justice, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
(Deutsch) Indorayon birgt Gefahren für Menschen und Umwelt
Posted in Siaran Pers & Pernyataan Sikap Bersama, Indonesia, Publikasi, Pulp & Paper, Lingkungan Hidup & Klima
(Deutsch) Im Granatenhagel: „Angst hatte ich nur ganz selten“
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in Pemilu & Partai Politik, Hak Asasi Manusia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
(Deutsch) Indonesien: Generalstaatsanwalt Veruntreuung von Flüchtlingshilfe vorgeworfen
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
(Deutsch) Buchtipp: Klemens Ludwig: Osttimor – Der zwanzigjährige Krieg
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in Sejarah & Tinjauan, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
(Deutsch) Suharto wieder unter der Lupe
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Kontroversi Sistem Proporsional Daftar Tertutup
Sinar Harapan, 27 November 2002
Oleh Pipit R. Kartawidjaja
Tiga fraksi DPR „kelas kakap“ (F-PDIP, F-PG dan F-PPP), menolak RUU usulan pemerintah guna menerapkan sistem proporsional daftar terbuka untuk pemilu (pemilihan umum) DPR mendatang. Alasannya, penentuan calon legeslatif (caleg) adalah hak parpol peserta pemilu. Pada hal, proporsional daftar tertutup banyak menerima kecaman tajam. Dan itu layak, soalnya dalam pemilu 1999, caleg parpol yang berada di urutan teratas, bisa didepak, kendati parpol itu jelas-jelas memperoleh suara cukup untuk dibagikan kepada ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
(Deutsch) Book launch: Wahlsysteme im Vergleich
Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
UU Parpol Diperkirakan Undang Reaksi 200 Parpol
Sinar Harapan, Jum’at, 22 November 2002
Jakarta, Sinar Harapan – Rancangan Undang-undang (RUU) Partai Politik (Parpol) yang kini sedang dibahas untuk ditetapkan menjadi UU, diperkirakan bakal mengundang reaksi politik dari sekitar 200 Parpol. Reaksi itu terutama menyangkut ketentuan pendirian Parpol.
Demikian Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mulyana W. Kusumah, dalam acara peluncuran buku „Sistem Pemilu dan Pemilihan Presiden“ di Hotel Acacia, Jakarta, Kamis (21/11). Buku itu merupakan karya Mulyana W. Kusumah dan Pipit R. Kartawidjaja, Presiden KIPP Eropa.
Menurut Mulyana, RUU ... baca semuanya
Posted in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
